Presiden PHP Aldian Pinem: Koruptor Pajak Wajar Dihukum Mati

MEDAN, MANDIRI

Adanya usulan dari kalangan pemerhati hukum seputar hukuman yang ideal terhadap koruptor pajak harus dihukum mati, direspon positif oleh Presiden LSM Perjuangan Hukum dan Politik (LSM PHP) HMK Aldian Pienem SH MH yang dikenal juga sebagai advokat kondang di Sumut.

“Melihat kondisi di lapangan, kehidupan sebagian masyarakat masih hidup dibawah garis kemiskinan, menunjukkan perekonomian bangsa Indonesia masih belum bagus, maka setiap petugas pajak yang korupsi sangat wajar dihukum mati,” kata Aldian Pinem, Ahad (11/4) di Medan.

Mengingat belakangan ini terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak sehingga terjadi kerugian uang negara, maka diharapkan kepada Presiden RI membuat suatu instruksi agar Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara dapat difungsikan secara optimal yang tujuannya untuk melakukan pemeriksaan kekayaan pejabat pajak dengan mempedomani PP No 65 Tahun 1999 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

Menurut Pinem, konstitusi (UUD 1945) telah mewajibkan rakyat Indonesia harus membayar pajak, sehingga dibuat ketentuan mengenai wajib pajak dengan cara pembayaran pajak sesuai UU No 16 Tahun 2000 jo No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum tata cara pembayaran wajib pajak.

Agar tentang perpajakan ini dapat dikatakan demokrasi, maka dibentuk lagi UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mencermati peradilan mandiri (independen). Dan pengadilan pajak yang hanya berkedudukan di Jakarta mengadili mengenai pelaksanaan penagihan dan gugatan terhadap keputusan.

“Kewenangan yang sangat absolut dan spesipikasi yang dimiliki pengadilan pajak dalam membuat putusan permasalahan pajak yang timbul antara wajib pajak dengan pejabat pajak, terkesan sering disalahgunakan dengan membujuk wajib pajak bekerjasama,” kata Pinem.

Maka untuk mewujudkan efek jera terhadap petugas pajak yang melakukan korupsi tersebut, Presiden RI harus membuat gerakan revolusioner yang sifatnya mendesak penegak hukum seperti polisi, jaksa, KPK dan hakim untuk menjalankan dengan konsekwen pasal 2 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang mana dalam penjelasannya terhadap perbuatan tertentu merugikan keuangan negara, perekonomian negara yaitu dalam keadaan krisis ekonomi moneter yang dialami harus dipertegas karena keadaan masyarakat Indonesia yang sebahagian masih miskin, maka terhadap pejabat negara atau petugas pajak yang melakukan perbuatan korupsi dapat dihukum mati. [mad]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: