Yayasan & Rektor UISU Didesak Laporkan Chairul Mursin ke Polda Sumut

MEDAN, MANDIRI

Sejumlah mahasiswa, alumni UISU, praktisi hukum dan masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan mendesak Pengurus Yayasan dan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) adalah berkewajiban dan berhak berdasarkan hukum untuk segera melaporkan maupun melaporkan dr Chairul Mursin Sp An kepada Kapolda Sumut atau jajarannya yaitu Direktur Reserse Kriminal Poldasu.

Desakan tersebut dikemukakan Presma UISU Irwan Syahputra Nasution, H Benny SH dan Akhmad Damanik SH, Fakhruddin, Ir Hj S Chairunnisa dan MS Sitorus ketika ditemui wartawan secara terpisah, Sabtu (21/11) di Medan.

Presiden Mahasiswa (Presma) UISU Irwan Syahputra Nasution didampingi rekan-rekannya menegaskan, Pengurus Yayasan dan Rektorat UISU sebagai Badan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja, dan untuk sementara ini berkantor di Jalan Karya Bakti No 36 Titi Kuning adalah pihak yang berkewajiban dan memiliki hak penuh melaporkan atau mengadukan Chairul Mursin kepada aparat kepolisian cq Polda Sumut, tentang perbuatan tindak pidana dengan ancaman Pasal 67 ayat 1 jo Pasal 68 ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional jo Pasal 167 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke (1e) dan (2e) KUHP.

Dasar pengaduan, kata Irwan Syahputra memberikan masukan, adalah tentang legalnya Yayasan dan Rektor UISU, sebab telah terbukti Yayasan UISU berdiri berdasarkan Akte Notaris No 63 Tahun 1952 tertanggal 21 Juni 1952 yang dibuat oleh Notaris Hasan gelar Soetan Pane Paroehoem, dan selanjutnya akte pendirian dan anggaran dasar Yayasan UISU telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dirubah dengan Akte No.10 tanggal 5 Juli 2008 yang diperbuat oleh Notaris Rosniaty Siregar SH yang telah diakui dan terdaftar di lembaran negara oleh Pemerintah RI cq Departemen Hukum dan HAM cq Dirjen Administrasi Hukum Umum.

Bahkan, dipaparkan Irwan Nasution, sesuai surat Dirjen Administrasi Hukum dan Umum Departemen Hukum dan HAM (AHU Depkum HAM) RI No.AHU-AH.01.08-418 tanggal 16 Juli 2009 tentang Yayasan UISU, juga telah disebutkan bahwa Yayasan UISU sesuai Akte No.10 tanggal 5 Juli 2008 yang diperbuat oleh Notaris Rosniaty Siregar SH, dinyatakan Ketua Pembina Yayasan UISU Hj Sariani AS, Dr (HC) H Bachtiar Chamsyah SE (Wakil Ketua) dan Prof Dr H Hasballah Thaib MA (Sekretaris), Pengurus Yayasan UISU Prof Dr H Usman Pelly MA (Ketua Umum), Ir H Iqbal Nasution (Wakil Ketua), DR H Jumino Suhadi MA PhD (Sekretaris Umum) dan Ir Hj Markhaini MS (Bendahara), serta Drs H Ansyari Siregar MM (Ketua Pengawas), telah didaftar pada daftar Yayasan Depkum HAM RI.

“Dengan sudah terdaftarnya pada lembaran Negara RI, maka Yayasan UISU yang diketuai oleh Prof Dr H Usman Pelly, dkk telah memenuhi syarat sebagai Badan Hukum Yayasan, sesuai UU Yayasan dan PP No 63 Tahun 2008 tentang Undang-undang Yayasan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum itu, Yayasan UISU yang diketuai Prof Usman Pelly adalah pihak yang berhak mengelola UISU dan sekaligus mengangkat Rektor UISU H Usman SE MSi,” ungkap Irwan Nasution yang dibenarkan oleh sejumlah praktisi hukum Akhmad Damanik SH dan H Benny SH.

Sedangkan Chairul Mursin, kata Damanik, adalah orang lain ataupun orang luar yang patut disinyalir dengan sengaja mencatut nama UISU dan mengaku serta bertindak seolah-olah Rektor UISU dengan cara menguasai Kampus UISU di Jalan Sisingamangaraja dan melakukan berbagai kegiatan maupun perbuatan mengatasnamakan UISU secara ilegal (tidak sah). Padahal sesuai penegasan Dirjen AHU Depkum HAM RI dan Mendiknas RI yang sah (legal) dan berhak mengelola Yayasan UISU dan Institusi UISU adalah Prof Usman Pelly selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU dan H Usman SE MSi sebagai Rektor UISU yang diangkat oleh Yayasan UISU yang sudah terdaftar dalam lembaran Negara RI.

Selain mencatut nama dan mengaku atau bertindak seolah-olah Rektor UISU, Chairul Mursin juga diduga melakukan tindakan dengan sengaja memaksa masuk ke dalam ruangan Kantor Rektor di Biro Rektorat UISU. Dan lebih ironisnya lagi, dengan melawan hukum melakukan suatu perbuatan menyelenggarakan pendidikan tinggi atas nama UISU dan selanjutnya memberikan ijazah, sehingga merugikan para lulusan karena ijazah kesarjanaan yang diperoleh dari Chairul Mursin yang bertindak tanpa hak mengatasnamakan UISU atau mengaku seolah-olah Rektor tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah.

Bukti melawan hukum itu, secara senada para mahasiswa dan alumni UISU, praktisi hukum serta masyarakat menilai bahwa Chairul Mursin tidak berhak sama sekali untuk menyebut dirinya sebagai Rektor UISU. Karena, Chairul Mursin tidak pernah diangkat sebagai Rektor atau Pj Rektor oleh Yayasan UISU yang diketuai oleh Prof Usman Pelly sebagai Badan Penyelenggara UISU yang sah dan diakui Pemerintah.

“H Usman SE MSi sebagai Rektor UISU priode 2007-2011 yang diangkat berdasarkan SK Pengurus Yayasan adalah pimpinan dan penanggungjawab Perguruan Tinggi UISU yang sah menurut hukum dan perundang-undangan PP No 60 Tahun 1999 dan statuta UISU tahun 2003, karena telah diangkat oleh Yayasan UISU diketuai Prof Dr H Usman Pelly MA selaku Badan Penyelenggara UISU,” ungkap Damanik.

Dikarenakan secara hukum Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU Prof Dr H Usman Pelly MA selaku Badan Penyelenggara bersama Rektor H Usman SE MSi adalah satu-satunya pihak yang sah dan berhak menentukan siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh berada di dalam kampus.

Maka artinya, Chairul Mursin adalah orang luar yang diduga kuat mencatut nama UISU dan mengaku seolah-olah seorang Rektor.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, mahasiswa dan alumni UISU, praktisi hukum serta masyarakat mendesak Pengurus Yayasan dan Rektorat UISU supaya segera membuat laporan dan pengaduan ke Polda Sumut. Dan kepada Kapolda Sumut serta jajarannya yang berwenang yakni Direktur Reserse Kriminal Poldasu diharapkan agar dapat melakukan penahanan terhadap siapa saja ataupun oknum-oknum yang terlibat dalam melakukan perbuatan tindak pidana dengan menguasai atau mencatut nama UISU serta mengaku-ngaku seolah-olah sebagai pimpinan Universitas dan Fakultas di Kampus UISU Jalan Sisingamangaraja tersebut.

Untuk diketahui, Chairul Mursin juga pernah diadukan secara pidana ke Poltabes Medan dan Polda Sumut (dokumen gelar perkara dan LP ada di Polda Sumut), namun kasus tindak pidana penyerangan dan pengrusakan ruang biro rektor dan fakultas di UISU belum pernah diproses hingga ke Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Terkait beberapa kasus pidana yang sebelumnya diduga dilakukan Chairul Mursin dkk, mahasiswa dan alumni UISU dan praktisi hukum juga mendesak supaya pihak Kepolisian memproses atau membuka kembali kasus tersebut. Buka kembali kasus pidana yang diduga dilakukan Chairul Mursin, sebagai perwujudan mendukung program 100 hari kinerja Presiden SBY dalam memberantas (Markus) mafia kasus di Polda Sumut. [adi]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: