Aliansi BEM Kota Medan Desak Presiden Copot Kapolri dan Jaksa Agung

MEDAN, MANDIRI

Aliansi BEM Kota Medan mendesak Presiden SBY untuk mencopot Kapolri dan Jaksa Agung terkait kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini diungkapkan Presiden Mahasiswa IAIN-SU Taufik Umri didampingi Presiden Mahasiswa UMSU Budi Rahmadani dan Presiden UISU Irwansyah Nasution di Medan, Minggu (15/11).

Taufik Umri menegaskan, Presiden RI harus tegas dan sigap dalam mengambil kebijakan atas konspirasi pengkriminalisasian salah satu lembaga penegak hukum yang ada di negara ini.

Menurut Aliansi BEM Kota Medan salah satu langkah tegas dan tepat yang harus diambil oleh Presiden SBY adalah mencopot Bambang Hendarso Danuri sebagai Kapolri dan Hendarman Supandji selaku Jaksa Agung.

Sebab kedua institusi (Kejagug dan Polri) yang seyogyanya untuk menegakkan hukum malah disinyalir berkonspirasi untuk menghalangi penegakan hukum di negeri ini.

Hal itu terlihat dari kerja sama kedua instansi tersebut bersama makelar kasus (Markus) untuk menjerat para pendekar hukum yang telah banyak membasmi para koruptor di negara ini.

Taufik juga menilai seluruh kesalahan yang dilakukan oleh bawahan merupakan tanggung jawab pimpinannya, sebab timbulnya konspirsi ini tidak dari kalangan bawah institusi tersebut melainkan dari pejabat teras masing-masing institusi tersebut yaitu AH Ritonga yang menjabat Wakil Jaksa Agung dan Susno Duadji yang merupakan Kabreskim Mabes Polri.

Bukti rekaman yang dibeberkan di Mahkamah Konstitusi dan keterangan Kombes Wiliardi Wizard di pengadilan telah menunjukkan pada publik bahwa pengkriminalisasian para pendekar hukum ini sudah sangat jelas dilakukan oleh petinggi Polri. Bahkan yang paling ironis lagi pelaku konspirasi sampai mencemarkan nama baik Presiden SBY yaitu Anggodo yang hanya sebagai saksi yang statusnya sampai hari ini belum menjadi tersangka.

“Semakin lama Presiden mengulur-ulur waktu semakin banyak fakta-fakta yang terkuak yang akan kedua lembaga ini. Untuk itu SBY harus action secepatnya. Langkah pertama copot Kapolri dan Jaksa Agung. Karena gelombang tekanan sudah banyak berdatangan yang isinya agar Presiden mencopot kedua pimpinan lembaga tinggi Negara ini,” tegas Taufik.

Tim 8 juga telah menunjukkan fakta-fakta adanya indikasi bahwa kasus ini ada kaitannya dengan pihak-pihak tertentu. Kalau Presiden tidak mendengar apa yang telah dihasilkan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) sama halnya SBY tidak mempercayai dirinya sendiri, karena TPF dibentuk langsung oleh Kepala Negara, imbuh Taufik.

Budi Rahmadani juga mengungkapkan bila SBY tidak memberikan hukuman berupa pencopotan kepada kedua pimpinan penegak hukum tersebut maka kredibilitas SBY dalam penegakan hukum akan dipertanyakan masyarakat Indonesia dan masyarakat tidak akan percaya terhadap hukum yang ada di negara ini sehingga nantinya berdampak pada krisis hukum. [faz]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: