dr Kolman Saragih Langgar Kode Etik Dokter?

–Sebut Ketua DPRD Sumut Aziz Angkat Meninggal Akibat Penyakit Jantung–

MEDAN, MANDIRI

Tim Majelis Kode Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) Cabang Medan telah melayangkan surat panggilan kepada dr Kolman Saragih SpS, yang diduga telah melanggar kode etik kedokteran, terkait pernyataannya tentang penyebab kematian Ketua DPRD Sumut Drs H Abdul Aziz Angkat, dalam insiden demo anarkis Protap beberapa waktu lalu.

“Hari ini surat panggilan sudah kita kirim ke RSU Gleni karena yang bersangkutan bekerja di sana. Untuk penyidangan meminta klarifikasi dari yang bersangkutan, akan kita lakukan Rabu (11/2) besok,” ujar Ketua IDI Medan dr Nur Rasyid Lubis didampingi Sekretaris IDI Medan dr Ramlam Sitompul kepada wartawan di kantor IDI Medan, Jalan Ibus Raya Medan, Senin (9/2).

Menurut Nur Rasyid, pemanggilan dr Kolman Saragih bertujuan untuk meminta klarifikasi berkaitan pernyataan yang mengatakan penyebab kematian almarhum politis Partai Golkar itu, akibat menderita penyakit jantung.

Padahal lanjutnya, berdasarkan peraturan kode etik keprofesian, seseorang tidak boleh menyatakan penyebab kematian secara pasti sebelum diperiksa lebih lanjut, yakni melakukan otopsi secara menyeluruh dan dengan bukti-bukti yang lengkap.

“Kalau kasus ini, dia kan menyatakan kalau kematian korban karena penyakit jantung. Inilah yang dianggap salah dan atas pernyataan itu bisa menjadi pegangan masyarakat. Padahal kan belum benar kepastiannya,” jelasnya.

Selain itu, ungkap Nur Rasyid, di dalam peraturan juga disebutkan, seorang dokter hanya boleh mengatakan dan menjelaskan hasil pemeriksaan sesuai kompetensi profesi masing-masing, hingga tidak boleh memberikan pendapat meskipun di bawah tekanan.

“Yang bersangkutan bukan dokter ahli jantung, dan belum tentu juga orang yang menderita penyakit jantung meninggal karena penyakitnya tersebut,” katanya.

Untuk itulah, tambahnya, kasus pelanggaran yang baru pertama sekali terjadi di Medan, maka MKEK memanggil dr Kolman Saragih secara internal dan jika diketahui melakukan pelanggaran secara disengaja, akan diberikan sanksi berupa peringatan.

“Bisa saja kasus ini karena ketidakpedulian tentang kode etik kedokteran. Jadi, sanksi yang akan diberikan terlebih dahulu peringatan ringan dan jika masih dilakukan kasus yang sama, maka akan dicabut kompetensinya sebagai dokter syaraf,” tandasnya.

Ia juga menjelaskan, untuk melakukan otopsi/pemeriksaan dalam dan luar kepada pasien guna mengetahui penyebab kematian, harus terlebih dahulu sesuai permintaan dari pihak penyidik secara tertulis.

Selain itu, yang hanya boleh melakukan otopsi di tiga RS di Medan, yakni RSU Pirngadi, RSU Adam Malik dan RSU Rumkit Polda Sumut karena ada ahli forensiknya.

“Kalau visum luar, RS yang lain boleh melakukannya,” imbuhnya seraya menambahkan, selama tahun 2008 telah ditemukan 5 kasus pelanggaran dan 9 kasus di tahun 2009 yang dilakukan anggota berkaitan dengan pelanggaran etika dan kepuasaan pasien. [hmt]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: