Ali Umri Diultimatum

BINJAI, MANDIRI

Dinilai membangkang dan tak mengindahkan instruksi partai, DPP Partai Golongan Karya (Golkar) akhirnya memberikan peringatan terakhir kepada Ali Umri selaku Ketua DPD Golkar Provinsi Sumatera Utara.

Hal itu tertuang dalam surat DPP PG No B-50/Golkar/XI/2009 tertanggal 10 November 2009 ditandatangani Wakil Ketua Umum HR Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar Leo Nababan yang dihubungi wartawan melalui telepon, Rabu (11/11) menjelaskan ada beberapa poin kesalahan DPD PG Sumut yang dipimpin Ali Umri karena tidak sesuai dengan ketentuan organisasi. Paling fatal melakukan pembiaran kekosongan jabatan keanggotaan DPRD Sumut atas nama Ali Umri yang juga Ketua DPD PG Sumut.

Menurut Leo Nababan, hal tersebut sangat merusak citra dan merugikan perjuangan Partai Golkar, khususnya di DPRD Sumut. Bahkan Ali Umri nilai sudah melanggar undang-undang dan peraturan negara.

Seharusnya, lanjut Leo Nababan, ketika Caleg, Ali Umri sudah mengetahui ketentuan dan peraturan pemerintah yang tidak boleh rangkap jabatan.

Pelanggaran lainnya, imbuh Leo Nababan, yaitu diterbitkannya keputusan DPD Golkar Sumut Nomor KEP-232/GK-SU/VI/2009 tentang pengangkatan dan penghunjukkan carateker DPD Golkar Kota Sibolga, keputusan DPD Golkar Sumut No KEP-238/GK-SU/VIII/2009 tentang penetapan Ketua DPRD Kota Binjai, pembentukan DPD Golkar pemekaran Kabupaten Nias Barat, Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli, sesuai laporan DPD Golkar Kabupaten Nias No 094/DPD-II/Golkar/X/2009 dan surat mengatasnamakan DPD Golkar Binjai No 053/GK/KB/X/2009 perihal somasi terhadap surat DPP Partai Golkar No B-14/Golkar/X/2009.

Peringatan ketiga atau terakhir kepada Ali Umri dikeluarkan berdasarkan rapat DPP Golkar tanggal 30 Oktober dan 4 November 2009 dan DPP menginstruksikan kepada DPD Golkar Sumut untuk melakukan peninjauan kembali keputusan DPD Golkar Sumut yang tidak sesuai dengan peraturan organisasi.

DPP minta DPD Golkar Sumut mengikuti keputusan DPP Golkar No B-14/Golkar/X/2009 tentang penetapan Haris Harto sebagai calon defenitif Ketua DPRD Binjai. Mengenai pembentukan Golkar Nias Barat, Nias Utara dan Gunung Sitoli, diminta supaya menyelenggarakan musyawarah daerah khusus dengan melibatkan DPD Golkar Kabupaten Nias sebagai DPD Golkar induk dalam rangka pembentukan DPD Golkar Kabupaten/Kota yang baru berpedoman kepada peraturan organisasi No PO-07/Golkar/IV/1999.

Ali Umri, ujar Leo Nababan, diminta supaya mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait pengisian kekosongan jabatan keanggotaan DPRD Sumut.

Kepada DPD Golkar Sumut agar memberikan sanksi kepada H Sofian Effendi AT dan H Zefri Januar Pribadi serta pihak lain yang terlibat atas keluarnya surat somasi terhadap DPP Golkar. DPD Golkar memberikan teguran keras untuk ketiga kalinya atau yang terakhir terhadap Ketua DPD PG Sumut HM Ali Umri.

Apabila ketentuan DPP Golkar tidak dilaksanakan sampai batas waktu 15 Nopember 2009, akan diberikan sanksi lebih tegas sesuai ketentuan organisasi, tandas Leo Nababan. [erw]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: