Menkeu Akui Sumut Unggul

JAKARTA, MANDIRI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui Provinsi Sumut unggul dalam banyak indikator prestasi ekonomi di antara seluruh provinsi di Indonesia sehingga menempatkan Provinsi Sumut pada urutan teratas daerah berkinerja baik di bidang pengelolaan keuangan, ekonomi dan kesejahteraan tahun ini.

Hal itu ditegaskan Menteri usai menyerahkan piagam penghargaan yang berimplikasi pada pemberian dana insentif kepada 9 daerah provinsi serta 45 kabupaten dan kota se-Indonesia, Senin (2/11) malam di Aula Djuanda Gedung Djuanda I Departemen Keuangan Jakarta.

Dalam urutan ini, Sumut menempati posisi pertama penerima penghargaan yang diserahkan langsung Menteri Keuangan kepada Gubsu Dato’ Seri H Syamsul Arifin SE. Selain piagam, Pemprovsu juga mendapat dana insentif Rp38 miliar dari Departemen Keuangan RI atas prestasi yang dinilai oleh tim independen melibatkan pakar serta tim Depkeu dan Depdagri.

Begitu menerima piagam tersebut, Gubsu langsung meneruskannya kepada Sekdaprovsu DR RE Nainggolan MM yang juga hadir bersama Inspektur Provsu H Nurdin Lubis SH MM, Assisten Ketataprajaan Drs Hasiholan Silaen, Kadis Pendapatan Sumut H Sjafaruddin SH MM, Kadis Kominfo Sumut Drs H Eddy Syofian MAP, Kepala Biro Keuangan Drs H M Syafii MSi, Kepala Biro Otda Drs Bukit Tambunan dan Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Sumut di Jakarta Drs Junjung Lubis.

“Pengargaan ini bukan untuk saya pribadi, melainkan bagi seluruh masyarakat Sumut sebagai suatu team work yang solid, termasuk seluruh staf saya yang dikoordinir Sekdaprov serta dukungan penuh dari seluruh anggota DPRD Sumut. Jadi saya serahkan kepada Pak Sekda,” aku Gubsu yang juga disaksikan anggota DPRD Sumut Syahrul M Pasaribu dan mantan anggota DPRD Sumut HM Zaki Abdullah.

Delapan provinsi lainnya penerima penghargaan Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Kepulauan Riau. Sedangkan dari 45 kabupaten dan kota yang memperoleh penghargaan, 3 diantaranya dari Sumut, masing-masing diterima Bupati Simalungun H Zulkarnain Damanik, Bupati Labuhanbatu HT Milwan dan Walikota Binjai HM Ali Umri

Menteri mengumumkan kepada daerah-daerah yang berprestasi ini diberikan dana insentif antara Rp18 miliar sampai dengan Rp38 miliar tiap daerahnya. Menteri tidak merinci jumlah masing-masing penerima, namun beliau mengatakan, “Jumlahnya bervariasi dan urutan yang pertama-peratama itulah yang memperoleh dana insentif kisaran Rp38 miliar, misalnya Sumut yang memiliki banyak indikator prestasi kinerja ekonomi dan keuangan dimaksud,” ujar Menteri disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Hadir juga pada penyerahan penghargaan di acara Stakeholders Gathering serangkaian Hari Keuangan ke-63 tersebut Menteri Perdagangan Marie LK Pangestu dan perwakilan dari Kementerian Negara/Lembaga, Ketua DPD-RI Ir Irman Gusman, Ketua Komisi IX DPR-RI, anggota BPK, unsur BUMN dan stakeholder dari unsur perekonomian, lembaga keuangan nonbank, lembaga keuangan internasional dan pemimpin redaksi media massa nasional.

Menteri menjelaskan kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada daerah yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, tetap mengupayakan terwujudnya clean government dan good governance, serta kinerja keuangan yang baik.

Kriteria yang digunakan dalam penentuan daerah yang berprestasi adalah kriteria kinerja keuangan antara lain prestasi daerah dalam upayanya (effort) meningkatkan dan mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar dapat memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atau WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK, upaya dalam menyampaikan perda APBD secara tepat waktu setiap tahunnya, upaya dalam memacu kenaikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di atas rata-rata kenaikan PAD nasional, serta daerah dengan kapasitas fiskal di bawah rata-rata nasional namun IPM (Indeks Pembangunan Manusia) nya di atas rata-rata nasional.

Sedangkan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan didasari penilaian atas prestasi daerah yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata pertumbuhan nasional, daerah yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan di atas rata-rata pengurangan kemiskinan nasional, daerah yang dapat mengurangi pengangguran di atas rata-rata pengurangan pengangguran nasional, serta memiliki inflasi di bawah rata-rata inflasi nasional.

“Diharapkan dengan adanya kebijakan ini akan memacu pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerjanya sebab dengan semakin banyak daerah pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional muaranya akan mendongkrak kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional. Bagi daerah yang memperoleh penghargaan diharapkan tidak langsung puas melainkan terus meningkatkan prestasi, minimal mempertahankannya. Sementara, bagi daerah yang belum mendapatkan insentif diharapkan dapat termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya,” ujar Menteri.

Paca acara ini, Menteri Keuangan juga mempublikasikan Laporan Kinerja Departemen Keuangan (LKDK) dan menyerahkannya secara simbolis kepada Kementerian Negara/Lembaga yang diwakili oleh Menteri Perdagangan mewakili, DPR yang diwakili oleh Pimpinan Komisi XI DPR-RI, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diwakili oleh Ketua DPD. Selain LKDK, juga dipublikasikan Jurnal Keuangan Negara.

Apresiasi Tinggi

Anggota DPRD Sumut Syahrul M Pasaribu menyampaikan apresiasi atas perolehan penghargaan utama ini. “Kami ucapkan selamat karena Sumut urutan pertama dari 9 provinsi penerima penghargaan dari 33 provinsi se-Indonesia. Kita harapkan kerjasama yang baik dan konstruktif antara eksekutif dan legislatif ke depan dapat terus ditingkatkan dan saya optimis kerjasama ini akan semakin mendukung,” ujarnya.

Sekdaprovsu DR RE Nainggolan ketika dikonfirmasi wartawan menjelaskan pendapatan asli daerah (PAD) Sumut naik rata-rata di atas nasional dalam tiga tahun terakhir masing-masing tahun 2006 naik 12,87 persen, 2007 naik 9,80 persen dan 2008 naik 32,19 persen.

Selanjutnya proses penetapan Perda APBD diterima oleh pemerintah pusat mulai APBD 2009, P-APBD 2009 dan APBD 2010 tepat waktu sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Bahkan se Indonesia APBD 2010 Sumut nomor tercepat nomor tiga.

Sedangkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2008 naik dua tingkat menjadi memperoleh Opini Wajar dengan Pengecualian (OWP) dari tiga tahun sebelumnya pada peringkat terendah (disclaimer).

Dalam kriteria ekonomi dan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2009 sebesar 6,39 persen sementara nasional 5,9 persen, indeks pembangunan manusia (IPM) urutan ke-8 nasional sebesar 72,8 sedangkan nasional 70,59, inflasi 10,72 tahun 2008 di bawah rata-rata nasional 11,06 persen, tingkat pengangguran 8,25 persen atau 51.000 pengangguran sedangkan nasional 10,20 persen, tingkat kemiskinan 12,56 persen sedangkan nasional 15,42 persen.

Pengamat ekonomi yang juga Dekan Fakultas Ekonomi USU Jhon Tafbu Ritonga juga memberikan apresiasi tinggi atas capaian kinerja ini yang dinilainya merupakan kesimpulan kinerja sesuai analisis dalam buku setahun kepemimpinan Syamsul-Gatot. “Ini merupakan legitimasi nasional atas kinerja masyarakat Sumut, pemprovsu beserta pemkab dan pemko, DPRD, pengusaha dan seluruh potensi yang ada. Ini harus kita syukuri,” ujarnya.

Selanjutnya Jhon Tafbu berharap hal ini dapat ditingkatkan, kerukunan masyarakat dan etos kerja lebih digiatkan sehingga Sumut tetap menjadi luar biasa sebagaimana yang sering dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan disugestikan Gubsu H Syamsul Arifin SE. “Sumut bisa, Sumut luar biasa, kita wujudkan bersama-sama,” ujarnya. [oga]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: