Pemilukada Humbahas Terancam Gagal

HUMBAHAS, MANDIRI

Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Humbang Hasundutan (Humbahas) pada 9 Juli nanti diperkirakan akan gagal karena tahapan-tahapan pemilukada telah dilanggar dan beberapa Anggota KPU Humbahas memiliki masalah, yakni terlibat manipulasi data sewaktu perekrutan anggota KPU.

Ini merupakan hambatan dalam pelaksaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Humbahas, ujar Burju Sihombing SH, pelapor terjadinya manipulasi data sewaktu perekrutan anggota KPU kepada Mandiri, Jumat (2/4) di Lintong Nihuta.

“Kita sangat khawatir dalam hasil pelaksanaan Pemilukada Humbahas nanti, sebab 2 Anggota KPU Humbahas telah divonis PN Tarutung karena terbukti melakukan pebuatan pidana sewaktu perekrutan anggota KPU Humbahas. Dalam putusan tersebut, PN Tarutung memerintahkan kepada Camat dan Lurah yang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua Anggota KPU Humbahas tersebut agar dimusnahkan sebagai penduduk Kabupaten Humbahas, dan kembali sesuai asal penduduk semula, seperti Arnold Sinaga yang dulunya berdomisili di Kelurahan Amplas Medan, dan Manaek Frengki Sitorus SSos berdomisili di Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Akhirnya status kedua Anggota KPU tersebut tidak berdomisili di Kabupaten Humbahas, dalam arti, mereka saat ini melanggar UU No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Perekrutan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Pusat,” ungkap Burju.

Lanjut Burju, ia sangat menyayangkan tindakan pihak Polres Humbahas dan Kejaksaan Negeri Tarutung, karena berkas kedua oknum anggota KPU atas nama Kosmas Manalu (Ketua KPU Humbahas) dan Agus Manullang (Anggota KPU) belum juga dilimpahkan oleh Polres Humbahas. Diduga ada permainan antara Polres Humbahas dengan Kejari Tarutung, sebab sudah lebih dari 1 tahun berkas belum P21, dengan alasan dari pihak Kejaksaan belum lengkap, akhirnya berkas selalu kembali ke pihak Polres Humbahas.

Kasus ini diduga sengaja “dipermainkan” oleh kedua pihak karena salah seorang Anggota KPU Humbahas merupakan salah seorang keluarga Calon Bupati Humbahas Periode 2010-2015 yang sampai sekarang berkasnya belum P21 dari Polres Humbahas dan sudah 3 kali dikembalikan oleh pihak Kejaksaan, tegas Burju.

Untuk itu, imbauan kepada Kapolda Sumatera Utara dan Kajati Sumatera Utara agar menegur Polres Humbahas dan Kejari Tarutung, sebab dalam kasus tersebut diduga “markus” ikut bermain. Terbukti dalam kasus yang pertama, 2 Anggota KPU Humbahas atas nama Manaek Frengki Sitorus dan Arnold Sinaga telah dituntut Kejari Tarutung dengan 6 bulan penjara. Tetapi dalam tuntutan tersebut ada perubahan dalam pasal, dan akhirnya Burju membuat pengaduan kepada Jamwas Kejagung dan akhirnya ia diperiksa anggota Tim Jamwas Kejagung selama 4 jam oleh Ari Prio Agung SH dengan tujuan didengar keterangan sebagai saksi dalam dugaan perbuatan tercela atas nama terlapor Mangasi Situmeang.

“Kita keberatan atas perubahan pasal yang diberikan kepada kedua anggota KPU Humbahas yang merubah dari pasal 263 subs pasal 266 subs pasal 93 subs pasal 94 dari UU RI No 23 Tahun 2006 tentang kependudukan, yang diancam hukuman penjara 5 Tahun Penjara menjadi pasal 97 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 yang di ancam 2 tahun penjara dan akhirnya masing-masing anggota KPU tersebut dipidana penjara 6 bulan. Kita jelas-jelas keberatan atas tindakan JPU tersebut, diduga kuat pihak Kejari Tarutung sudah menerima suap. Atas pengaduan kita Jaksa Agung RI memerintahkan Tim Jamwas turun untuk memeriksa Kejari Tarutung sesuai surat Perintah Nomor: PRINT-17/H/Hjw/02/2010 tanggal 11 Pebruari 2010, dan jelas-jelas sudah ada markus dalam kasus tersebut,” ujar Burju Sihombing.

Drs Antoni Purba yang juga ikut melaporkan terjadinya manipulasi data sewaktu perekrutan anggota KPU, saat dihubungi Mandiri melalui telepon seputar pelaksanaan Pemilukada Humbahas dan status kedua anggota KPU Humbahas yang telah divonis pengadilan dan berkas dua anggota KPU yang belum dilimpahkan mengatakan, ia sangat meragukan berjalannya Pemilukada, sebab dalam tubuh KPU Humbahas saja tidak beres, beberapa anggota KPU sudah melanggar beberapa tahapan, terbukti, rapat Pleno saja di Rutan Tarutung, karena dua anggota KPU saat itu dalam status terdakwa.

“Kita sangat khawatir dalam pelaksanaan Pemilukada nanti, sebab dugaan kuat ada terjadi keberpihakan KPU terhadap salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbahas Periode 2010-2015 nantinya, sebab dua anggota KPU Humbanas yang telah dilaporkan oleh Burju Sihombing SH pada Nopember 2008 yang lalu karena terjadi pemalsuan identitas sewaktu pencalonan/perekrutan Anggota KPU Humbahas pada bulan Juli 2008, mereka sudah melanggar ketentuan UU No 22 Tahun 2007 terjadinya tindak pidana pemalsuan surat dan atau menggunakan surat seolah-olah keterangan dalam surat tersebut sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Tetapi hasilnya sampai sekarang belum dilimpahkan oleh kepolisian ke kejaksaan. Diduga kepolisian sengaja membuat berkas pelimpahan tidak lengkap,” ujarnya.

Jadi dalam hal ini tindakan kinerja pihak penegak hukum yang belum menuntaskan pengaduan Burju Sihombing SH patut dipertanyakan. Dugaan kuat telah terjadi suap antara kedua pihak penegak hukum dengan pihak yang diadukan. Perintah Bawaslu saja tidak dihiraukan, ada apa penegak hukum dengan oknum KPU yang diadukan, tanyanya.

Dalam perintah Bawaslu terhadap KPU sesuai suratnya Nomor: 168/Bawaslu/II/2010 pada tanggal 9 Pebruari 2010, merupakan tindak lanjut atas surat Burju Sihombing SH dkk pada tanggal 11 Januari 2010, Perihal agar Bawaslu merekomendasi pembentukan Dewan Kehormatan atas kasus Pidana Anggota KPU Humbahas, dan memerintahkan KPU untuk segera memerintahkan KPU Sumatera Utara untuk memberhentikan Anggota KPU Humbahas Manaek Frengki Sitorus sesuai kajian yang telah dilakukan oleh Bawaslu serta mencermati alat bukti yang ada, bahwa bukti yang disampaikan oleh Manaek Frengki sewaktu perekrutan anggota KPU Humbang Hasundutan merupakan alat bukti yang sangat melanggar ketentuan UU 22/2007, tentang penyelenggaraan pemilu, sebab syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota adalah berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk KPU, di wilayah Provinsi untuk KPU Provinsi dan di kabupaten/kota untuk di Kabupaten/Kota setempat yang dibuktikan dengan KTP masing-masing wilayah, ujar Antoni Purba.

Kepala Kejaksaan Negeri Tarutung Mangasi Situmeang SH saat dihubungi Mandiri baru-baru ini, seputar belum dilimpahkannya berkas Ketua KPU Humbahas Kosmas Manalu dan Anggota KPU Humbahas Agus Manullang ke PN Tarutung, Mangasi mengatakan, “Bagaimana kita melimpahkannya, pelimpahan dari Polres Humbahas ke Kejaksaan Negeri Tarutung saja belum, dalam arti berkas tersebut belum P21.”

Kasat Reskrim Polres Humbahas AKP V Sibarani, saat dihubungi Mandiri seputar proses pelimpahan berkas kedua anggota KPU ke Kejari Tarutung atas nama Kosmas Manalu dan Agus Manullang, telepon Kasat Reskrim tidak aktif. [frh]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: