Tak hanya itu, mantan Ketua partai Golkar Labuhanbatu sudah ambil ancang-ancang untuk merebut kursi nomor satu DPD Demokrat Sumut dengan berbagai strategi.  Tentu saja, majunya Milwan menjadi calon Ketua DPD I Demokrat Sumut ini mendapat tentangan berbagai kalangan. Menjadi wajar mengingat, Milwan merupakan kader ‘instan’  ditubuh partai Demokrat.

Menurut pengamat politik  Abu Kosim SH (Sekretaris Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemerintahan Sumut,  kepada wartawan Selasa (2/11) majunya Milwan sebagai kandidat Ketua DPD I Demokrat Sumut pada Musda ke 2 di Prapat sangat tidak etis.

Pasalnya, Milwan merupakan kader bahkan pernah menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Golkar Labuhanbatu. Bila menelaah hal itu terangnya, maka sama saja kaderisasi di tubuh partai Demokrat Sumut tidak berjalan. Padahal lanjutnya, terpilihnya Anas Urbaningrum yang merupakan politisi muda partai Demokrat, menjadi ketua umum menunjukkan

Demokrat mengedepankan kaderisasi dan mencari bibit muda untuk memimpin partai.

“Saya heran, mengapa politisi ‘usang’  ‘lompat pagar’ pula masuk dalam bursa pencalonan Ketua DPD I Demokrat Sumut,” ucapnya.

Diterangkan, Musda II partai Demokrat sumut, harusnya mematokkan vigur kader demokrat sejati untuk memimpin partai itu. Jangan sampai manset atau pola pikir partai lain merasuki tubuh partai demokrat.  Dengan demikian, sambungnya, eksistensi partai Demokrat mengusung perubahan  untuk Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya Sumut, terus dapat dijaga.

Alasan tersebut, katanya, menjadi satu tolak ukur peserta Musda untuk tidak memilih Tengku Milwan sebagai Ketua DPD I Demokrat Sumut.

“Latar belakang Milwan sebagai ketua partai Golkar menjadi alasan mengapa ia tidak layak menjadi Ketua DPD I Demokrat Sumut,” ucapnya.

Anas Hadir

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Anas Urbaningrum dipastikan akan hadir membuka Musda II DPD Partai Demokrat di Hotel Niagara Kota turis Parapat. Musda tersebut akan berlangsung selama 3 hari (3 – 5 Nopember) dan dihadiri sejumlah fugsionaris DPP partai penguasa tersebut.

“DPP Partai Demokrat sudah memutuskan Musda Partai Demokrat Sumut di gelar di Hotel Niagara Parapat. Segala persiapan guna mensukseskan perhelatan tersebut juga sudah final”, kata Wakil Ketua Panitia Musda II Partai Demokrat Sumut Farianda Putra Sinik kepada wartawan, Selasa (2/11) di Medan.

Dikatakan Farianda, selain Anas Urbaningrum, Musda II Partai Demokrat Sumut itu juga akan dihadiri Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono dan Wakil Ketua Umum I DPP Partai Demokrat Drh Jhony Allen Marbun, MM beserta sejumlah rombongan.

Farianda Putra Sinik yang juga Ketua Kominfo Partai Demokrat Sumut mengatakan, peserta Musda dari DPC Partai Demokrat Sumut tidak lagi perlu bingung soal tempat pelaksanaan Musda, karena sudah diputuskan akan digelar di Kota Parapat.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Panitia Pengarah Musda II Partai Demokrat Sumut H Mutawalli Ginting mengatakan, penegasan soal tempat musda sesuai surat DPP Partai demokrat nomor 172/INT/DPP.PD/X yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Sekjen Edi Baskoro Yudoyono.

“Dalam suarat tersebut dijelaskan, DPP Partai Demokrat memutuskan Musda II Partai Demokrat Sumut tanggal 3 November 2010. Pembukaan Musda dilaksanakan pada  3 November 2010 di Hotel Niagara Parapat,” ujar Mutawalli yang pada kesempatan itu didampingi Ketua Panitia Pelaksana Tengku Dirkhansyah Abu Subhan Ali dan sejumlah panitia lainnya.

Terkait dengan itu, Mutawalli Ginting mengharapkan seluruh peserta Musda  dapat mengikutinya dengan aman dan tertib. Panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya di Hotel Niagara Parapat guna mensukseskan Musda dimaksud.

Diketahui, kandidat yang maju untuk merebut posisi Ketua DPD I Demokrat Sumut di antaranya, H Saleh Bangun (Ketua DPRD Sumut), HT Milwan (mantan Bupati Labuhanbatu/mantan Ketua Partai Golkar Labuhanbatu) Rahmad P Hasibuan (Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut), Rahudman Harahap (Walikota Medan), Amri Tambunan (Bupati Deli Serdang). [ysc]

Kini KPK kembali dalam pemberitaan soal jaksa yang mau mendeponering kasus BIbit-Chandra yang dituduh menerima suap. Sebuah kasus yang sebenarnya di mata hukum dan di mata KPK sendiri adalah kasus yang tak punya arti, karena Bibit-Chandra masih dalam status tersangka, yang harus dibuktikan kebenarannya di Pengadilan. Sama dengan yang selalu dikatakan KPK sendiri dalam tiap menahan orang; Benar tidaknya kan pengadilan yang akan

membuktikan! Maka kitapun heran, kok dalam kasus mereka di mana mereka selalu membuat orang  yang jadi tersangka seperti itu, Bibit-Chandra seperti ketakutan menghadapinya. Sampai-sampai kita jadi tertawa geli dibuat pimpinan KPK yang bernama Jassin saat  dia melakukan sumpah sendiri tanpa ada yang menyuruh, mengangkat Al Quran di kepalanya lalu bersumpah bahwa dia tak menerima suap.

Kita mau bertanya, apakah bisa bila ada orang yang dituduh suap oleh KPK lalu dia bersumpah seperti yang dilakukan Jassin kasusnya akan dideponir KPK?  Sebagai pimpinan KPK yang selama ini dianggap sakti dan suci, tak seharusnya mereka berbuat seperti itu. Sebaliknya mereka harus bersikap gagah perkasa dengan mengatakan, kami siap ke pengadilan dan akan kami buktikan bahwa kami bersih tidak terlibat dalam kasus suap yang dikatakan Anggodo. Tak perduli walau masyarakat meminta agar mereka dibebaskan.

Seharusnyalah orang jujur dan bersih dalam situasi yang bagaimanapun haruslah bisa menunjukkan dirinya sebagai orang bersih dan jujur, tidak seperti yang ditampilkan pimpinan-pimpinan KPK ini. Sebab mereka adalah orang yang digaji besar oleh rakyat untuk menangani kasus suap dan korupsi. Maka adillah bila mereka ketimpa dalam kasus yang selalu mereka tuduhkan pada orang lain, mereka berani tampil gagah perkasa di pengadilan, setidaknya untuk membuktikan kepada masyarakat, bahwa KPK tidak Cuma bisa berbuat kepada orang lain saja, tapi saat mereka mendapat kasus yang sama mereka juga siap ke pengadilan.

Inilah yang membuat rakyat kini bertanya-tanya tentang keb eradaan KPK. Bertambah lagi dengan cara-cara mereka yang terlihat seperti tebang pilih dalam menangani kasus. Dan kitapun yang selama ini mengagungkan KPK sebagai institusi paling bersih, hanya bisa mengangguk-angguk sambil senyum tatkala para demonstrans melempari kantor KPK dengan telor busuk.

[HT Abizaid]

Jabatan tersebut tidak akan berubah hingga ada putusan final pengadilan.

Demikian ditegaskan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kepada wartawan, ketika ditanyakan terkait status tersangka Gubernur Sumatera Utara yang menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dikatakan Gamawan, status tersebut lazim halnya dilakukan Kementerian Dalam Negeri terhadap kepala daerah yang terlibat kasus tindak pidana korupsi.

Perubahan status dan penonaktifan kepala daerah sebutnya dilakukan setelah dijadikan terdakwa di pengadilan. “Ketetapan dari pengadilan tersebut yang akan menjadi rujukan kementerian dalam mengajukan penonaktifan,” kata Gamawan, tadi malam.

Dengan hal ini, segala aktifitas dan operasi kantor Gubernur masih tetap dibawah kendali Syamsul Arifin. Namun Gamawan menyarankan agar hal-hal administrasi yang rutin dapat dilakukan Wakil Gubernur (Wagub) untuk mengefisiensikan anggaran dan kinerja.

Diketahui, KPK menahan Syamsul Arifin terkait dugaan korupsi APBD sewaktu menjabat sebagai Bupati Langkat. Setelah menjalani pemeriksaan sekitar 10 jam lamanya pada, Jumat (22/10) malam, Syamsul Arifin, akhirnya ditahan.

Syamsul Arifin diduga

melakukan penyelewengan dana APBD Langkat yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp31 miliar. Namun Ketua DPD Partai Golkar Sumut itu telah mengembalikan uang ke kas negara sebesar Rp62 miliar dari dugaan korupsi senilai Rp102,7 miliar.

Pengacara

Walaupun saat ini Syamsul Arifin telah didampingi oleh Tim Kuasa Hukum dari Dewan Pimpinanan Pusat (DPP) Partai Golkar dalam kasus dugaan korupsi yang menjeratnya di Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), tetapi masih ada pengacara lain yang simpatik untuk membantu Gubernur Sumut tersebut.

Indra Sahnun Lubis, salah serang pengacara di Jakarta bersama stafnya pagi ini menjumpai Gubernur Sumut, Syamsul Arifin di Rutan Salemba. Kedatangannya kali ini untuk menawarkan jasanya kepada mantan Bupati Langkat tersebut.

Dijumpai usai menjenguk Ketua Golkar Sumut tersebut, Indra Sahnun Lubis mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan perundingan pihak Syamsul. “Belum tahu apakah Pak Syamsul mau memakai kami jadi pengacaranya atau tidak, karena  baru berembuk tadi,” ungkap Indra Sahnun.

Lanjut Sahnun, kalaupun nantinya Syamsul Arifin mau didampingi maka pihaknya siap untuk bergabung dengan tim pengacara dari DPP Partai Golkar yang selama ini mendampingi Syamsul dalam poses hukum di KPK. “Kita siap bergabung dengan tim yang sudah ada,” ungkap Indra. [kcm]

“Berita media massa terkait adanya sejumlah oknum anggota dewan yang diduga  memperoleh “jatah” atas proyek DAK Pendidikan itu perlu diklarifikasi sehingga tidak menimbulkan asumsi negatif terhadap DPRD secara kelembagaan “ ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Tapanuli Selatan Indera Sakti Lubis didampingi anggota Gunawan Siregar di gedung dewan, Senin (01/11).

Dikatakannya, pihaknya sangat tidak sepakat jika ada pihak yang membawa bawa nama lembaga DPRD untuk terlibat langsung maupun tidak langsung untuk melaksanakan proyek yang bersumber dari keuangan Negara maupun daerah, karena memang hal itu dilarang sesuai Undang Undang. “ untuk itu Komisi IV akan memanggil kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait proyek DAK Pendidikan itu. “ ujarnya.

Senada dengan hal itu anggota Fraksi Pembaharuan Daerah DPRD Tapsel  Harmeny Harahap bersama Rahmad Saleh Harahap ditemui ditempat yang sama mengatakan pihaknya akan memonitoring oknum oknum anggota dewan yang disebut sebut memperoleh “jatah” paket proyek DAK.

“Sangat diharapkan juga agar kiranya rekan rekan pers dapat bekerja sama mengungkap siapa siapa anggota dewan yang disebut dapat jatah proyek itu baik secara langsung maupun tidak langsung agar nantinya dilaporkan untuk diproses Badan Kehormatan DPRD ataupun pihak yang berkompeten lainnya.  “ ujar Batubara.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Rumor yang berkembang saat ini, dari 33 paket proyek yang dilelang terdapat 25 paket yang disebut sebut menjadi “jatah” oknum anggota DPRD Tapanuli Selatan sedangkan 8 paket lagi diterindikasi menjadi “jatah” sejumlah oknum Ketua Partai dan beberapa oknum tertentu yang memiliki kekuasaan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Untuk memuluskan “kepemilikan” proyek tersebut dan menghindari delik hukum, tersiar kabar menggunakan jasa oknum salah satu organisasi jasa kontruksi di Kabupaten Tapanuli Selatan berinisial AP untuk mengisi perusahaan – perusahaan yang akan mengikuti proses pelelangan pada setiap paket proyek yang sudah “diarahkan” menjadi “jatah” oknum anggota dewan.

Adapun ke 33 paket proyek DAK Pendidikan Tapsel tahun 2010 tersebut, diantaranya Pemb Perpustakaan SDN 102240 Sipange, SDN 102190 Purbatua, SDN 102290 Aek Badak (Sayurmatinggi) SDN 101010 Huta Tonga (Batang Angkola), SDN 100310 Huta Baru (Angkola Selatan), SDN 101310 Aek Perk Batangtoru, SDN 101650 Bandar Hapinis, SDN 100040 Sitinjak, SDN 100590 Tabusira, SDN 101570 Marancar Godang, Pemb SMP N 3 Batang Angkola, Pemb Perpustakaan SMP N 2 Batang Angkola, Rehab SMPN 2 Angkola Timur , Rehab SMP N 1 Angkola Barat, Rehab Total SMP N 1 Sipirok. [str]

HT Milwan

Munculnya nama Tengku Milwan di saat-saat terakhir dalam bursa calon Ketua DPD Partai Demokrat Sumut menimbulkan kecemasan tersendiri di kalangan internal partai itu.

Mantan Bupati Labuhan Batu itu dianggap tidak punya rekam jejak yang baik, bahkan disinyalir hanya ingin mengambil manfaat tanpa ada niat untuk membesarkan partai.

“Kita bukan main tuduh. Track record-nya berbicara, bagaimana dia dengan lihai ‘menunggangi’ berbagai partai untuk memuluskan kepentingan politiknya sendiri,” ungkap Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Sumut, Abdul Manan Nasution Dipl Eng, SSos kepada wartawan di Medan, tadi malam.

Dia mengingatkan, beberapa waktu lalu, Milwan adalah Ketua Golkar Labuhan Batu. Dia juga pernah ‘menguasai’ Partai Pelopor dan Hanura dengan menjadikan kerabatnya sebagai pimpinan. “Orang seperti ini akan kita serahi tampuk kepemimpinan Demokrat Sumut? Saya harap semua kader, termasuk para pimpinan DPP membuka mata terhadap fakta ini, karena ini menyangkut masa depan partai,” katanya.

Dia kemudian menggambarkan, saat ini Demokrat memang seperti gula manis yang dirubungi semut. “Siapa yang tidak mau ikut berteduh di partai penguasa, jadi pucuk pimpinan pula. Sangat logis kalau semua orang ingin merapat. Tetapi kita para kader sejati partai, yang sudah berkeringat mulai dari masa-masa sulit dahulu, tentu harus memagari partai ini dari penyusupan para oportunis. Kita cinta partai ini, dan tidak ingin Demokrat dimanfaatkan oleh oportunis, yang pasti tidak punya niat membesarkan partai,” ujarnya.

Nama Milwan sendiri memang muncul tiba-tiba akhir Oktober lalu, seiring dengan agak surutnya kans Rahudman Harahap, Walikota Medan, menyusul pengumuman status hukumnya oleh Kejatisu.

Inilah yang digambarkan Abdul Manan sebagai bentuk oportunitas Milwan itu. “Dia bahkan tidak pernah menunjukkan ketertarikan sebelumnya. Tiba-tiba, begitu dia melihat ada ruang kosong karena salah satu kandidat kuat bermasalah, dia mendadak muncul entah dari mana. Yang seperti ini harus diwaspadai, tidak saja oleh Demokrat, tetapi oleh semua partai lain,” tegasnya.

Jago Lobi Jakarta

Sementara itu, sumber di DPD Demokrat Sumut mengakui, HT Milwan dikenal sebagai figur yang lihai dalam meyakinkan lingkaran elit partai di Jakarta. Buktinya, HT Milwan mampu meyakinkan elit partai untuk dua periode dari moncong putih PDIP hingga Partai Golkar. Saat ini, dia diyakini juga sudah menggunakan “bakat” khususnya itu untuk meyakinkan elit Demokrat di Jakarta, agar direstui untuk merebut kursi Ketua DPD Partai Demokrat Sumut.

Dia juga mengaku sangat cemas, bila DPP ternyata berhasil “dihipnotis” oleh Milwan. “Saya dan teman-teman sudah melihat indikasi bahwa Milwan sudah berhasil menancapkan kukunya di DPP, dan ini berbahaya, karena para peserta Musda tentu akan takut jika DPP sudah memberikan arahan. Dan jika sampai itu yang terjadi, habislah kita,” ujarnya.

Kader Partai

Sebelumnya, pengamat politik dari FISIP USU, Warjio mengatakan Demokrat Sumut sebaiknya dipimpin oleh kader dari internal. “Saya kira kandidat yang merupakan kader Demokrat paling layak memimpin untuk lima tahun ke depan. Meskipun tidak ada jaminannya jika dari internal akan memperjuangkan kepentingan rakyat Sumut. Akan tetapi sosok dari internal dinilai akan mendapatkan akuntabiltas politik dari kader-kader PD Sumut. Pasalnya selain paham dengan kondisi partai, PD Sumut tidak akan tertunggangi oleh kepentingan pihak luar yang dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan kelompoknya saja.

“Sosok dari internal tentunya akan lebih pas memimpin PD Sumut. Akan berbahaya jika PD Sumut dipimpin oleh orang lain yang belum teruji kredibilitasnya dan kemampuannya memimpin partai,” tandasnya. [oga]

Mengapa SBY cemas dengan kepemimpinan Anas. Benarkah Anas membiarkan Demokrat dikuasai orang luar? Mengapa kader sendiri terkesan tak didukung pada Musda PD Sumut?

Belakangan ini, tanpa sungkan-sungkan orang-orang di DPP Partai Demokrat berulangkali menyatakan partainya membuka pintu bagi orang dari luar partai untuk memimpin. Ini tentu tak lazim, karena partai biasanya tidak begitu mudah memberikan tongkat komando partai di tingkat manapun, kepada mereka yang datang dari luar. Bagaimana tidak, orang luar patut dipertanyakan loyalitasnya, dan pantas pula dicurigai hanya ingin memanfaatkan.

Jhonny Allen Marbun, misalnya, Wakil Ketua DPP Partai Demokrat yang sedang punya persoalan hukum ini dengan terbuka mengatakan DPP Partai Demokrat akan memberi peluang sebesar-besarnya kepada tokoh non kader atau non pengurus untuk memimpin Demokrat Sumut. Menurutnya, yang penting calon tersebut harus telah memberikan kontribusi besar kepada partai termasuk dalam perhelatan pilkada dan harus memiliki potensi untuk bisa meraih sebanyak-banyaknya suara rakyat pada Pemilu 2014 mendatang.

Tak pelak pernyataan seperti itu melukai perasaan kader yang telah memperjuangkan Demokrat di masa-masa sulit, ketika belum diperhitungkan dalam kancah politik nasional.

“Pernyataan seperti itu kan seperti menjajakan, menawarkan tahta kepemimpinan kepada orang lain. Kesannya, di internal Demokrat tak ada yang layak memimpin, padahal kita

punya orang-orang yang punya kemampuan, dan yang lebih penting, telah teruji loyalitasnya kepada partai,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Ahmad  Ikhyar Hasibuan.

Ikhyar dan kader-kader “asli” lainnya memang pantas cemas. Keberhasilan orang luar, terutama sekali kader Golkar, menguasai tampuk kepemimpinan Demokrat sudah menjadi cerita umum di berbagai daerah. Perpindahan Ketua Golkar ke Demokrat, termasuk ke level pimpinan begitu mudah terjadi, persis seperti pindah kursi di warung kopi. Enteng sekali. Di Makassar, misalnya, Ilham Arief Sirajuddin sudah berbaju biru. Tadinya ia tokoh kunci Golkar. Ia Walikota sekaligus Ketua Golkar Makassar.

Kekhawatiran lain kemudian muncul. Jangan-jangan hal semacam itu merupakan bagian dari grand strategy untuk menguningkan Demokrat dari dalam. Artinya, mereka disusupkan untuk menguasai Demokrat, tetapi target mereka sesungguhnya adalah untuk kepentingan “rumah lamanya” dalam hal ini Partai Golkar.

Posisi Anas

Ingatan kita kemudian kembali ke beberapa saat lalu, saat Munas Partai Demokrat Maret lalu. Meski tidak dinyatakan secara terbuka, Susilo B Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina tampak tidak begitu berkenan dengan Anas Urbaningrum. Begitu banyak sinyal yang memperlihatkan bahwa SBY sebenarnya ingin menyerahkan kepemimpinan partai kepada Andi Malarangeng. Namun di sisi lain, SBY juga tidak ingin mempertaruhkan nama baik partai dan dirinya sendiri dengan memberi arahan yang jelas. Hasilnya, seperti kita ketahui, Anas yang menang.

Lantas mengapa Anas tidak “disukai” SBY?

Sebelum Munas, SBY berulangkali sudah mengingatkan dan mengimbau kepada semua kader Partai Demokrat agar mewaspadai adanya ‘penyusup’ saat Kongres PD. Memang SBY tidak tunjuk hidung siapa yang harus diwaspadai sebagai penyusup. Namun, ada pihak yang menafsirkan bahwa yang disebut ‘penyusup’ adalah elit PD yang dekat dengan ‘pentolan’ Partai Golkar. Pasalnya, bisa saja si ‘penyusup’ itu nanti mengarahkan Partai besutan SBY tersebut untuk mendukung capres dari Partai Golkar pada Pilpres 2014.

Apabila diterka dan ditebak, bisa jadi yang dimaskud ‘penyusup’ itu adalah Anas Urbaningrum. Sebab, mantan ketua umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini merupakan kader dari Akbar Tandjung yang kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar. Bahkan, awal melejitnya karier Anas Urbaningrum dimulai dari terpilihnya dia menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga karena jasa Akbar Tandjung yang ketika itu menjadi Ketua DPR merangkap Ketua Umum DPP Partai Golkar. Alhasil, Anas sebenarnya adalah kader Golkar ‘tulen’. Memang, perilaku Anas yang berlagak ‘sok’ santun mirip SBY. Namun yang mengerikan, di belakang Anas adalah geng HMI Jalan Diponegoro sehingga berkiblat ke Akbar Tandjung.

Anas sendiri menyebutkan Demokrat harus melakukan kaderisasi yang sungguh-sungguh. “PD melakukan kaderasasi partai, tidak boleh mengalami kelangkaan kader yang bermutu dan berkualitas.” katanya.

Musda Sumut

Namun Musda PD Sumut tampaknya seperti menguatkan sinyalemen ini. Meski tidak menyatakannya secara langsung, pernyataan-pernyataan orang-orang DPP mengesankan bahwa pintu sangat terbuka lebar bagi kader-kader Golkar untuk memimpin PD Sumut.

Setelah kans Rahudman Harahap menipis, giliran HT Milwan yang diberi jalan. “Kita melihat gejala, bahwa Musda Sumut sudah sangat diarahkan oleh orang-orang DPP, untuk memberi kesempatan besar kepada Milwan. Apakah ini memang semacam penyusupan yang dibiarkan, kita tidak tahu. Yang jelas, nasib partai dipertaruhkan,” ujar salah seorang pengurus PD Sumut.

Dia lantas mengaitkan dengan pidato Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, yang mengatakan walaupun langit masih biru, tetapi padi sudah menguning. “Golkar ini kan pemain lama, dan mereka melihat ada peluang besar untuk merebut kembali kemenangan dari Demokrat. Apalagi dalam hitung-hitungan mereka, pengaruh Pak SBY sudah berkurang, dan Demokrat dipimpin oleh Anas yang memiliki, katakanlah kedekatan ideologis dan politis dengan mereka,” ujarnya.

Namun pengurus lainnya yang juga minta identitasnya dirahasikan, menyatakan masih yakin akan kepemimpinan Anas. “Tetapi Musda Sumut inilah pembuktiannya. Jika DPP memang membiarkan Musda berlangsung secara fair dan sesuai dengan konstitusi partai, maka kita tak pantas meragukan integritas Ketua Umum. Sekali lagi, kita di Sumut menunggu bukti itu,” ujarnya.

Secara khusus, mereka juga menyoroti kiprah Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun. “Banyak indikasi bahwa dia punya agenda khusus untuk mengarahkan Musda, padahal sesuai pernyataan resmi DPP, arah Musda ini sepenuhnya ditentukan oleh pesertanya. Teman-teman peserta tentu takut dengan orang-orang DPP, dan akhirnya mereka akan turut saja kepada komando yang diberikan oleh orang-orang DPP seperti Jhonny Allen,” katanya.

Dia mengingatkan, tidak hanya seluruh kader Demokrat, seluruh warga Sumut sedang menyaksikan proses dan dinamika politik yang terjadi di Musda ini. “Dan bila kita tidak bisa mempertontonkan dinamika yang elegan dan demokratis, orang akan kehilangan simpati. Ini sangat mempengaruhi perolehan suara partai dalam pemilu mendatang,” katanya.

Dia berharap, manuver Jhonny Allen ini sebenarnya berada di luar pengetahuan DPP. “Kita masih percaya, Jhonny tidak sedang melakukan ‘missi khusus’ dari DPP, dan oleh karena itu, kita berkepentingan memberitahu DPP, khususnya Ketua Umum, soal tindak tanduk orang ini,” katanya memungkas pembicaraan. (Toga Nainggolan)

Fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara, Baskami Ginting, mengharapkan kalangan politisi di Sumut tidak mengeluarkan pernyataan dan melakukan tindakan yang dapat mengkisruhkan kondisi daerah yang kondusif pascapenahanan Syamsul Arifin.

“Situasi Sumut sangat kondusif, jadi jangan dipanas-panasi,” kata Baskami, kemarin malam.

Selama ini, kata Baskami, roda pemerintahan di Sumut sangat kondusif karena kekompakan dan kesolidan “Trio Pemprov Sumut” yakni Gubernur Syamsul Arifin, Wagub Gatot Pudjo Nugroho dan Sekretaris Daerah RE Nainggolan. Kondusivitas itu semakin baik, kata Baskami, karena dalam dua tahun lebih kepemimpinan Gubernur Syamsul Arifin dan wakilnya Gatot Pudjo Nugroho perekonomian Sumut mengalami peningkatan. Namun sayangnya, ada indikasi untuk mengganggu kondusivitas itu melalui pernyataan sejumlah pihak yang dinilai kontraproduktif.

Khawatirnya, pernyataan itu dapat “mengotak-kotakkan” berbagai kalangan masyarakat, baik politisi maupun jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Sumut. Padahal, kata Baskami, sebelum mengalami penahanan, Gubernur Syamsul Arifin telah rutin melakukan ‘safari’ untuk menenangkan masyarakat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Jangan coreng upaya yang telah dilakukan Syamsul Arifin selaku Gubernur. Jangan sampai masyarakat, SKPD dan politisi terkotak-kotak,” katanya.

Mantan anggota DPRD Sumut itu mengharapkan Wagub Gatot Pudjo Nugroho dan Sekretaris Daerah RE Nainggolan tetap mengkoordinasikan program pembangunan provinsi itu dengan Gubernur Syamsul Arifin. Hal itu diperlukan karena sesuai amanat undang-undang, Syamsul Arifin, masih Gubernur Sumut sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Kalangan politisi dan pemerhati politik juga diharapkan tidak memberikan pernyataan yang dapat membingungkan masyarakat, khususnya dalam membahas kepemimpinan di Sumut terkait penahanan Gubernur Syamsul Arifin.

“Suka atau tidak suka, Syamsul Arifin sampai saat ini masih gubernur dan ‘bapak’ Sumut sehingga semua harus mendukung beliau dan segala kebijakannya,” kata Baskami. Kemudian, katanya, masyarakat juga diharapkan tidak terpancing dan wacana yang dimunculkan kalangan politisi dan pemerhati politik di Sumut juga tentang dukung mendukung atau membicarakan pihak yang berkuasa dan berwenang dalam menetapkan kebijakan pembangunan di Sumut pascapenahanan Syamsul Arifin.

“Jangan mau digiring salah satu parpol untuk memihak kelompok tertentu. Ini bukan masa kampanye untuk meraih kekuasaaan. Ini masa proses hukum,” kata Baskami.

Para pengunjung umumnya masyarakat yang berasal dari luar Sumut. Banyaknya tamu Syamsul Arifin itu membuat petugas Rutan sedikit kewalahan, sehingga petugas memberi jarak jenguk 10 orang per estapet.

Para pengunjung yang terlihat membesuk orang nomor satu di Sumut itu antara lain, Rektor Unimed Syawal Gultom, Pembantu Rektor (Purek) II Charul Azmi, rombongan Ikatan Jurnalis Indonesia (AJI), serta masyarakat lainnya.

”Saya dan Pak Syawal Gultom ingin menjenguk Pak Syamsul saja, apakah beliau sehat-sehat saja, ” ungkap Chairul Azmi kemarin malam.

Para petugas juga mengakui, tamu Syamsul luar biasa banyaknya. “Jarang sekali ada tahanan yang datang sebanyak ini. Sepertinya beliau orang yang sangat bersahabat ya,” ujar seorang petugas kepada Mandiri, kemarin.

Sementara itu, ribuan masyarakat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, memanjatkan doa dan zikir di empat kecamatan yaitu Stabat, Babalan, Tanjungpura dan Gebang, memohon agar Syamsul Arifin, mantan Bupati Langkat, diberi kekuatan dan ketabahan.

“Doa dan zikir kami panjatkan agar Gubernur Sumatera Utara yang kini dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan kasus yang menimpanya,” , kata Ketua Pemuda Mitra Kamtibmas (PMK) Kabupaten Langkat, Syahrizal MZ, kemarin pagi.

Syahrizal mengatakan bahwa kegiatan zikir dan doa ini dimaksudkan karena ketulusan dan kedekatan rakyat Langkat selama ini dengan Syamsul Arifin yang bergelar Dato Sri Lelawangsa Hidayatullah tersebut.

“Apalagi selama dalam kepemimpinan Syamsul, rakyat Langkat merasakan berbagai kebijakan yang umumnya memihak kepada rakyat,” tuturnya.

Ia mengatakan, sehari sebelumnya yakni pada hari Sabtu, zikir dan doa juga dilaksanakan di Masjid Safiyatul Amaliyah Stabat, yang dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kabupaten Langkat, Saleh Hamid.

Doa yang dipanjatkan juga sama yakni memohon agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan, kesehatan, bagi Syamsul Arifin yang sedang menghadapi masalah dalam dugaan korupsi APBD Langkat.

Selain itu juga agar keluarga besar Syamsul Arifin diberikan ketabahan menghadapi persoalan yang menimpa salah satu keluarga mereka.

Secara terpisah juga dilaksanakan doa dan zikir di Masjid Azizi Tanjungpura yang dipimpin H Basyaruddin.  Di masjid Ubidiyah Pangkalan Brandan, dimana Datuk Lelawangsa dibesarkan, zikir dan doa juga dipanjatkan dipimpin oleh Ustad Khadir Siagian.

Hukum mengendap-endap, seperti penembak jitu yang diam menunggu seseorang muncul ke permukaan. Rakyat pun dibuat jadi kelihatan bodoh, ketika pemimpin pilihan mereka diseret jadi pesakitan. Kini, suara rakyat telah jadi suara setan!

Gubsu H Syamsul Arifin ditahan KPK. Walikota Medan, Rahudman Harahap dijadikan tersangka. Mulut pengamat berbuih mengatakan rakyat telah salah memilih. Berani betul mempersalahkan suara rakyat, dan keberanian semacam ini hanya dimiliki oleh mereka yang berbakat jadi tirani, tak punya ruang hidup dalam demokrasi. Kecuali Tuhan, tak ada yang punya hak merasa lebih benar dari suara rakyat.

Vox populi vox Dei, atau suara rakyat (adalah) suara Tuhan, adalah ungkapan bahasa Latin yang lahir di abad pertengahan. Ungkapan yang sangat termasyhur itu tidak pernah dimaksudnya untuk menyimpulkan suara rakyat adalah firman Tuhan, sama nilainya seperti yang tertulis dalam kitab-kitab suci. Maknanya adalah, arah perjalanan sebuah negara ditentukan oleh rakyatnya. Mana yang terbaik, siapa yang paling benar, selalu saja jadi perdebatan, dan oleh karenanya suara terbanyak, diterima sebagai yang terdekat kepada kebenaran.

Ungkapan itu sendiri lahir pada abad pertengahan, ketika rakyat Eropa mulai habis kesabaran dengan tingkah raja-raja yang berkuasa secara mutlak, misalnya Raja Louis XIV dari Prancis (1643-1715), dengan pernyataan pongahnya yang begitu termasyhur; L’etat c’est moi, hukum itu adalah saya.

Saat itu, para penguasa memang menjelma menjadi “tuhan” yang harus dipatuhi. Raja tidak pernah salah, maka siapapun yang melawan akan mendapat hukuman. Tapi kezaliman tak akan pernah abadi. Rasa muak itu akhirnya mencapai titik didihnya, dan revolusi pun meledak, sambung-menyambung di berbagai belahan dunia.

Demokrasi lahir, dunia pun mulai mengenal pemilihan umum, ketika rakyat berbondong-bondong memberi suara, menentukan siapa pemimpin dan siapa yang mewakili mereka dalam dewan perwakilan rakyat atau senat. Suara terbanyak adalah keputusan yang harus diikuti, bahkan oleh mereka yang punya suara berbeda. Para pemimpin bukan lagi dewa, tetapi menjadi pesuruh yang ditunjuk rakyat untuk melayani mereka.

Berabad-abad kemudian, negara muda bernama Indonesia juga mengikuti cara ini. Negara kepulauan di ujung tenggara benua Asia itu bahkan pernah mencengangkan dunia, ketika dalam usia sepuluh tahun berhasil menyelanggarakan pemilu yang sangat berkelas. Tetapi sejarah kemudian mencatat, bangunan demokrasi di republik yang masih muda itu ternyata masih sangat ringkih. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada dua tokoh bangsa, Soekarno dan Soeharto, di masa kekuasaan mereka yang panjang, demokrasi tak mendapat ruang. Walau pemilu digelar secara rutin, tapi suara rakyat tak sungguh-sungguh terdengar, dan tak lebih dari sekadar memenuhi syarat untuk melanggengkan kekuasaan.

Sampai kemudian arus reformasi mengalir deras tak terbendung lagi. Di awal abad ke-21 rakyat Indonesia akhirnya bisa “merampas” kembali haknya sebagai pemegang kedaulatan negara. Dunia internasional pun mengakui Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Para ahli meralat ulang tesis mereka, yang sebelumnya menyimpulkan demokrasi tak akan bisa ada di negara (berpenduduk mayoritas) Islam.

Kini rakyat yang menentukan siapa yang akan menjadi presiden, gubernur, bupati, dan walikota mereka. Mahal memang, dan dalam beberapa kasus bahkan menimbulkan kehebohan dan konflik. Namun apapun bayarannya, tak ada yang boleh mengambil kembali kekuasaan dari tangan rakyat. Atau kita akan mundur ke masa lalu…

Menyalahkan Demokrasi

Belum lama rakyat menikmati haknya sebagai penentu dan pembuat keputusan, suara-suara yang menggugat demokrasi sudah mulai muncul. Alasannya macam-macam, mulai dari biaya yang sangat mahal, sampai tidak adanya jaminan bahwa pilihan rakyat merupakan pilihan terbaik.

Mirip kebiasaan penguasa di masa lalu, mereka juga menyebut rakyat belum siap, dan masih gampang dibodoh-bodohi, dan akhirnya salah menjatuhkan pilihan. Tragisnya, pernyataan-pernyataan semacam itu keluar dari mulut mereka yang menamakan dirinya kaum intelektual, dengan gelar yang berderet panjang seperti gerbong kereta api.

Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya yang belum siap berdemokrasi itu? Atas dasar apa mereka berani menyatakan dirinya lebih benar dari suara rakyat?

Setiap orang punya pendapat, nilai-nilai, keyakinan, pilihan, dan sikap. Hampir setiap orang merasa dirinya paling benar, nilai-nilai yang diyakininya paling luhur. Justru karena itu demokrasi memberi ruang bagi perbedaan pendapat, pertemuan berbagai nilai-nilai. Idealnya kita bermufakat, menyatukan pendapat. Tetapi untuk skala nasional, itu tidak selalu mungkin untuk dilakukan. Oleh karena itu, kita menggelar pemilu dalam berbagai tingkatan, untuk mendapatkan suara terbanyak, untuk diterima sepenuh hati oleh setiap warga negara, sebagai keputusan bersama.

Rakyat, yang oleh pengamat dituduh belum cukup dewasa untuk berdemokrasi itu, justru telah membuktikan kedewasaannya. Mereka dengan sukarela meluangkan waktu memberikan suara, misalnya ketika memilih gubernur. Jika kandidat pilihannya terpilih, mereka senang. Sebaliknya, kalaupun tersisih mereka tidak meradang. Anarki dan kekacauan pasca pilkada yang terjadi di mana-mana, hampir seluruhnya merupakan “pekerjaan” elit politik dengan berbagai kepentingannya. Rakyat yang benar-benar rakyat, sama sekali tak punya waktu untuk repot-repot main lempar di sana, main bakar di sini.

Namun di permukaan, lagi-lagi fenomena menyedihkan semacam itu, dijadikan bukti untuk menguatkan kesimpulan naif itu, bahwa demokrasi telah gagal. Rakyat, lagi-lagi, dibuat terlihat bodoh.

Tak Ada Artinya

Khusus di Sumatera Utara, wajah buram demokrasi tergambar dari banyaknya persoalan yang membelit dan mengepung calon yang terpilih jadi kepala daerah. Baru-baru ini, Gubsu H Syamsul Arifin ditahan oleh KPK. Rahudman Harahap bahkan belum genap setahun dipilih warga Medan menjadi walikota sudah pula ditetapkan Kejatisu sebagai tersangka. Jika Syamsul dituduh bersalah saat menjadi Bupati Langkat beberapa 2000-2007, Rahudman bahkan dibelit tuduhan kesalahan di waktu yang tak kalah lampau, saat menjadi Sekdakab Tapanuli Selatan tahun 2005. Tuduhan-tuduhan itu terlihat seperti digali dari lemari arsip berdebu tebal. Para penegak hukum seperti tertidur nyenyak, dan baru tersentak bangun ketika KPUD mengumumkan hasil pilkada. Kita pun jadi terpancing menduga-duga, berapa banyak lagi stok amunisi di gudang mereka, yang siap ditembakkan kepada siapa saja yang muncul ke permukaan?

Kita juga jadi bertanya-tanya, mengapa para penegak hukum seperti penembak jitu yang mengendap tanpa gerakan sedikit pun, menunggu setelah seseorang menjadi kepala daerah baru kemudian menarik pelatuknya? Atau seperti kelakuan sebagian oknum polantas, yang sengaja bersembunyi di balik tembok menunggu ada orang yang menerobos lampu merah, dan cerita selanjutnya kita sudah sama-sama mengerti. Mengapa penegakan hukum harus membuat roda pemerintahan bolak-balik tersendat? Apakah inti dari segala persoalan ini sesungguhnya adalah kedengkian, hasrat yang begitu besar untuk saling menjatuhkan?

Apakah mereka sengaja membuat rakyat pun terlihat seperti kerumunan orang bodoh, yang begitu dungunya memilih para penjahat.

Tidakkah mereka menyadari, ketika seorang pemimpin pilihan rakyat ditahan atas dugaan kesalahan di masa lalu, roda pemerintahan pasti terganggu, dan jutaan suara itu, yang diberikan dalam sebuah proses yang melelahkan dan berbiaya sangat mahal menjadi sia-sia.

Hukum memang panglima, dan harus berada di atas segalanya. Tetapi bahkan di Amerika Serikat, negara dengan tradisi hukum dan demokrasi yang panjang, hukum menggunakan mata, perasaan, dan nurani jelata untuk menentukan keputusan hukum. Kerumunan orang biasa itu disebut juri, dan bahkan seorang hakim yang sangat mengerti hukum harus tunduk kepada keputusan mereka. Kita idealnya juga demikian, namun karena keterbatasan anggaran untuk itu, yang ideal itu harus ditunda.

Kita butuh hukum, tetapi kita juga wajib menjaga nyawa demokrasi, dengan memberikan penghargaan yang layak kepada suara rakyat. Orang-orang yang (merasa) pintar di negeri ini, seharusnya belajar memahami bahwa pasti ada alasan kuat mengapa banyak orang Sumut menghendaki H Syamsul Arifin, misalnya, sebagai gubernurnya, bukannya kandidat lain yang tampangnya tampak lebih menjanjikan. Mengapa mereka yang merasa lebih hebat, lebih rupawan, lebih intelektual dari seorang Rahudman Harahap, tidak mau sejenak menakar diri, mengapa untuk sekadar menjadi Kepling pun orang tak berkenan memilih dirinya.

Hukum itu mulia, tetapi di tangan penegaknya yang tidak memiliki niat baik, dia justru bisa jadi bahaya. Sadar atau tidak, sebagian oknum penegak hukum telah membuat adagium baru; vox populi vox malum, atau suara rakyat adalah suara setan. Jika sudah begini, kita pantas khawatir, makin lama orang akan makin enggan memberi suara, dan di sisi lain, orang juga makin enggan memberanikan diri maju jadi pemimpin. Jika kalah, dia akan mengalami kerugian, dan jika menang, dia akan menjadi sasaran berbagai tuduhan.

Syamsul mengaku sejak dijadikan tersangka, untuk ketiga kalinya kemarin menjalani pemeriksaan selama lima jam. Dia menjalani pemeriksaan seputar dengan 30 pertanyaan seputar pengeluaran dana APBD. “Prosesnya sesuai prosedur, saya jelaskan semuanya itu,” kata mantan Bupati Langkat itu, tadi malam.

Syamsul menegaskan, sebagai pemimpin dia akan bertanggung jawab dan bekerjasama dengan penyidik. “Saya selalu menghargai KPK dan mematuhi hukum. Salah atau tidak salah itu ada di pengadilan,” tegasnya.

Ketua DPD Golkar Sumut itu rencananya akan kembali menjalani pemeriksaan ke empat pada pekan depan. Meski sedikit terganggu dengan sakit gula, Syamsul tetap semangat dan optimis bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan baik. “Saya sehat, namanya sakit gula, kan nggak bisa sembuh,” katanya.

Sementara, lanjut dia, mengenai tugas-tugas yang diembannya sebagai Gubsu, sampai saat ini tetap dijalankan melalui sang wakil, Gatot Pujonugroho.

Dikatakannya, Pemprovsu masih berjalan sesuai tupoksi (tugas dan fungsi) nya. Oleh karena itu tidak ada kendala meskipun dirinya kini berada di balik terali besi. Dicontohkannya, pelantikan Bupati Nias Barat dan Gunung Sitoli yang dilaksanakan oleh Wagub, begitupun acara peringatan Sumpah Pemuda di Medan.

“Semalam ada pelantikan pejabat Nias Barat dan Gunung Sitoli, saya sudah tugaskan wakil gubernur (wagub). Hari ini juga menugaskan wagub menghadiri upacara Hari Sumpah Pemuda dan pelantikan Bupati Simalungun,” kata Gubsu usai menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jalan RH Rasunan Said, Jakarta, hari ini.

Syamsul juga berpesan kepada jajaran Pemprovsu yang agar tetap bekerja dengan baik. “Bekerja dengan baik. Bahwa Sumut itu diatur dengan sistem, bukan diatur oleh orang,” sebut Syamsul yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp102,7 miliar.

Syamsul mengaku, sebelum ditahan dirinya tidak pernah ditanya mengenai subtansi kasus yang disangkakan kepadanya. Informasi yang sebelumnya diberitakan, penahanan terhadap Syamsul merupakan upaya politis yang dilakukan oleh lawan politiknya, meski KPK telah membantahnya.

Sementara Jurubicara KPK, Johan Budi mengatakan, sama sekali tidak ada unsur politik atau unsur apapun mulai dari proses pemeriksaan, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Syamsul. “Ini murni karena KPK telah memiliki bukti yang nyata. KPK memiliki sedikitnya 2 alat bukti yang bisa menetapkan pak Syamsul menjadi tersangka, dan ditahan,” kata Johan.

Namun ketika ditanya apa 2 bukti yang dimiliki KPK, Johan menolak menjawabnya.

Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Langkat tahun 2000-2007, Syamsul Arifin masih tercatat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumut.

Kesepakatan ini diperoleh dari hasil musyawarah seluruh kader Partai Golkar Sumut. Musyawarah yang diikuti dari tingkat DPD, Dewan Pimpinan Cabang (DPC), pimpinan kecamatan dan pimpinan desa se-Sumut berkomitmen Syamsul Arifin sebagai ketua DPD Partai Golkar Sumut.

“Partai Golkar Sumut tetap komit Syamsul Arifin sebagai ketua sampai masa jabatan berakhir sesuai hasil musyawarah daerah yang lalu. Untuk itu jangan ada upaya memprovokasi atau mengeruhkan suasana dengan ditahannya Syamsul Arifin oleh pihak-pihak yang tak bertangung jawab,” ungkap Wagirin Arman, kemarin.

Sebelumnya, penegasan yang sama juga disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Ditegaskannya, meski berstatus tersangka dan kini ditahan di rumah tahanan (rutan) Salemba, Jakarta Pusat, Syamsul Arifin masih tetap menduduki jabatannya sebagai ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Sumut.

Dijelaskan Ical, sebelum ada keputusan hukum berkekuatan hukum tetap, Syamsul masih memegang jabatan sebagai ketua DPD Golkar Sumut. “Dan sekarang belum diputus, masih proses,” kata Ical, yang mengenakan batik coklat itu.

Walikota Medan Rahudman Harahap yang telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terkait kasus dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) APBD Pemkab Tapsel tahun 2005 sebesar Rp1,5 miliar, tampak tenang-tenang saja.

Saat ditemui di Jakarta, Rahudman tidak mau banyak berkomentar. Walikota Medan itu menyebutkan, status tersangka yang disandangnya itu akibat permainan pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu. Karena dirinya merupakan calon kuat dari sejumlah nama calon yang muncul untuk bermain dalam Musyawarah Daerah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumut, yang akan datang.

“Itu karena aku mau calon (Ketua Demokrat Sumut) maka aku dimainkan. Sudah nampak permainan itu,” ungkap Rahudman.

Rahudman juga menyebutkan, dirinya siap menghadapi status tersangka ini. Apabila nanti dia diperiksa terkait kasus ini, Rahudman mengaku sudah mempersiapkan segala sesuatunya. “Aku sudah siap semua. Tenang saja, safe semuanya,” tegasnya.

Sigit Pramono

Medan, Mandiri

Pernyataan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumut tentang berbagai “rencana” yang akan mereka lakukan setelah H Syamsul Arifin dinonaktifkan dari jabatan Gubsu dinilai mencerminkan ketidaksabaran untuk mengambilalih kekuasaan di kantor Gubsu.

Hal itu tercermin dari perbincangan hangat para PNS di kantor Gubsu, kemarin, setelah mereka membaca keterangan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dari Partai Keadilan Sejahtera Sigit Pramono Asri, di media massa.

“Sangat tidak etis mengeluarkan pernyataan semacam itu. Orang bisa beranggapan bahwa PKS sangat happy dengan apa yang menimpa Pak Syamsul, dan tampaknya mereka memang sangat happy,” ujar seorang PNS yang minta jatidirinya dirahasiakan.

Dia menyebutkan, walaupun politik pada dasarnya adalah soal perebutan kekuasaan, tetapi hasrat berkuasa itu harus tetap dibingkai dalam etika kesantunan dan kepatutan.

“Bagaimanapun mereka kan koalisi terdekat. Tapi saya tidak heran. Di tingkat pusat pun, partai mereka itu ‘membantai’ rekan koalisinya kok,” ujarnya.

Dia lantas membandingkan statement Sigit dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPW PPP Sumut, H Fadly Nurzal, SAg, yang memilih menyatakan keprihatinan mendalam atas apa yang menimpa Gubsu, sembari mengajak masyarakat terutama PNS di lingkungan Pempropsu tetap melakukan tugas sehari-hari, tanpa harus terganggu dengan proses hukum yang sedang terjadi.

“Sangat kontras dengan pernyataan-pernyataan elit PKS yang sangat berpotensi menimbulkan keresahan di kantor Gubsu,” ujarnya.

Pukulan

Sebelumnya, Fadly Nurzal secara lugas menyatakan penahanan Syamsul merupakan pukulan bagi PPP, yang merupakan partai pendukung ketika H Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho maju sebagai Cagubsu dan Cawagubsu pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara beberapa tahun lalu.Fadly juga mengimbau seluruh elit politik di Sumut menjaga diri untuk tidak dulu membicarakan soal penonaktifan dan semacamnya.

“Bagaimanapun itu akan menyakiti hati para pendukung dan simpatisan Pak Syamsul, yang tentu saja jumlahnya tidak sedikit di Sumut,” ujarnya.”Karena itu kepada seluruh komponen masya-rakat, khususnya pendukung H Syamsul Arifin dihimbau agar tetap tenang dan menghormati mekanisme hukum serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar Syamsul Arifin segera bisa keluar dari kesulitan ini,” harap Fadly.Menurut Fadly, dirinya berkali-kali menerima telpon dari berbagai pihak dengan berbagai ekspresi dan kesedihan mendalam dan itu menunjukkan betapa Bang Syamsul Arifin sangat merakyat. [red]

Korban tewas tsunami di Kepulauan Mentawai terus bertambah. Data Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat terakhir menyebutkan, korban tewas mencapai 272 korban.”Dari rekap data sementara korban jiwa bertambah menjadi 272 orang,” kata Kepala Pusat Pengendali Operasi BPBD Sumbar Ade Edward kepada wartawan, Rabu (27/10).

Hingga saat ini, BPBD masih menghitung jumlah korban tewas. “Rekap masih berjalan, kemungkinan mencapai 300 lebih korban,” ujarnya.Ade mengatakan, data tersebut dibuat berdasarkan laporan warga di 4 kecamatan yang diterjang ombak setinggi 6 meter, Senin (25/10) kemarin.

Namun, ada juga jasad yang ditemukan Tim SAR saat melakukan penyisiran di Kepulauan Mentawai.”Sebagian korban dilaporkan sudah dikebumikan dan sebagian sudah dievakuasi,” katanya.Gempa 7,2 SR mengguncang Kepulauan Mentawai, lusa kemarin. 509 orang dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Sikakap, Pagai Utara, Pagai Selatan, dan Sipora Selatan, dilaporkan hilang.

Guna memperlancar pencarian korban yang terseret gelombang tsunami, tim pencari menyiapkan 4 helikopter karena pertimbangan ombak tinggi yang tidak memungkinkan untuk pencarian dengan menggunakan speed boat.

Parah

Ketua DPD Irman Gusman selesai meninjau kerusakan pascatsunami di Mentawai. Berdasarkan pantauannya, Mentawai mengalami kerusakan yang sangat parah.”Parah sekali. Banyak tempat hancur,” ujar Irman di Bandara Minangkabau, Padang, Rabu (27/10).

Irman sempat meninjau Dusun Muntei Baru-baru, Desa Batu Monga, Kecamatan Pagai Utara, Mentawai. Di sana rumah-rumah rata dengan tanah. Diperkirakan gelombang tsunami menerjang daratan sejauh 500 meter.”Menurut kepala dusun, ombak pertama tingginya 5 meter. Yang kedua mencapai 30 meter. Itu menurut saksi sejarah. Kepala dusun itu anaknya juga meninggal,” terang Irman.

Di sana Irman juga menyaksikan 100 mayat yang dimasukkan ke dalam plastik. Tapi menurutnya warga sudah diungsikan. Makanan serta bantuan untuk pengungsi menurutnya untuk sementara sudah cukup.”Aparat bertindak cepat,” kata dia.

Selain di dusun itu, Irman menyaksikan kawasan pantai barat juga hancur lebur diterjang tsunami. Namun ibu kota Mentawai dilaporkan tidak mengalami kerusakan yang begitu parah.

“Karena lokasinya berada di balik bukit,” jelas pria berkacamata ini.Irman meninjau sejak pukul 12.00 WIB bersama Wapres Boediono dengan menggunakan helikopter.

Penijanuan dilakukan langsung maupun lewat udara selama sekitar 4 jam.Tiba di PadangPresiden SBY mendarat di Bandara Minangkabau, Padang. Begitu turun dari pesawat, SBY langsung menuju ruang VVIP untuk mendengar laporan dari Wapres Boediono tentang kondisi Mentawai yang diterjang tsunami.Pantauan wartawan, SBY mendarat dengan pesawat kepresidenan sekitar pukul 17.30 WIB, Rabu (27/10).

SBY yang terbang dari Hanoi ini tampak mengenakan jaket hitam.Turut mendampingi SBY, Ani Yudhoyono, staff khusus bidang luar negeri Teuku Faizasyah dan Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha. Tidak ada pejabat setingkat menteri yang tergabung dalam rombongan itu.SBY turun dan berjalan kaki sejauh 200 meter ke ruang VVIP. Di sana SBY disambut oleh Wapres Boediono, Menko Kesra Agung Laksono, Mensos Salim Segaf Al Jufri dan Menkes Sri Endang Sedyaningsih.

Pertemuan membahas bencana ini berlangsung tertutup. Rencananya SBY akan menginap di Padang. Baru keesokan hari, SBY akan meninjau lokasi bencana tsunami di Mentawai.Gempa 7,2 SR mengguncang Kepulauan Mentawai, lusa kemarin. 509 orang dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Sikakap, Pagai Utara, Pagai Selatan, dan Sipora Selatan, dilaporkan hilang. Data Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat terakhir menyebutkan, korban tewas mencapai 272 korban.

Segenap keluarga besar dan simpatisan Partai Amanat Nasional (PAN), Wilayah Teluk Aru meliputi Kecamatan Babalan Pangkalan Berandan, Sei Lepan, Berandan Barat, Pangkalan Susu, Besitang dan Kecamatan Pematang Jaya meminta kepada berbagai pihak atau kelompok-kelompok masyarakat, tidak melakukan intervensi ataupun tekanan-tekanan politik terhadap KPK.

Demikian Ketua PAN  Kecamatan Sei Lepan, Fahrianto, didampingi Wakilnya Ibrahim termasuk Ketua PAN Babalan mewakili Pimpinan Cabang PAN lainnya dalam keterangannya kepada wartawan  di Medan,  Selasa (26/10).Menurut Fahrianto, sebanyak 99 persen masyarakat Kabupaten Langkat, terutama di Teluk Aru hingga kini masih sangat setia dan tetap solid terhadap H. Syamsul Arifin, SE.  Kalaupun  ada yang terbilang tidak suka, atau tidak puas terhadap  sosok kepepimpinan H. Syamsul Arifin,SE baik semasa menjabat Bupati Langkat maupun Gubsu, jumlahnya bisa dihitung dengan jari tangan.

Pada umumnya warga Langkat terus berdoa dan bermunajat untuk H. Syamsul Arifin, SE.Lanjut Fahrian, persoalan hukum terkait H. Syamsul Airifn,SE, yang kini telah ditangani KPK, hendaknya tidak lagi  diobok-obok pihak ketiga  atau kelompok-kelompok lainnya mengatasnamakan masyarakat, lebih-lebih   menghakimi atau mengadili H. Syamsul Arifin,SE, seolah-olah paling bersalah.

PAN sebagai  Partai Nasional pendukung H. Syamsul Arifin,SE sangat menghargai KPK sebagai salah satu lembaga penegakan Hukum. Dan H. Syamsul Arifin,SE pun secara jantan dan bertanggungjawab memenuhi prosedur yang ditetapkan KPK atas dirinya  dan bahkan H Syamsul Arifin,SE sangat menghormati menghormati KPK. Karena itu, sambung Fahrian, biarkan KPK bekerja sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya nhukum atau putusan pengadilan kelak nantinya  yang menentukan salah atau tidaknya tindakan yang dilakukan H. Syamsul Arifin, SE terkait tindakan yang dilakukannya.Keluarga besar PAN, dan simpatisannya  di Teluk Aru, dan umumnya di Langkat, tidak menghendaki adanya kelompok-kelompok atau pihak tertentu khususnya di Teluk Aru untuk menghakimi H. Syamsul Arifin,SE dengan melakukan manuver-manuver sebagai upaya menekan KPK.

Kepada seluruh anggota PAN, dan simpatisan, Fahrianto minta untuk merapatkan barisan tetap berdoa agar Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan ketabahan terhadap H. Syamsul Arifin,SE dalam menghadapi cobaan ini. Tak ada manusia di bumi ini yang bersih dari noda dosa. [ysc]