Sebut 6.000 Ijazah UISU Bermasalah, Kubu Usman Dituding Lakukan Pembohongan Publik

MEDAN, MANDIRI

Pernyataan Ketua Umum Yayasan UISU Prof DR H Usman Pelly MA dan Rektor H Usman SE MSi yang menyatakan 6.000 ijazah lulusan Kampus Al Munawwarah Jalan SM Raja Medan bermasalah pada saat audiensi dengan Gubsu H Syamsul Arifin SE, Kamis (12/11), dinilai merupakan pembohongan publik.

“Pernyataan Usman tidak menggambarkan jiwa besar sebagai rektor dan pimpinan universitas. Usman sudah menghancurkan masa depan mahasiswa dengan mengorbankan kepentingan alumni dan almamater,” kata Rektor UISU dr Chairul M Mursin SpAn melalui Pembantu Rektor III Drs A Riza Siregar MSi didampingi Pembantu Rektor I Dr Ir Rahmat Adiwiganda MSc menjawab wartawan, Jumat (13/11) di Medan.

Oleh karenanya, Pemerintah Pusat dan Pemprovsu agar jangan masuk dan terjebak ke ranah hukum, sebab sampai sekarang ini kasus Yayasan UISU masih dalam tahap proses hukum dan belum ada satu putusan hukum baik di tingkat PN, PT maupun PTUN yang menyatakan yayasan yang sah. Apalagi kasus Yayasan UISU merupakan persoalan perdata.

Pemerintah hendaknya ikut menyelesaikan kemelut di Yayasan UISU demi menyelamatkan mahasiswa. Kalau ingin peduli, pemerintah seharusnya menjadi fasilitator dan mediasi dalam menyatukan persepsi menyelesaikan konflik di yayasan seperti melakukan islah dan perjanjian damai bagi kedua belah pihak yayasan.

Menanggapi ijazah bermasalah tambah Riza yang juga Koordinator Humas UISU, pimpinan UISU sudah mengeluarkan surat pernyataan No 789/71.U/XI/2009 atas penjelasan hukum dari Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas Prof Dr A Pengerang Moenta SH MH DFM No 46475/A5.2/HK/2009 tanggal 6 Juli 2009 yang menyatakan bahwa ijazah lulusan UISU kampus Al Munawwarah Jalan SM Raja Medan adalah sah.

Bahkan kepada Irjen Depdiknas sudah disampaikan bahwa yang berhak dan berwenang untuk memutuskan masalah hukum di UISU adalah lembaga pengadilan, sedangkan menyangkut masalah akademik dan proses belajar mengajar, laporan EPSBED dan izin operasional merupakan wewenang Dirjen Dikti Depdiknas.

Dijelaskan, ijazah yang ditandatangani Pj Rektor Prof Dr Djanius Djamin SH MS adalah produk pemerintah karena yang bersangkutan ditunjuk dan diangkat oleh Dirjen Dikti. “Jadi kalau produk pemerintah tidak diakui maka kita heran ijazah mana lagi yang harus diakui dan disahkan,” tambahnya.

Kemudian, sejak Djanius Djamin lengser dan suratnya dicabut oleh Dirjen Dikti tidak disebutkan kepada siapa rektor yang berhak mengambil alih pimpinan universitas, sehingga timbul opini dan persepsi keliru ijazah yang ditandatangani Pj Rektor Prof Dr Basyaruddin MS dan Rektor dr Chairul M Mursin SpAn juga dianggap tak sah.

“Sedangkan menyangkut proses penerimaan CPNS lulusan UISU seperti di Tanjung Balai, Labuhan Batu, Asahan dan Padang Sidempuan sudah diklarifikasi ke BKD Pemkab/Pemko dan saat ini tidak ada masalah,” ucap Riza.

Pada kesempatan itu, Riza mengharapkan kepada lulusan UISU untuk tidak terpancing dan terprovokasi atas pemberitaan tersebut. “Biarkanlah masalah Yayasan UISU diselesaikan secara hukum karena yang terpenting proses akademik di Al Munawwarah masih berjalan normal dan lancar,” tuturnya. [nsr]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: