Penjarakan Mafia Ternak Humbahas

DOLOKSANGGUL, MANDIRI

Beberapa proyek bernilai miliaran rupiah tahun anggaran 2009 di Dinas Peternakan dan Perikanan Humbahas disebut-sebut tidak ditenderkan, diantaranya proyek pengadaan pakan ternak bernilai Rp862.905.480.

Anehnya, pada proyek yang dibagi tiga paket itu diduga dimonopoli perusahaan milik Kabid Peternakan. Untuk mengurangi tindakan manipulasi dan korupsi di daerah ini sudah waktunya Kejaksaan Tinggi Sumut memenjarakan mafia ternak di Humbahas.

Sumber yang dihimpun Mandiri dari berbagai kalangan di Humbahas, Jumat dan Sabtu lalu menjelaskan, diantara proyek yang tidak ditenderkan itu antara lain Pengadaan pakan ternak babi Grower bernilai Rp296.177.500, pakan ternak induk babi Rp233.447.980 dan pakan ternak babi lepas sapih Rp333.280.000 ditambah berbagai proyek sebelumnya. Termasuk pengadaan 252 ekor calon induk babi bernilai Rp849.412.095 dikatakan sarat dengan korupsi karena yang dibeli adalah babi sembarang secara kiloan. Dari proyek yang satu ini saja, negara disebut-sebut dirugikan Rp500 juta lebih.

“Penjarakan segera mafia ternak, khususnya Kabid Peternakan Buroniani Naibaho karena tindakan serupa sudah dilakukan sejak tahun 2006 dan disebut-sebut oknum pejabat yang satu ini terkaya di kantor tersebut,” ujar sumber itu sambil menunjukkan beberapa bukti akurat tentang pelanggaran yang dilakukan oknum pejabat nakal tersebut.

Ditambahkan, proyek pengadaan pakan ternak ketiga paket tersebut tidak ditender, namun dikerjakan dengan cara penghunjukan langsung (PL) sehingga melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003. “Kalau ditender sudah pasti dibuat pengumuman lelang/tender di surat kabar sebagaimana diatur dalam Keppres. Pemprov Sumut juga telah menenderkan dan membuat naskah kerjasama bahwa setiap pengumuman tender proyek untuk tahun anggaran 2009 di seluruh jajaran Pemprovsu, Kabupaten/Kota bahwa pengumuman dimaksud wajib dimuat di harian Waspada. Kepala Badan Kominfo Sumut Drs Eddy Sofyan MAP beberapa waktu lalu membuat pernyataan tegas bagi instansi yang tidak menenderkan proyek dan tidak mengumumkannya di surat kabar supaya kasusnya dilaporkan ke KPK dan instansi penegak hukum lainnya. Jelas, siapa otak mafia tender ternak dan pakan ternak supaya segera dipenjarakan dan kasus nya diusut tuntas sampai ke pengadilan,” kata Halasan Sianturi penduduk kota Dolok Sanggul baru-baru ini.

Kedok oknum pejabat di Dinas Peternakan dan Perikanan Humbahas semakin terungkap. Ketika kasus yang dihebohkan itu dikonfirmasikan Mandiri secara tertulis baru-baru ini, Ir Joses Pardosi selaku Kadis di instansi itu menjawab secara tertulis dalam suratnya bernomor 524/2060/DPP/2009 tertanggal 6 November 2009 mengatakan bahwa proyek pengadaan pakan ternak tersebut telah ditenderkan melalui pengumuman lelang dimana kegiatan tersebut telah dianggarkan sesuai dengan kebutuhan per triwulan.

Kegiatan tersebut dianggarkan per triwulan dan untuk mencegah kerusakan pakan ternak dan supaya tidak basi sehingga ditenderkan per triwulan. Pengadaan pakan ternak babi Grower untuk triwulan I dikerjakan UD Andri (perusahaan milik suami Kabid Peternakan Buroniani Naibaho), triwulan II CV Jangga Bersada Abadi, triwulan III CV Sisoding, triwulan IV UD Andri. Pengadaan pakan ternak induk babi untuk triwulan I dikerjakan UD Andri, triwulan II CV.jangga Bersada Abadi, triwulan III CV Humisar, triwulan IV CV Monalisa. Pengadaan pakan ternak babi lepas sapih, triwulan I dikerjakan UD Andri, triwulan II CV Artha, triwulan III CV Sisoding, triwulan IV CV Familiy.

Kalangan PNS dan pemborong Humbahas bertanya, sangat aneh kalau dikatakan tender dilakukan per triwulan. Jangankan di Indonesia, di dunia internasional sajapun tidak pernah empat kali tender proyek yang sama. Kalau benar demikian, berarti darimana sumber dana proyek tersebut. Sebab tidak mungkin DPRD Humbahas bersidang empat kali setahun (empat triwulan) hanya untuk mengesahkan anggaran proyek pengadaan pakan ternak babi. Dan apakah logis Bupati Maddin Sihombing membuat empat kali Peraturan Bupati hanya untuk proyek tersebut?

Sungguh luar biasa kebohongan mereka. Kalau benarlah ditenderkan, lalu di koran mana dimuat, kapan, apakah ada klipping koran Waspada. Kemudian tender dilakukan per triwulan dikatakan untuk menghindari kerusakan dan supaya tidak basi, juga dianggap alasan yang dibuat-buat. Dalam Keppres 80/2003 jelas diatur pada syarat-syarat khusus untuk kontrak pengadaan barang pada bagian C yang berbunyi Pengriman adalah ketentuan mengenai pengiriman barang yang dilakukan pihak penjual sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak pembeli disesuaikan dengan jadwal kebutuhan. Jadi bohong besar, kalau alasan itu dikatakan jadi alasan proyek itu ditenderkan per triwulan. Dasar mau KKN, manipulasi dan korupsi. Bilang sajalah terus terang, tidak perlu mengelabui pihak Kejaksaan, Bupati Maddin Sihombing dan masyarakat Humbahas sendiri.

“Kalau tidak dapat dijelaskan proses tender mulai dari sejak awal dan tidak dapat ditunjukkan alat-lat bukti pengumuman tadi, maka jelaslah itu tidak tender alias tender akal-akalan. Ini saja diusut pihak Kejaksaan, jelas sudah ketahuan apakah ada temuan pelanggaran terhadap Keppres 80/2003. Jadi gampang saja mengusutnya. Jika terbukti bersalah, maka tangkap segera oknum pejabat tersebut karena sudah merugikan keuangan negara dan merusak nama baik Bupati Humbahas Maddin Sihombing yang sudah berupaya keras meningkatkan pembangunan di kabupaten yang dijuluki Huta MAS ini,” kata S Simatupang warga Paraanginan Humbahas sembari menuding bahwa banyaknya kasus korupsi di Humbahas juga dikarenakan lemahnya fungsi pengawasan dari Inspektorat Humbahas.

Dikalangan PNS Humbahas pun muncul kecemburuan sosial. Coba periksa, dalam proyek pengadaan pakan ternak untuk tahun anggaran 2009 saja dimonopoli UD Andri (perusahaan milik suami Buroniani Naibaho). Lihat bukti akurat yang dijawab secara tertulis, dalam tiga paket proyek tersebut yang menurut mereka ditenderkan itu ditermukan CV Andri sebanyak empat kali mendapat borongan yakni tiga kali untuk triwulan I pada proyek pengadaan pakan ternak babi Grower, babi induk dan babi lepas sapih dan satu kali pada triwulan IV pada paket pakan ternak babi Grower.

Selain Buroniani Naibaho sangat licik memperdaya petinggi Humbahas sehingga dia tidak punya urat malu untuk memonopoli proyek pakan ternak babi dan berbagai proyek lainnya yang belum diungkap, juga dalam penerimaan bantuan ternak babipun beberapa waktu lalu terdapat nama anak sekolah SMP bernama Andri Sianipar selaku anak kandung Buroniani Naibaho. “Benar Andri adalah anak saya. Tapi dia kan bukan PNS dan semua kewajibannya telah dipenuhinya. Lagi pula mana ada larangan bagi suami atau anak dan keluarga PNS mendapat jatah atau borongan,” ujar Buroniani Naibaho dengan enteng.

Menanggapi pernyataan Buroniani tersebut, kalangan PNS termasuk yang sudah pernah Pimpro dan Kepala Bidang di instansi lain justru merasa geli dan dibodohi atas jawaban tersebut. Pantaslah tindakan yang melanggar peraturan dan merugikan negara dilakukan Buroniani setiap tahunnya. “Barangkali sudah waktunya Bupati Maddin Sihombing segera mencopot Buroniani dari jabatannya. Buroniani perlu disuruh untuk membaca Undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999, UU nomor 28 tahun 1999 tentang aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa,ditambah lagi Keppres nomor 80 tahun 2003 yang melarang keluarga pejabat untuk menjadi pemborong guna menghindari praktek KKN, manipulasi dan korupsi. Kalau tidak ada larangan, jadilah dunia atau negara ini gawat. Bisa-bisa misalnya isteri, anak dan sanak famili Presiden SBY jadi pemborong atau makelar proyek di Indonesia. Gawat bukan. Atau Bupati Maddin Sihombing saja tidak berani memberikan proyek kepada isteri atau keluarganya. Untuk mengurangi tindakan manipulasi dan korupsi di Humbahas, maka tidak ada pilihan lain. Tindak segera dan copot Buroniani Naibaho dari jabatannya dan kasusnya dilimpahkan sampai ke pengadilan. Kalau Bupati Maddin tidak segera menindak dan mencopot Buroniani maka dipastikan muncul image yang negatif. Ada apa Bupati Maddin melindungi stafnya yang setiap tahun mencoreng nama baiknya. Masyarakat Humbahas percaya dalam waktu dekat ini Bupati Maddin akan melakukan tindakan tegas,” ujar Halasan Silaban penuh optimis. [bnd]

2 Komentar to “Penjarakan Mafia Ternak Humbahas”

  1. kepada penulis,tolong profesional dalam mengekspos berita.koq aku merasa seakan akan lagi membaca kampanye maddin yac

  2. kepada penulis,tolong profesional dalam mengekspos berita.koq aku merasa seakan akan lagi membaca kampanye bapak maddin sihombing

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: