Suara Rakyat, Suara Setan!

Pilkada: kehebohan yang menjadi tak bermakna

Hukum mengendap-endap, seperti penembak jitu yang diam menunggu seseorang muncul ke permukaan. Rakyat pun dibuat jadi kelihatan bodoh, ketika pemimpin pilihan mereka diseret jadi pesakitan. Kini, suara rakyat telah jadi suara setan!

Gubsu H Syamsul Arifin ditahan KPK. Walikota Medan, Rahudman Harahap dijadikan tersangka. Mulut pengamat berbuih mengatakan rakyat telah salah memilih. Berani betul mempersalahkan suara rakyat, dan keberanian semacam ini hanya dimiliki oleh mereka yang berbakat jadi tirani, tak punya ruang hidup dalam demokrasi. Kecuali Tuhan, tak ada yang punya hak merasa lebih benar dari suara rakyat.

Vox populi vox Dei, atau suara rakyat (adalah) suara Tuhan, adalah ungkapan bahasa Latin yang lahir di abad pertengahan. Ungkapan yang sangat termasyhur itu tidak pernah dimaksudnya untuk menyimpulkan suara rakyat adalah firman Tuhan, sama nilainya seperti yang tertulis dalam kitab-kitab suci. Maknanya adalah, arah perjalanan sebuah negara ditentukan oleh rakyatnya. Mana yang terbaik, siapa yang paling benar, selalu saja jadi perdebatan, dan oleh karenanya suara terbanyak, diterima sebagai yang terdekat kepada kebenaran.

Ungkapan itu sendiri lahir pada abad pertengahan, ketika rakyat Eropa mulai habis kesabaran dengan tingkah raja-raja yang berkuasa secara mutlak, misalnya Raja Louis XIV dari Prancis (1643-1715), dengan pernyataan pongahnya yang begitu termasyhur; L’etat c’est moi, hukum itu adalah saya.

Saat itu, para penguasa memang menjelma menjadi “tuhan” yang harus dipatuhi. Raja tidak pernah salah, maka siapapun yang melawan akan mendapat hukuman. Tapi kezaliman tak akan pernah abadi. Rasa muak itu akhirnya mencapai titik didihnya, dan revolusi pun meledak, sambung-menyambung di berbagai belahan dunia.

Demokrasi lahir, dunia pun mulai mengenal pemilihan umum, ketika rakyat berbondong-bondong memberi suara, menentukan siapa pemimpin dan siapa yang mewakili mereka dalam dewan perwakilan rakyat atau senat. Suara terbanyak adalah keputusan yang harus diikuti, bahkan oleh mereka yang punya suara berbeda. Para pemimpin bukan lagi dewa, tetapi menjadi pesuruh yang ditunjuk rakyat untuk melayani mereka.

Berabad-abad kemudian, negara muda bernama Indonesia juga mengikuti cara ini. Negara kepulauan di ujung tenggara benua Asia itu bahkan pernah mencengangkan dunia, ketika dalam usia sepuluh tahun berhasil menyelanggarakan pemilu yang sangat berkelas. Tetapi sejarah kemudian mencatat, bangunan demokrasi di republik yang masih muda itu ternyata masih sangat ringkih. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada dua tokoh bangsa, Soekarno dan Soeharto, di masa kekuasaan mereka yang panjang, demokrasi tak mendapat ruang. Walau pemilu digelar secara rutin, tapi suara rakyat tak sungguh-sungguh terdengar, dan tak lebih dari sekadar memenuhi syarat untuk melanggengkan kekuasaan.

Sampai kemudian arus reformasi mengalir deras tak terbendung lagi. Di awal abad ke-21 rakyat Indonesia akhirnya bisa “merampas” kembali haknya sebagai pemegang kedaulatan negara. Dunia internasional pun mengakui Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Para ahli meralat ulang tesis mereka, yang sebelumnya menyimpulkan demokrasi tak akan bisa ada di negara (berpenduduk mayoritas) Islam.

Kini rakyat yang menentukan siapa yang akan menjadi presiden, gubernur, bupati, dan walikota mereka. Mahal memang, dan dalam beberapa kasus bahkan menimbulkan kehebohan dan konflik. Namun apapun bayarannya, tak ada yang boleh mengambil kembali kekuasaan dari tangan rakyat. Atau kita akan mundur ke masa lalu…

Menyalahkan Demokrasi

Belum lama rakyat menikmati haknya sebagai penentu dan pembuat keputusan, suara-suara yang menggugat demokrasi sudah mulai muncul. Alasannya macam-macam, mulai dari biaya yang sangat mahal, sampai tidak adanya jaminan bahwa pilihan rakyat merupakan pilihan terbaik.

Mirip kebiasaan penguasa di masa lalu, mereka juga menyebut rakyat belum siap, dan masih gampang dibodoh-bodohi, dan akhirnya salah menjatuhkan pilihan. Tragisnya, pernyataan-pernyataan semacam itu keluar dari mulut mereka yang menamakan dirinya kaum intelektual, dengan gelar yang berderet panjang seperti gerbong kereta api.

Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya yang belum siap berdemokrasi itu? Atas dasar apa mereka berani menyatakan dirinya lebih benar dari suara rakyat?

Setiap orang punya pendapat, nilai-nilai, keyakinan, pilihan, dan sikap. Hampir setiap orang merasa dirinya paling benar, nilai-nilai yang diyakininya paling luhur. Justru karena itu demokrasi memberi ruang bagi perbedaan pendapat, pertemuan berbagai nilai-nilai. Idealnya kita bermufakat, menyatukan pendapat. Tetapi untuk skala nasional, itu tidak selalu mungkin untuk dilakukan. Oleh karena itu, kita menggelar pemilu dalam berbagai tingkatan, untuk mendapatkan suara terbanyak, untuk diterima sepenuh hati oleh setiap warga negara, sebagai keputusan bersama.

Rakyat, yang oleh pengamat dituduh belum cukup dewasa untuk berdemokrasi itu, justru telah membuktikan kedewasaannya. Mereka dengan sukarela meluangkan waktu memberikan suara, misalnya ketika memilih gubernur. Jika kandidat pilihannya terpilih, mereka senang. Sebaliknya, kalaupun tersisih mereka tidak meradang. Anarki dan kekacauan pasca pilkada yang terjadi di mana-mana, hampir seluruhnya merupakan “pekerjaan” elit politik dengan berbagai kepentingannya. Rakyat yang benar-benar rakyat, sama sekali tak punya waktu untuk repot-repot main lempar di sana, main bakar di sini.

Namun di permukaan, lagi-lagi fenomena menyedihkan semacam itu, dijadikan bukti untuk menguatkan kesimpulan naif itu, bahwa demokrasi telah gagal. Rakyat, lagi-lagi, dibuat terlihat bodoh.

Tak Ada Artinya

Khusus di Sumatera Utara, wajah buram demokrasi tergambar dari banyaknya persoalan yang membelit dan mengepung calon yang terpilih jadi kepala daerah. Baru-baru ini, Gubsu H Syamsul Arifin ditahan oleh KPK. Rahudman Harahap bahkan belum genap setahun dipilih warga Medan menjadi walikota sudah pula ditetapkan Kejatisu sebagai tersangka. Jika Syamsul dituduh bersalah saat menjadi Bupati Langkat beberapa 2000-2007, Rahudman bahkan dibelit tuduhan kesalahan di waktu yang tak kalah lampau, saat menjadi Sekdakab Tapanuli Selatan tahun 2005. Tuduhan-tuduhan itu terlihat seperti digali dari lemari arsip berdebu tebal. Para penegak hukum seperti tertidur nyenyak, dan baru tersentak bangun ketika KPUD mengumumkan hasil pilkada. Kita pun jadi terpancing menduga-duga, berapa banyak lagi stok amunisi di gudang mereka, yang siap ditembakkan kepada siapa saja yang muncul ke permukaan?

Kita juga jadi bertanya-tanya, mengapa para penegak hukum seperti penembak jitu yang mengendap tanpa gerakan sedikit pun, menunggu setelah seseorang menjadi kepala daerah baru kemudian menarik pelatuknya? Atau seperti kelakuan sebagian oknum polantas, yang sengaja bersembunyi di balik tembok menunggu ada orang yang menerobos lampu merah, dan cerita selanjutnya kita sudah sama-sama mengerti. Mengapa penegakan hukum harus membuat roda pemerintahan bolak-balik tersendat? Apakah inti dari segala persoalan ini sesungguhnya adalah kedengkian, hasrat yang begitu besar untuk saling menjatuhkan?

Apakah mereka sengaja membuat rakyat pun terlihat seperti kerumunan orang bodoh, yang begitu dungunya memilih para penjahat.

Tidakkah mereka menyadari, ketika seorang pemimpin pilihan rakyat ditahan atas dugaan kesalahan di masa lalu, roda pemerintahan pasti terganggu, dan jutaan suara itu, yang diberikan dalam sebuah proses yang melelahkan dan berbiaya sangat mahal menjadi sia-sia.

Hukum memang panglima, dan harus berada di atas segalanya. Tetapi bahkan di Amerika Serikat, negara dengan tradisi hukum dan demokrasi yang panjang, hukum menggunakan mata, perasaan, dan nurani jelata untuk menentukan keputusan hukum. Kerumunan orang biasa itu disebut juri, dan bahkan seorang hakim yang sangat mengerti hukum harus tunduk kepada keputusan mereka. Kita idealnya juga demikian, namun karena keterbatasan anggaran untuk itu, yang ideal itu harus ditunda.

Kita butuh hukum, tetapi kita juga wajib menjaga nyawa demokrasi, dengan memberikan penghargaan yang layak kepada suara rakyat. Orang-orang yang (merasa) pintar di negeri ini, seharusnya belajar memahami bahwa pasti ada alasan kuat mengapa banyak orang Sumut menghendaki H Syamsul Arifin, misalnya, sebagai gubernurnya, bukannya kandidat lain yang tampangnya tampak lebih menjanjikan. Mengapa mereka yang merasa lebih hebat, lebih rupawan, lebih intelektual dari seorang Rahudman Harahap, tidak mau sejenak menakar diri, mengapa untuk sekadar menjadi Kepling pun orang tak berkenan memilih dirinya.

Hukum itu mulia, tetapi di tangan penegaknya yang tidak memiliki niat baik, dia justru bisa jadi bahaya. Sadar atau tidak, sebagian oknum penegak hukum telah membuat adagium baru; vox populi vox malum, atau suara rakyat adalah suara setan. Jika sudah begini, kita pantas khawatir, makin lama orang akan makin enggan memberi suara, dan di sisi lain, orang juga makin enggan memberanikan diri maju jadi pemimpin. Jika kalah, dia akan mengalami kerugian, dan jika menang, dia akan menjadi sasaran berbagai tuduhan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: