Bawaslu Akan Keluarkan Dua Rekomendasi

–Rudolf Bukan Lulusan SMUK BPK Penabur–

MEDAN, MANDIRI

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengeluarkan dua rekomendasi kepada KPU Pusat dan Dewan Kehormatan KPU terkait tidak diloloskannya Rudolf M Pardede sebagai Calon Walikota Medan yang berpasangan dengan Afifuddin Lubis sebagai Bakal Calon Wakil Walikota pada Pemilukada 12 Mei mendatang.

Penjelasan itu dikemukakan Anggota Bawaslu Wirdianingsih didampingi Ketua Panwaslukada Kota Medan M Aswin dan anggotanya Robinson Simbolon serta Diana Suita kepada wartawan, di Medan, Rabu (8/4).

“Paling lambat minggu depan Bawaslu sudah memberikan rekomendasi yang sifatnya didasarkan atas UU No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan proses administrasi bermasalah maka rekomendasinya ada dua yakni berupa penundaan tahapan pilkada atau peninjauan kembali kasus ke KPU Medan,” kata Anggota Bawaslu Divisi Hukum dan Pelanggaraan Pemilu Wirdianingsih.

Namun, kata Wirdianingsih, apabila nantinya rekomendasi ini ditolak KPU, maka Bawaslu juga dapat memberikan rekomendasi berupa telah terjadinya pelanggaran kode etik oleh pihak KPU Medan.

“Jika pelanggaran ini masuk ke wilayah pidana pemilu, Bawaslu harus terlebih dahulu mencari pasal-pasal yang telah dilanggar untuk kemudian proses hukumnya diserahkan ke kepolisian setempat. Kepolisian setempat yang kemudian akan melakukan penindakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Wirdianingih menjelaskan jika rekomendasi ini ditolak, maka Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi lain yang ditujukan kepada Desk Pilkada Departemen Dalam Negeri (Depdagri). “Tidak menutup kemungkinan, jika Bawaslu juga akan melakukan peninjauan langsung ke SMK Penabur Sukabumi Jawa Barat tempat Rudolf bersekolah,” sebut Ningsih.

Sementara secara terpisah, Bakal Calon Wakil Walikota Medan Afifuddin Lubis mengungkapkan ketidaksenangannya atas sikap KPU yang menolak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. “KPU tidak memenuhi unsur keadilan dengan menolak jalur hukum yang telah ditempuh,” ujarnya.

Bukan Lulusan SMUK BPK Penabur

Sedangkan, sejumlah komisioner KPU Kota Medan menjelaskan, surat keterangan yang digunakan Balon Walikota Medan Rudolf M Pardede saat mendaftar ke KPU ternyata sudah dibatalkan Kepala SMU Kristen BPK Penabur Sukabumi Martha Christiawati.

Bukti-bukti itu sesuai surat pernyataan yang dibuat Kepala SMUK BPK Penabur Martha Chritiawati tanggal 28 Mei 2003 yang menyatakan, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan pada buku stambuk/buku induk/buku klafer SMUK BP Penabur yang berdiri sejak tahun 1957 tidak pernah ditemukan daftar nama Rudolf Mazuoka Pardede sebagai siswa untuk tahun ajaran 1957 s/d 1960 atau 1959 s/d 1962.

Martha juga menegaskan, bahwa Surat Keterangan SMUK BPK Penabur No 094/1028/SMUK SI/PD/IV/2003 tanggal 26 April 2003 dan Surat Keterangan No 099/1028/SMUKSI/PD/V/2003 tanggal 2 Mei 2003 adalah tidak benar sama sekali, nama Rudolf Mazuoka Pardede terdaftar sebagai siswa di SMUK BPK Penabur, untuk dan pada ajaran 1957 s/d 1960 atau 1959 s/d 1962.

“Bahwa benar kedua surat keterangan tersebut diterbitkan atas permintaan seseorang yang mengaku bernama Liberty dan seorang Ibu bernama Emy yang mengaku sebagai kakak saudara Rudolf Mazuoka Pardede yang katanya dipergunakan hanya sebagai keterangan kelengkapan atas diri saudara Rudolf Mazuoka Pardede,” tulis Martha dalam surat pernyataannya bermaterai 6.000.

Selain membuat surat pernyataan, Martha juga membuat surat permohonan maaf Nomor 108/I.02.8/SMUKSI/PD tertanggal 28 Mei 2003 yang isinya, menyatakan permohonan maaf atas kelalaian memberikan surat keterangan No 094 dan surat No 099 yang menyatakan Rudolf M Pardede lulus tahun 1960 atau 1962, ternyata setelah diteliti dengan cermat di buku induk dan klaper, tidak terdapat nama tersebut. Yang ada adalah Rudolf Takapente dengan Nomor Induk 328. Dan selanjutnya, pihak SMUK BPK Penabur telah membatalkan surat keterangan No 094 dan No 099 dengan membuat surat pernyataan.

Berdasarkan fakta dan bukti kuat berupa surat pernyataan dan surat permohonan maaf yang dibuat Kepala Sekolah SMUK BPK Penabur itu, maka KPU Medan menyatakan Rudolf M Pardede tidak memenuhi syarat sebagai Calon Walikota Medan sesuai pasal 9 ayat 1 huruf c Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang persyaratan minimal pendidikan seorang calon walikota dan wakil walikota adalah SLTA atau sederajat.

Sebelum membatalkan pencalonan Rudolf, KPU Kota Medan juga telah melakukan pembuktian terbalik dengan meminta Rudolf memberikan dokumen-dokumen yang bisa menunjukkan bahwasanya Rudolf menamatkan pendidikan setingkat SLTA melalui surat KPU tertanggal 9 Maret 2010. Namun sampai batas waktu yang ditentukan Rudolf tidak dapat membuktikan atau memberikan dokumen yang diminta KPU Medan.

Selanjutnya KPU Medan, berdasarkan konsultasi kepada KPU Provinsi dan KPU Pusat, KPU Medan diminta untuk mendapatkan klarifikasi dari Dinas Pendidikan Sukabumi terhadap surat keterangan Nomor 099, apakah bisa dijadikan surat keterangan pengganti ijazah.

Atas permintaan itulah, Sekretaris Dinas Pendidikan Sukabumi Drs Ayep Supriatna mengeluarkan surat Nomor 800/261-Set Disdik/2010 tertanggal 10 Maret 2010 yang isinya, Surat Keterangan No 099/102.8/SMUKSI/PD/V/2005 tertanggal 2 Mei 2003 yang dilegalisasi Dinas Pendidikan Kota Sukabumi menunjukkan surat keterangan kesalahan penulisan tahun saja, bukan merupakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB. [adi]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: