Libatkan PNS dan Gunakan Fasilitas Pemerintah, Panwas Tapsel Diminta Panggil HORAS

TAPSEL, MANDIRI

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan bertindak independen dan profesional dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelanggaran yang kerap dilakukan pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya yang melibatkan PNS selaku tim sukses dan penggunaan fasilitas pemerintah.

Sejumlah bukti telah diurai oleh sejumlah media massa cetak atas keterlibatan oknum PNS dan penggunaan fasilitas pemerintah untuk mengkampanyekan pasangan calon incumbent Haji Ongku P Hasibuan Rap Affan Siregar (HORAS).

Tindakan melakukan kampanye pada saat sebelum masa kampanye merupakan tindak pidana pemilu, apalagi penyebaran alat peraga kampanye berupa striker dan baliho pasangan HORAS acap kali ditemukan menggunakan fasilitas pemerintah daerah seperti baliho Kantor Catatan Sipil dan Dinas Pariwisata di SD Hole, dan stiker di motor pintar di Desa Simarpinggan Kecamatan Angkola Selatan yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 60 huruf (h) yang terakhir diubah dengan PP Nomor 49 tahun 2008.

Kemudian baliho pasangan nomor urut 5 (HORAS) ditemukan menggunakan fasilitas umum tiang listrik di Kecamatan Batang Angkola sehingga melanggar Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Pasal 22 ayat (b).

Tidak hanya itu saja, Tim HORAS juga melibatkan PNg Sipil oknum Kepsek berinisial KL sebagai Ketua Tim Horas di Kecamatan Tano Tombangan, yang terlarang sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005, Surat Edaran MenPAN Nomor: SE/08/M.PAN/3/2005 tentang Netralitas PNS dalam Pemilukada serta Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009.

“Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, pasangan calon yang melibatkan PNS itu juga dapat dikenai sanksi pelanggaran pidana pemilu. Karenanya serentetan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan HORAS itu harusnya menjadi perhatian bagi Panwaslukada untuk mengambil tindakan tegas, memanggil dan memberikan sanksi serta menunjukkan jati dirinya sebagai lembaga independent yang professional,” ujar aktifis di Tapsel S Ritonga kepada wartawan di Padangsidimpuan, Senin (5/4).

Menurutnya, Panwas tidak boleh menunggu laporan saja tetapi harus jemput bola dengan menjalankan SOTK Panwas yang professional, jujur, adil serta bebas dari intervensi pihak manapun. [str]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: