Camat & Lurah Dimutasi, Formasi Demo DPRD dan Kejari Sibolga

 SIBOLGA, MANDIRI

Sejumlah spanduk dan poster bernada kecaman “Usut Korupsi Wali Kota Sibolga”, “Pemko Sibolga Bukan Pemerintahan Kerajaan Sahat Panggabean”, “Mutasi Camat dan Lurah Sarat Muatan Politis Demi Kepentingan Pilkada 2010” digelar Ratusan massa Formasi, di depan Kantor DPRD dan Kejari Sibolga, Senin (23/1).

Aksi demo besar-besaran dan memiliki izin dari Polresta Sibolga ini terkait mutasi pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemko Sibolga yang dilaksanakan tanggal 7 November 2009 lalu.

Kordinator Aksi, Putra Hutagalung dalam orasinya menuding keputusan Walikota Sibolga Nomor 824/273/2009 tertanggal 16 November 2009 tidak memiliki dasar dan urgensitas yang bisa dijadikan alasan pembenaran terhadap pengangkatan dan perberhentian PNS dalam jabatan struktural di lingkungan Pemko Sibolga.

Penetapan pelantikan 3 Camat dan 7 Lurah kata dia, secara nyata melanggar dan mengabaikan berbagai aturan hukum administrasi dan legislasi daerah. Sehingga memicu faktor ketidakpuasan sebagian aparatur dan secara sah sudah melanggar ketentuan Pasal 10 PP Nomor 100 Tahun 2000.

“Sebagai wakil rakyat, kami minta DPRD segera memanggil Walikota Sibolga Sahat Panggabean karena sudah melanggar undang-undang, menciderai perasaan sekaligus menzolimi yang tidak mau diarahkan untu berpihak kepada salah seorang calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga pada Pilkada 2010 nanti,” tegasnya.

Pantauan wartawan di lokasi demo di depan Gedung DPRD Kota Sibolga, saat salah seorang orator aksi Faisal Hutabarat membacakan pernyataan sikap menyebut Walikota Sibolga Sahat Panggabean sudah tidak mampu berpikir secara rasional akibat “diserang” stroke, tiba-tiba Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Tonny Agustinus Lumbantobing SE didampingi anggota dewan lainnya Binner Siahaan menemui para pengunjuk rasa seraya mengatakan semua aspirasi dan tuntutan dari Formasi akan ditampung untuk kemudian akan dipelajari secara seksama.

Tonny diksempatan itu juga menyatakan ketidak setujuannya bilamana Walikota Sibolga Sahat Panggabean ingin membangun “kerajaan” sesuai orasi pengunjuk rasa. “Sebagai anggota DPRD yang dipilih rakyat pada pemilu kemarin, bila benar akan muncul kerajaan di Kota Sibolga tentu hal ini harus ditentang. Mari kita saling bergandengan tangan untuk melakukan perlawanan,” tandasnya seraya mengatakan “lanjutkan” dan mengimbau agar pengunjuk rasa tidak melakukan anarkis bila ingin melanjutkan aksi demo ke Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga.

Tututan yang sama juga disampaikan ratusan massa Formasi di Kantor Kejari dan Kantor Walikota di Jalan Sutomo, Kota Sibolga. Di Kantor Kejari, massa pengunjuk rasa melalui orator aksi, Faisal Hutabarat diterima Kasi Pidum seraya meminta pihak penegak hukum unuk mengusut tuntas kasus korupsi di Pemko Sibolga.

“Kami siap memberikan bukti-bukti secara tertulis tentang korupsi di Pemko Sibolga,” ujarnya. Begitu halnya di Kantor Walikota Sibolga, perwakilan pengunjuk rasa, Faisal Hutabarat yang diterima Asisiten I Bidang Pemerintahan Pemko Sibolga Drs Sugeng mengatakan Pemko Sibolga diminta tidak menjadikan PNS sebagai alat pemenangan Balon Walikota dan Wakil Walikota mendatang. Juga kepada Dinas Perhubungan dan Pariwisata agar segera menurunkan baliho salah satu kandidat yang tidak membayar retribusi pajak periklanan.

“Kita akan sampaikan aspirasi bapak-bapak kepada Walikota Sibolga Sahat Panggabean,” terangnya. [sgl]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: