Polda-Mabes Polri Koordinasi Proses Dugaan Korupsi Walikota Siantar dan Bupati Tobasa

MEDAN, MANDIRI

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) telah berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri untuk kembali mengirimkan permintaan kepada Presiden SBY, agar mengeluarkan izin pemeriksaan dugaan korupsi yang dilakukan Walikota Pematangsiantar Ir RE Siahaan dan Bupati Toba Samosir Drs Monang Sitorus MBA.

“Untuk mempercepat proses penyidikan, penyidik Reskrim Poldasu sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri agar mengajukan kembali permohonan pemeriksaan keduanya kepada presiden,” kata Kapolda Jumat (30/10) di Mapolda Sumut.

Disebutkan Kapolda, hingga saat ini pihaknya masih menunggu penjelasan Bareskrim Mabes Polri soal permohonan tersebut. “Kita tunggu saja kabar dari Bareskrim kapan izin pemeriksaan itu diterima,” tandasnya.

Diketahui, sampai saat ini Polda Sumut masih terus melengkapi berkas kedua pejabat pemerintahan tersebut karena setiap dikirim ke kejaksaan, selalu dikembalikan. Sebab, kejaksaan meminta surat izin pemeriksaan dari presiden. Kapolda juga pernah menyatakan, kejaksaan meminta surat izin dari presiden supaya berkas keduanya bisa segera dilengkapi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Tobasa Monang Sitorus diperiksa terkait kasus dugaan korupsi senilai Rp3 miliar dari dana APBD 2006. Bahkan penyidik Poldasu telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) tertanggal 16 Mei 2007.

Dalam SPDP disebutkan, Monang Sitorus selaku Bupati Tobasa diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara dengan cara melakukan pengeluaran uang dari Kas Daerah sebesar Rp3 M untuk kepentingan pribadi membeli cek perjalanan BRI.

Sedangkan Walikota Pematangsiantar RE Siahaan tersangkut dugaan KKN penerimaan 19 calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemko Pematangsiantar. Ke-19 PNS tersebut dinyatakan lulus, padahal data mereka tidak tertera di database USU.

Pengangkatan 19 orang CPNS tersebut murni tidak sah. Pasalnya, 3 diantaranya terbukti tidak pernah mengikuti ujian CPNS dan 16 orang lainnya memang mengikuti ujian tapi tidak lulus. [jam]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: