PNS Harus Netral, Waspadai Incumbent Gunakan Fasilitas Negara

TAPSEL, MANDIRI
Pemerintah Kabupaten diminta mengawasi ketat seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajarannya tidak ikut-ikutan berpolitik dan dukung-mendukung pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang akan diselenggarakan pada 12 Mei 2010 mendatang.
“Apabila abdi masyarakat dan negara itu ikut terjun ke ranah politik dengan menjadi ujung tombak untuk mememenangkan calon bupati/wakil bupati tertentu tugas pokoknya akan terbaikan. Memang harus diakui tidak tertutup kemungkinan PNS akan berpihak terhadap salah satu pasangan calon apalagi yang maju adalah incumbent (bupati yang berkuasa), tetapi sebagai aparatur negara yang digaji dari uang rakyat jangan melacurkan diri hanya demi kepentingan individu atau kelompoknya dengan iming-iming jabatan yang lebih baik sementara disisi lain PNS mengabaikan tugasnya sebagai pelayan masyarakat yang tidak membeda-bedakan warga negara,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang PNI Marhaenis Tapsel Abdul Rasyid Tanjung didampingi sekretarisnya Ahmad Yunan Harahap kepada wartawan di Padang Sidimpuan, Jumat (12/3).
Pria berkaca mata ini menjelaskan Pemilukada adalah pelaksanaan demokrasi memilih pemimpin siklus lima tahunan. Semua warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) sama haknya dalam mementukan nasib Tapsel lima tahun ke depan.
Oleh sebab itu kata Tanjung rakyat termasuk PNS harus dibebaskan dari intimidasi, intrik atau intervensi dalam memberikan hak asasinya (suara) di TPS nanti. Disamping itu kata dia Pemilukada adalah momentum untuk memberikan pendidikan politik rakyat supaya rakyat cerdas dalam menentukan pilihannya.
“Apabila pendidikan politik itu baik, maka sesungguhnya pembangunannya juga akan baik, sebaliknya, bila pendidikan politiknya jahat, maka pembangunannya juga akan jahat,” ujar Tanjung mengingatkan.
Dikatakan, Pemkab Tapsel adalah bagian dari pelayan masyarakat, bukan pelayan calon kepala daerah, maka aturan perundang-undangan juga tegas melarang keberpihakan aparatur pemerintah dalam politik dan Pemilukada.
Keberpihakan aparatur dalam Pemilukada, lanjut dia, sesungguhnya tidak boleh ada. “Semua PNS harus netral. PNS terlibat didalam politik praktis adalah kejahatan konstitusi, tidak bisa ditolelir,” tandasnya.
Ketika turun ke bawah, kata Tanjung, banyak mendengar selentingan kekhawatiran berbagai golongan dan elemen masyarakat akan terjadinya keberpihakan aparatur pemerintah setempat dalam Pemilukada.
“Mari sama-sama mengawal, jangan kita biarkan kejahatan hadir di tengah-tengah kita, karena keberpihakan aparatur dalam Pemilukada di Tapsel tidak bisa ditolelir,” imbauanya.
Karenanya, Plt Sekda Kabupaten Tapsel Ibrahim Harahap sebagai Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dapat lebih pro aktif melakukan pengawasan seacara ketat terhadap PNS, untuk tidak mempengaruhi jajarannya dan tidak pula menggunakan atribut maupun fasilitas yang disediakan negara di setiap kegiatan terkait dukung mendukung Calon Pemilukada.
“Kita khawatir incumbent menggunakan fasilitas Negara, karena itu agar semuanya berjalan secara fair, maka Sekda harus pro aktif mengawasi penggunaan fasilitas negara, agar tidak dimamfaatkan demi kepentingan politiknya,” sebutnya. [rsl]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: