Rehab SD di Simalungun Terindikasi Dimonopoli

SIMALUNGUN, MANDIRI

Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk rehabilitasi 307 SD baik negeri maupun swasta di Kabupaten Simalungun diduga dimonopoli oknum Bendahara Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) berinisial LH.

Dana rehab berjumlah Rp145.000.000 sampai Rp218.190.000 per SD sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) seyogianya dilaksanakan para kepala sekolah (Kasek) secara swadaya dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah masing-masing.

Juklak dan juknis terkesan hanya di atas kertas. Indikasinya, ketika dana rehab tahap pertama dicairkan sebesar Rp38.000.000 sampai Rp44.000.000 pada bulan September lalu dari Bank Sumut Cabang Pematangsiantar, dana tersebut disetorkan kepada oknum Bendahara Dikjar Simalungun sebagai persekot pengadaan atap seng dan moubiler SD. Yang tersisa di tangan para Kasek hanya Rp5 juta.

Hal itu diungkapkan Ketua Lembaga Pemantau Korupsi Penyelamat Asset Negara Medan melalui staf Divisi Investigasi H Lubis bersama Ketua LSM TOPAN-RI Siantar-Simalungun Nurhayati kepada Mandiri, Selasa (1/12) usai melakukan pemantauan dari lapangan.

Lebih lanjut dijelaskan, setelah menerima dana DAK sebagai persekot, LH oknum Bendahara Dikjar berjanji segera mengirimkan atap seng dan moubiler. Tetapi para Kepala SD menjadi resah, sebab janji bendahara itu tak kunjung dipenuhi, padahal secara serentak ke 307 SD yang mendapat dana rehab telah dibongkar atapnya sebanyak 3 lokal.

Akibatnya, jadwal belajar siswa terganggu walaupun dibagi dua masuk pagi dan sore namun ada SD yang melangsungkan proses belajar mengajar dalam lokal atap terbuka dan dan telah berlangsung 3 bulan sampai saat ini.

Masyarakat sudah melakukan aksi unjuk rasa beberapa kali ke DPRD Simalungun dan Dikjar. Mereka mempersolkan hal tersebut, bila bahan bangunan belum tersedia kenapa atap seng sekolah langsung dibongkar sehingga mengakibatkan anak mereka terganggu belajar.

Menurut kedua tokoh LSM ini, bila juklak dan juknis benar-benar menjadi panduan, kejadian semacam itu tidak akan terjadi. Seharusnya para Kasek yang mendapat dana rehab harus secara bebas mengelola dana DAK secara swadaya. Para Kasek pasti memikirkan proses belajar mengajar tidak terganggu terlalu lama.

Dikatakan, informasi lapangan yang mereka dapatkan, LH oknum Bendahara Dikjar telah menghubungi para kepala sekolah agar pada pencairan dana tahap kedua juga disetorkan sebesar 25% setelah diambil dari Bank Sumut.

H Lubis dan Nurhayati mengatakan, bila indikasi itu terbukti, hal itu merupakan perlakuan memperkaya diri seniri dan kelompok. Bahkan ada indikasi perlakuan itu direstui oknum Kepala Dinas Dikjar Simalungun Drs Masri yang memberi wewenang kepada LH.

Praktisi LSM ini berharap, agar para Kasek yang dipercaya mengelola dana DAK jangan mau menyetor kepada oknum Bendahara Dikjar LH, sebab pertanggungjawab pengelolaan dana tersebut ada pada para kepala sekolah. [lis/tos]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: