PTPN II Tanjung Jati Dituding Kuasai 120 Ha Lahan Warga

BINJAI, MANDIRI
Seratusan anggota Koperasi Tani (Koptan) Marhen bersama pengurus Lembaga Missi Reclassering Republik Indonesia (LMRRI), Rabu (19/11) turun ke lokasi lahan Pasar VI Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat untuk memperjuangkan hak mereka atas lahan 120 hektare yang sejak tahun 1967 telah digreder atau dikuasai pihak PTPN II Tanjung Jati.
Para petani juga memasang plang di lahan tersebut, namun oleh pihak PTPN II Tanjung Jati yang dikomandoi Askep Rahmardi Saputra akhirnya mencabut plang tersebut. Situasi pencabutan plang di lokasi itu sempat memicu keributan kedua pihak.
Ketua Komwil LMRRI Sumut Sedap Tarigan SH yang mewakili masyarakat petani ketika dikonfirmasi Mandiri di lokasi mengatakan dasar hukum petani untuk menguasai kembali lahan 120 ha di Pasar VI Desa Tanjung Jati sangat jelas. Hal ini bisa dibuktikan dari dokumen yang lengkap. Pemegang kuasa atas lahan ini adalah petani yang tergabung dalam Koptan Marhen, tegasnya.
Dalam waktu dekat ini, lanjut Sedap Tarigan, pihaknya akan menerima surat dari BPN yang menyatakan lahan di Desa Tanjung Jati termasuk Padang Brahrang akan segera dikeluarkan kepada masyarakat yang berhak. Lahan 120 ha di Desa Tanjung Jati yang kini masih digunakan harus segera dikosongkan, sebab Hak Guna Usaha (HGU)-nya tidak diperpanjang lagi.
Lebih lanjut diutarakan Sedap, LMRRI juga berpedoman terhadap surat Mendagri yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana Tugas BPN di Jakarta, No 593.7/617/Umpem tanggal 31 Oktober 2001 tentang penyelesaian kasus tanah yang salah satu poinnya menyebutkan bahwa timbulnya sengketa pertanahan di daerah sering terjadi akibat kelalaian aparat yang menangani bidang pertanahan di masa lalu dan sekarang dalam menerbitkan sertifikat tanda bukti hak atas tanah atas nama seseorang atau perusahaan/badan hukum tanpa terlebih dahulu meneliti riwayat tanahnya secara lengkap dan benar.
Askep PTPN II Tanjung Jati Rahmardi Saputra mengatakan pihaknya sangat keberatan dengan pemasangan plang di lahan riset dan pengembangan (Resbang) yang masih ditanami pohon tebu, karena ini akan merusak tanaman, justru itu plang dari LMRRI harus dicabut. Pihak PTPN II Tanjung Jati juga belum menerima surat dan petunjuk apapun dari direksi mengenai lahan ini.
Ketika didesak wartawan seputar tahun berapa perpanjangan HGU di atas lahan Pasar VI, Askep tidak tahu persis tahun berapa dikeluarkan.
Sementara Asisten Pembibitan PTPN II Tanjung Jati Fredy Simatupang SP mengaku lahan di Pasar VI Desa Tanjung Jati seluas lebih kurang 200 ha digunakan untuk riset dan pengembangan pembibitan tanaman tebut yang sudah berjalan setahun ini.
Sementara itu Ketua Koptan Marhen Al Maun didampingi anggotanya Sayuti ketika dikonfirmasi seputar kronologis lahan menjelaskan, lahan 120 ha di Pasar VI Desa Tanjung Jati awalnya sempat dikelola bangsa Jepang sejak tahun 1947 sampai dengan 1953. Pada tahun 1953 itu lahan diambilalih pihak perkebunan.
“Namun pada tahun 1954 saya selaku Sekretaris Koptan Marhen bersama pengurus lainnya yang mewakili masyarakat mohon kepada pemerintah untuk menggarap lahan tersebut, dan kemudian kami ditampung di areal Pasar VI. Saat itu anggota yang tergabung dalam kelompok tani berjumlah 40 KK. Di lahan 120 ha itu, kami tinggal sambil menanam padi dan jagung untuk kebutuhan hidup. Dari 40 KK yang menetap di lahan itu, masing-masing memegang surat keterangan pemilik tanah yang saat itu namanya Kartu Register Pemilik Tanah (KRPT) yang dikeluarkan Kepala Agraria Kabupaten Langkat Rugioto,” ujarnya.
Tragisnya sejak tahun 1967, masyarakat yang tinggal di Pasar VI Desa Tanjung Jati akhirnya digreder pihak PTPN II. Sebanyak 40 KK yang menetap di lahan itu dipaksa meninggalkan lahan tanpa adanya musyawarah dan ganti rugi apapun. Sedang surat tanah yang dipegang warga, diminta secara paksa oleh pihak perkebunan dengan ancaman jika tidak mau menyerahkannya dituduh PKI. Tidak ada masyarakat yang berani saat itu kepada pihak kebun, apalagi menetap di lahan Pasar VI yang hingga kini dikuasai PTPN II Tanjung Jati.
“Saat itu kami menjadi gelandangan karena tidak memiliki tempat tinggal,” ungkap Al Maun dan Sayuti seraya berkata terus memperjuangkan hak mereka sampai berhasil. [erw]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: