Kasus UISU Berlarut-larut Akibat ‘Pembiaran’

MEDAN, MANDIRI

Berlarut-larutnya permasalahan yang dialami Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) hingga sekarang dinilai akibat adanya aksi “pembiaran”.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Yayasan UISU Prof DR H Usman Pelly MA dan Wakil Sekretaris Umum Yayasan UISU Ir Hj Susi Cahirunnisa dalam pernyataan sikap secara tertulis tanggal 11 November 2009 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara.

Dijelaskan, Yayasan UISU telah mendapatkan legalitas pengelolaanya berdasarkan surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No C.HT.01.10-14 tanggal 3 April 2007 perihal penegasan Yayasan UISU yang sah dan surat No AHU-AH.01.08-418 tanggal 16 Juli 2009 perihal Yayasan UISU.

Kemudian putusan Mahkamah Agung RI No 150/K/TUN/2008 tanggal 11 September 2008 tanggal 16 Februari 2009 dan surat Mendiknas RI No 131/MPN/DT/2009 tanggal 11 September 2009 perihal penyelesaian masalah Yayasan UISU.

Terkait hal itu, Yayasan UISU memohon kepada Gubsu supaya mendukung penyelesaian masalah UISU dengan mengedepankan prinsip legalitas serta berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku.

Gubsu juga diimbau segera mengakhiri “pembiaran” terhadap kasus UISU yang pada akhirnya dapat menciderai rasa keadilan masyarakat, disamping juga menimbulkan kerugian moril dan materil yang tidak sedikit bagi Yayasan UISU selaku badan hukum yang sah, dengan cara meminta kepada Kapolda Sumut segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak atau orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Yayasan UISU dan Pimpinan UISU yang saat ini menduduki dan menguasai aset-aset UISU.

Yayasan UISU juga meminta Kopertis Wilayah I Aceh-Sumut hanya melayani Yayasan UISU yang sah sesuai dengan surat Mendiknas RI No 131/MPN/DT/2009, serta Gubsu diminta memerintahkan kepada seluruh jajaran birokrasi pemerintahan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara agar melayani Yayasan UISU dan Pimpinan UISU yang sah sesuai Mendiknas RI No 131/MPN/DT/2009 tanggal 11 September 2009 perihal penyelesaian masalah Yayasan UISU.

Hal senada ditegaskan Rektor UISU H Usman SE MSi. Dalam pernyataan sikap tanggal 12 November 2009, Rektor Usman mengharapkan Gubsu dalam menyelesaikan masalah di UISU agar mengedepankan aspek hukum yang sampai saat ini keputusan hukum terkait UISU telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Kemudian Gubsu diminta memerintahkan Kopertis Wilayah I Aceh-Sumut dan Kopertis Wilayah IX untuk mengumumkan kepada masyarakat tentang legalitas Rektor UISU yang sah berdasarkan hukum.

Gubsu juga diharapkan merekomendasikan kepada Kapolda Sumut untuk melarang dan menindak pihak-pihak yang tanpa hak dan wewenang melaksanakan kegiatan akademik di Kampus I dan II Jalan Sisingamangaraja, Kampus III Fakultas Pertanian Jalan Sisingmangaraja, dan Kampus IV Jalan Karya Wisata, Medan, karena hal tersebut melanggar UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sekaligus memasang garis polisi (police line) di keempat kampus tersebut. [adi]

Tag:

One Comment to “Kasus UISU Berlarut-larut Akibat ‘Pembiaran’”

  1. ya sudah kenapa gubsu juga hanya ngomong tetapi tidak ada tindakan, segeralah benahi UISU dan menjadikan UISU menjadi satu kembali dan tanpa ada yang dirugikan, khususnya mahasiswa yang sudah mendaftar di jalan sisingamangaraja. Segera buat tindakan dan jangan biarkan kebohongan terus berlanjut, ayo tegakkan kebenara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: