DPRD Asahan Dituding Sarang Koruptor

KISARAN, MANDIRI
Puluhan massa mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Asahan (GMPA) berunjukrasa ke Kantor DPRD Asahan, Jumat (20/11) pagi. Lembaga legislatif dituding tidak lagi sebagai tempat penyampaian aspirasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi sudah dianggap sebagai sarang koruptor.
Pengunjukrasa diketuai Andri S Pandiangan dalam orasinya mengatakan, DPRD Asahan Periode 2004-2009 sudah melanggar peraturan dan perundang-undangan. Berbuat sesuka hati, mengatur anggaran semau mereka. Padahal dalam Pasal 26 PP No 24 Tahun 2004 disebutkan menggunakan anggaran di luar dari yang sudah ditetapkan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum.
Dalam unjukrasa tersebut, mereka menunjukkan bukti kebobrokan dan dugaan korupsi di DPRD Asahan, seperti biaya perjalanan Dinas Seketariat DPRD Asahan TA 2007. Sesuai temuan BPK, telah terjadi kerugian daerah untuk biaya perjalanan dinas Seketariat DPRD Asahan sebesar Rp52.800.000.
Begitu juga pada TA 2008. Sesuai temuan BPK, kegiatan perjalanan dinas Seketariat DPRD kembali merugikan keuangan daerah sebesar Rp96.850.000. Kenapa hal ini terjadi lagi, tanya mereka, berarti adanya unsur kesengajaan oleh mereka untuk memperkaya diri, tegas pengunjukrasa.
Kemudian ada lagi anggaran untuk keperluan dan acara pribadi di rumah Dinas Ketua DPRD Asahan yang membebani keuangan daerah TA 2008 sebesar Rp123.200.000. Apakah hal ini memang diperbolehkan?
Disebutkan lagi, BPK telah menyarankan supaya dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) DPRD yang menyimpang dari ketentuan supaya dikembalikan. Namun anggota dewan belum mengembalikan dana TKI sebesar Rp2.739.918.000. Hal ini menjadi bukti “bobroknya” DPRD Asahan 2004-2009, tegas mereka.
Begitu juga dengan dana reses. Pada TA 2007 realisasi dana reses sebesar Rp1.293.765.150, sementara produktifitas dari kegiatan reses tersebut tidak dilaksanakan, malah dana sebesar Rp566.103.700 digunakan untuk keperluan lain seperti beli baju koko, seng, batu bata, pasir, bantuan uang transport. Hal ini jelas melanggar peraturan, karena telah menggunakan anggaran di luar yang telah ditetapkan.
Lain lagi masalah tunjangan perumahan DPRD Asahan 2004-2009 TA 2007 yang jumlahnya melebihi ketentuan sesuai SK Bupati No.155-BPKKD/2005 sebesar Rp639.012.500 dan belum dikembalikan. Apakah mengambil yang bukan haknya belum pantas disebut “pencuri” dan “pengkhianat” bagi rakyat, tegas mereka.
Begitu juga pada TA 2009. DPRD Asahan dinilai melakukan pemborosan keuangan daerah, tidak bermanfaat bagi rakyat Asahan serta kuat adanya dugaan KKN. Hal itu seperti pada anggaran pengadaan baju dewan dan seketariat sebesar Rp334.500.000. Begitu juga penyediaan jasa jaminan kesehatan dewan dan keluarga sebesar Rp400.500.000.
Kemudian biaya makan minum harian pegawai mencapai Rp937.200.000, pengadaan 1 unit laptop untuk Kantor DPRD sebesar Rp18.053.858, honorarium tenaga ahli/nara sumber pegawai tidak tetap sebesar Rp769.463.438, serta pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas 24 jam Rp587.957.283.
Acara peresmian pelantikan Anggota DPRD Asahan 2009-2014 Rp130.000.000, acara mendengarkan pidato Presiden dalam rangka HUT RI Rp17.400.000, penyedian kasa kebersihan kantor DPRD Rp190.000.000. Begitu juga pada peresmian pimpinan DPRD Asahan, Panggar, Panmus, Komisi dan Badan Kehormatan sebesar Rp100.000.000. Kemudian pemeliharaan rutin berkala Kantor DPRD Asahan Rp175.000.000, serta pengadaan infokus 1 unit di Kantor DPRD Rp40.000.000.
Setelah beberapa saat berorasi, Ketua DPRD Asahan Benteng Panjaitan tak juga menemui pengunjukrasa. Untunglah tak lama kemudian mereka ditemui salah seorang anggota DPRD Asahan dari Fraksi PKS H Syamsul Qodri Marpaung LC.
Dalam penjelasannya, Qodri mengatakan tentang dana perjalanan semua sudah dikembalikan. Begitu juga masalah dana TKI. Dalam hal ini yang salah bukan dewan tapi pemerintah. Sebab kenapa saat itu diberikan kepada dewan lalu ditarik lagi. Qodri mengaku uang tersebut juga sudah dikembalikan.
Sedangkan masalah perumahan, semua sudah ada payung hukumnya, dan itu sudah menjadi hak melekat bagi siapa saja bagi anggota DPR, tandas Qodri. [irw]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: