Raker Panwaslu Se Sumatera Utara Lahirkan Rekomendasi Penyelenggaraan Pemilukada

PANDAN, MANDIRI

Rapat kerja evaluasi kinerja Panwaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Utara yang diberlangsung, Sabtu-Minggu (5-6/12) di Pandan, Tapanuli Tengah, melahirkan beberapa rekomnedasi, termasuk diantaranya menjawab kisruh rekrutmen Panwaslukada sejalan lahirnya peraturan Bawaslu No 15 Tahun 2009.

Rapat kerja dibuka langsung Ketua Panwaslu Provinsi Sumtera Utara Ikhwaluddin Simatupang SH MHum yang dihadiri anggota Panwaslu Drs Zakarian Taher, Sadarita Ginting SH, Kepala Sekretariat Raja Sahnan SSos, Ketua, Anggota serta Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupten/Kota se Sumut.

Dalam sambutannya Ikhwaluddin menyampaikan bahwa lahirnya peraturan Bawaslu merupakan terobosan baru dalam menjawab permasalahan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, seperti halnya mengenai keterlambatan pembentukan Panwaslukada.

Katanya, belajar dari penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres kemarin dirasakan banyak muncul permasalahan yang harus sesegera mungkin dilakukan terobosan perubahan peraturan dan undang-undang dengan tetap mengedepankan azas efektif dan efesiensi yang merupakan bagian dari azas penyelenggaraan Pemilu.

Pendapat Ketua Panwaslu itu juga diamini Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota. Peserta rapat kerja menilai bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu kemarin banyak ditemukan sejumlah kelemahan dari setiap tahapan pemilu, seperti halnya mengenai, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dimana perlu adanya alat ukur bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT.

Untuk itu Panwaslu merekomendasi agar KPU menerbitkan surat pemberitauan kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam DPS.

Begitu pula tentang penetapan daerah pemilihan dimana jumlah penduduk tidak sebanding dengan jumlah kursi yang diperebutkan, seperti kasus penetapan kursi anggota DPRD Kabupaten Batu Bara.

Selanjutnya, permasalahaan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dinilai peratutan KPU No 35 mengenai pengangkatan anggota KPPS disarankan agar tidak hanya bisa baca tulis, sehingga tidak ada alasan bahwa SDM KPPS yang masih lemah jika ditemukan adanya kesalahan dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. Begitu pula dalam penghitungan suara agar dilaksanakan di KPU tidak di PPK guna penghematan biaya bagii Parpol peserta pemilu dan untuk selanjutnya KPU diminta agar transparan dalam penetapan hasil pemilu.

Rekomendasi lainnya yang dianggap penting dalam pelaksanaan Pemilukada mendatang perlu dilakukan revisi terhadap UU No 22 Tahun 2007, seperti pasal yang mengatur mengenai penguatan hak Panwaslu sebagai eksekutor dari setiap tahapan pemilu, sehingga pengwasan Pemilu yang dilakukan akan lebih maksimal. [adi]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: