ASAHAN, MANDIRI

Enam orang warga Jawa Tengah yang membuka praktek perdukunan di Desa Aek Songsongan, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Suditangkap polisi. Pasalnya, keenam warga Jateng itu ternyata dukun palsu.

Keenam pelaku yang dicokok polisi itu adalah, Sarianti (41), Dariadi (43) dan Dani Novrianto, ketiganya penduduk Kelurahan Cipako Sawit, Boyolali, Jateng, Handoko (28) warga Randu Dongkol, Pemalang, Jateng, Fahri Hidayat dan Hariana (31) penduduk Desa Jembung, Kecamatan Bayu Dono, Boyolali, Jateng.

Terbongkarnya kasus dukun palsu ini bermula dari adanya warga Aek Songsongan yang mengalami sakit kepala datang berobat. Setelah sang Dukun komat-kamit membaca mantra, pasien lantas divonis menderita penyakit stroke dan diberi ramuan obat yang cukup besar biayanya mencapai ratusan ribu rupiah. Anehnya obat yang diberikan sang dukun ternyata cuma jamu tolak angin dan pegal linu.

Masih kurang percaya keenam warga Jateng tersebut dukun palsu, warga kemudian mengantar salah seorang warga yang berpura-pura sakit. Saat diobati, warga tadi disebut kena guna-guna, padahal yang datang tersebut adalah warga sehat dan waras.

Guna mengantisipasi jumlah korban yang jatuh semakin banyak, warga kemudian melaporkan peristiwa ini kepada Polsek Bandar Pulau, Minggu (1/11).

Untuk memastikan laporan warga, Kanit Reskrim Aiptu U Sarifuddin bersama anggota terjun ke tempat kejadian perkara (TKP). Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, keenam dukun palsu dibawa ke Mapolsesk Bandar Pulau. Kepada polisi, keenam pelaku mengaku perbuatan mereka yang menjadi dukun palsu.

“Kini keenam dukun palsu itu sudah mendekam di penjara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujar Kapolsek Bandar Pulau AKP Haris Fianto SSos saat ditemui wartawan di kantornya. [pcs]

TARUTUNG, MANDIRI

Pelaksanaan proyek di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2009 ini, diperkirakan 60% asal jadi dan diduga banyak mark-up. Terjadinya proyek asal jadi tersebut diduga karena tidak adanya pengawasan yang ketat dari dinas-dinas terkait kepada rekanan.

Seperti proyek pembangunan drainase dengan sumber dana stimulus tahun 2009, proyek tersebut rata-rata tidak memakai pundasi. Juga proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan gedung Sekolah Dasar (SD), pelaksanaan penggalian pundasi rata-rata 40 cm, padahal kedalaman pundasi dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) 75 cm. Kemudian pemasangan besi tiang pundasi rata-rata digunakan 9 inci (banci), sementara dalam RAB proyek tersebut 10 inci. Selain itu, pelaksanaan proyek DAK di Taput diduga diarahkan Kepala Dinas melalui UPT Pendidikan tanpa diketahui komite sekolah.

Kemudian ada dua proyek di Jalan Butar Siborongborong, yakni pembangunan drainase dan pembagunan jalan, baru selesai dikerjakan sudah hancur atau amburadul. Satu proyek drainase berbiyai Rp163.709.000 dan satu lagi proyek pembagunan jalan tanpa papan proyek, dimana pelaksanaan kedua proyek tersebut dilaksanakan terkesan asal jadi. Indikasinya proyek jalan baru selesai dikerjakan sudah seperti kubangan kerbau. Pelaksanaan proyek drainase juga diduga mark-up, sebab fisik bagunan tersebut sudah kopak-kapik.

Pelaksana proyek pembangunan drainase yang berbiaya Rp163.709.000 adalah CV Puri Audri Laguna, dengan Direktur Saut Simanjuntak. Disebut-sebut sang Direktur adalah adik kandung Ketua DPRD Taput FL Fernando Simanjuntak SH MBA MH. Sedangkan biaya dan pelaksana proyek pembangunan Jalan Butar, tidak jelas. Tetapi informasi yang beredar, pagu proyek tersebut Rp48 juta.

“Kami masyarakat Jalan Butar sangat menyesalkan atas pelaksanaan proyek pembangunan drainase dan pembagunan Jalan Butar, karena pelaksanaan kedua proyek tersebut terkesan asal jadi. Baru beberapa minggu selesai dikerjakan, Jalan Butar sudah seperti kubangan kerbau, juga proyek pembagunan drainase yang berbiaya Rp163 juta itu, pembuangan saluran arinya tidak jelas. Kami menduga pembangunan drainase terkesan dipaksakan dengan tujuan asalkan ada penyaluran dana APBD Taput, tanpa perencanaan yang matang. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tentang proyek yang amburadul ini seakan tidak peduli,” ujar warga Jalan Makmur kepada wartawan.

Harapan warga, agar pihak Kejaksaan menyelidiki pelaksanaan pembangunan kedua proyek tersebut, karena sudah terkesan kedua proyek itu amburadul dan juga diduga dananya dimark-up oleh dinas terkait. Mereka juga mengharapkan kepada Bupati Tapanuli Utara agar meninjau lokasi proyek tersebut, karena kejadian ini semua adalah ulah pimpinan SKPD yang menangani proyek tersebut.

Kadis PUK dan Kadis Cipta Karya yang menangani proyek tersebut, tidak berhasil dikonfirmasi melalui telepon, Sabtu (7/11).

Pantauan wartawan, pada saat hujan, jalan yang baru selesai dikerjakan sudah seperti kubangan kerbau. Salah satu penyebabnya akibat tidak berfungsinya drainase sehingga air yang di drainase meluber ke badan jalan. [frh]

T TINGGI, MANDIRI

Keseriusan aparat Kepolisian Resort Tebing Tinggi dan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli dalam menangani beragam bentuk dugaan kasus penyimpangan keuangan negara di lingkungan Pemerintah Kota T Tinggi terakhir ini terdeteksi sudah demikian menyengat tajam, membuat degup jantung oknum aparat pemerintahan di dinas tertentu semakin berdetak keras. Banyak diantara mereka yang sudah merasa tak enak makan dan tak nyenyak tidur lagi.

Setelah beberapa waktu lalu Abdul Aziz Adityawarman “nyangkut” di tahanan Mapolresta T Tinggi terkait dugaan kasus penyimpangan penanganan pelaksanaan proyek rehabilitasi GOR Marah Halim T Tinggi Tahun Anggaran 2006, beberapa hari lalu oknum Sekretaris Dinas Pendidikan Kota T Tinggi Drs Kasinun memperoleh giliran “nyangkut” sebagai tahanan Kejaksaan terkait dugaan kasus mark-up harga pengadaan tanah untuk pembangunan SMK Negeri 4 T Tinggi TA 2008.

Menurut berbagai sumber, tersandungnya kedua oknum tersebut dari dinas yang berbeda, masing masing dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan T Tinggi ini, diprediksi akan berbuntut panjang. Indikasinya, mustahil Abdul Aziz beraksi sendiri dalam kasus rehabilitasi GOR itu, dan bagaimana mungkin Kasinun bisa bermain tunggal dalam kasus dugaan mark-up harga lahan SMKN 4. Inilah kondisi yang mendebarkan bagi pihak yang merasa dirinya masing-masing terkait dalam kedua kasus dugaan penyimpangan itu. Diprediksi, masih ada beberapa sosok lainnya lagi di posisi “daftar tunggu” untuk giliran “nyangkut” dalam kedua kasus ini. Siapa menyusul?

Pantauan di lapangan, terakhir ini ada beberapa oknum PNS dari kedua dinas itu yang sudah mondar-mandir dicekam kegelisahan, kasak-kusuk kesana-kemari mencari “perlindungan” seakan penjahat politik yang sedang mencari suka.

Ada yang nyerocos, “Tahankan Ayah, berani berbuat, pikullah konsekuensi hukumnya. Yang menabur angin, silahkan menuai badai.”

Calon ‘Nyangkut’

Merupakan PR untuk Kapolres yang baru saja menggantikan AKBP Raden Heru Prakoso, untuk mengungkap tuntas kasus dugaan korupsi penyimpangan dana miliaran rupiah anggaran koperasi usaha bersama (KUBE). Kasus dugaan penyimpangan miliaran rupiah dana untuk anggaran KUBE beberapa waktu lalu yang disebut-sebut telah disalahkan peruntukannya. Sedikitnya tiga orang oknum PNS di lingkungan Pemko T Tinggi diprediksikan terkait dalam kasus ini, termasuk diantaranya seorang oknum pejabat teratas di kota ini.

Semua oknum pelaku dalam ketiga kasus ini dimungkinkan akan berpeluang dan tersandung proses jerat hukum, papar para sumber. [mel]

SIMALUNGUN, MANDIRI

Gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani korupsi dengan menjebloskan orang-orang penting ke dalam penjara tampaknya membuat sebagian orang berpikir untuk melakukan korupsi. Namun bagi sebagian lainnya budaya korupsi itu sepertinya tetap terpelihara.

Di PTPN IV Kebun Sidamanik misalnya, diduga pihak manajemen perkebunan milik negara ini mengkorupsi dana proyek replanting (penanaman kebun teh baru) miliaran rupiah. Akibatnya ratusan hektare lahan yang diproyeksikan berproduksi tahun 2012 gagal alias puso. Warga setempatpun ramai-ramai mengolah lahan tersebut dengan berbagai tanaman ringan dan sudah ada yang panen beberapa kali.

Seorang mantan pimpinan karyawan yang baru pensiun dari perkebunan teh ini kepada wartawan, Sabtu (7/11) mengungkapkan, replanting yang dilaksanakan tahun 2008 itu terkesan manjadi ajang mencari untung bagi pihak manajemen dengan tidak mengindahkan aturan yang telah digariskan dalam peraturan replanting.

Replanting yang berada di Afdeling 4/D Blok 101-104 seluas 100 Ha itu menelan dana sebesar Rp2,6 miliar dengan perincian Rp2.600.000 per Ha. Dana sebesar itu menjadi terbuang percuma karena pelaksanaan replanting asal-asalan. Diduga penggunaan dana proyek itu tidak tepat sasaran alias dikorupsi, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan di lapangan sangat jelek.

Mantan pimpinan karawan yang tidak ingin disebut jati dirinya ini lebih jauh menjelaskan, sebenarnya setengah dari dana Rp2,6 M itu cukup untuk melaksanakan program replanting untuk 100 Ha bila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan benar sesuai aturan yang telah digariskan. Tetapi bila dana itu tidak tepat sasaran sudah pasti para pelaksana di lapangan melakukan seadanya, akibatnya replanting gagal.

Untuk diketahui, Manajer Perkebunan Teh Sidamanik Ir BWW sebelumnya adalah Manajer Kebun Marjadi dengan meninggalkan sejumlah permasalahan. Diantaranya dana pensiun dini yang belum terealisasi sampai saat ini, padahal administrasi diperkebunan itu menunjukkan dana pensiun dini tersebut telah dibayarkan. Jadi siapa yang menerima? Akibatnya persoalan itupun sudah ditangani pihak Polres Simalungun, karena diduga para petinggi Kebun Marjandi yang saat itu dipimpin Ir BWW melakukan penggelapan dana pensiun dini. Apakah budaya korupsi itu ikut pindah ke Kebun Sidamanik? [lis/tos]

TARUTUNG, MANDIRI

Entah setan apa yang merasuki LS, anak usia 16 tahun yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA ini. Ia tega menghabisi nyawa neneknya sendiri, Dortina Tampubolon (64) hanya karena tidak diberikan uang jajan oleh sang nenek.

LS yang sejak beberapa tahun terakhir tinggal serumah dengan korban di Dusun Pea Nariburan Desa Huta Raja Kecamatan Sipoholon, Tapanuli Utara langsung diboyong ke Mapolres Taput sekitar 3 jam pasca mayat korban ditemukan tewas bersimbah darah di kebun kopi yang berjarak sekitar 15 meter di belakang rumah korban, Sabtu (7/11) sekitar pukul 19.00 WIB.

Dalam pengakuannya kepada polisi, LS yang kini berstatus tersangka mengungkapkan bahwa ia menghabisi nyawa neneknya itu dengan cara memukul pakai balok kayu, setelah mereka sempat bertengkar mulut, sore itu. Pertengkaran bermula saat LS berniat meminta sejumlah uang untuk jajan dan keperluan sekolah kepada korban, namun korban tidak mengabulkan permintaan LS.

“Saya kesal pak, ompung (nenek) tidak mau memberikan uang,” aku LS dihadapan Penyidik Reskrim Polres Taput.

Beberapa saat kemudian, saat korban tengah berada di dapur, LS berusaha merebut puro (dompet) korban dengan cara paksa. Bahkan, LS yang kalut langsung memukul wajah neneknya itu dengan sebatang balok kayu hingga bersimbah darah dan tewas. Kemudian LS mengambil uang Rp20.000 dari dompet korban yang sudah tak berdaya karena pukulan tersebut.

Mengetahui neneknya sudah tewas, LS kemudian menyeret mayat korban ke kebun kopi di belakang rumah sembari berusaha menghilangkan jejak dengan mengubur handuk serta membuang syal milik korban di dekat LS meletakkan mayat korban.

“Usai melakukan aksinya, tersangka LS sempat berniat untuk pergi martandang (kencan) bersama pacarnya di Siborongborong. Namun dia (LS) berhasil kita tangkap terlebih dahulu. Sebab, berdasarkan keterangan dan bukti dihimpun dalam penyelidikan, dapat dipastikan bahwa pelaku mengarah kepada LS,” terang Kapolres Taput melalui Kabag Bina Mitra Polres Taput Kompol A Harahap didampingi Kanit Reskrim Iptu Muhammad Hasan, Minggu (8/11) di Mapolres Taput.

Atas perbuatannya, LS diganjar dengan KUHP pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. “Tersangka masih berstatus anak, jadi ada perlakuan khusus dalam penyelidikan. Misalnya, penempatannya di ruang tahanan anak, tersangka didampingi pihak Balai Penelitian Sosial dan proses penyelidikan lebih cepat,” terang Iptu Muhammad Hasan. [frh]

MEDAN, MANDIRI

Jika Anda bertandang ke Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, pasti tampak perubahan menyolok. Bukan bentuk bangunan yang berubah. Melainkan cat kantor yang sudah tak kusam lagi.

Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setda Provsu Drs H Bondaharo Siregar di ruang kerjanya, Jumat (6/11) mengatakan, untuk mengecat bagian dalam dan luar Kantor Gubernur, dikucurkan anggaran Rp2,1 miliar.

Dijelaskan, untuk mengecat bagian dinding, digunakan cat merk Jotun sehingga baunya tidak menyengat. Sedangkan untuk mengecat bagian bangunan yang terbuat dari kayu seperti daun pintu, digunakan cat minyak.

“Alhamdulillah, dengan dilakukannya pengecatan, Kantor Gubernur sudah tak kusam lagi. Malah Sun Plaza (yang berdiri di samping Kantor Gubernur) aja sudah kalah,” ujar Bondaharo.

Agar kondisi bangunan seperti sekarang tetap terjaga, Bondaharo mengimbau seluruh pegawai Kantor Gubsu untuk sama-sama menjaganya. Antara lain dengan tidak membuang sampah sembarangan.

“Selama ini masih ada oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan. Antara lain membuang puntung rokok, kopi dan sampah dari jendela. Padahal telah tersedia tempat sampah di setiap ruangan,” ujarnya.

Selain itu, Bondaharo juga meminta agar air AC tidak dibuang langsung ke halaman atau bagian belakang Kantor Gubernur, melainkan disalurkan ke saluran pembuangan kamar mandi.

Agar disiplin pegawai Kantor Gubsu semakin tinggi dalam menjaga kebersihan, Bondaharo dalam waktu dekat berencana mengeluarkan surat edaran dilarang membuang sampah sembarangan di lingkungan Kantor Gubsu!

“Biro Umum sebagai ‘pemilik’ Kantor Gubernur serta petugas Satpol PP sebagai pengawas tegaknya disiplin, kita imbau supaya turut berperan aktif dalam menjaga kebersihan di lingkungan Kantor Gubsu,” tandas Bondaharo.

Wakil Sekretaris DPW PPP Sumatera Utara H Irsal Fikri SSos yang dimintai komentarnya mengatakan, seluruh pegawai serta masyarakat yang berurusan ke Kantor Gubsu, hendaknya sama-sama menjaga bangunan Kantor Gubsu yang semakin sedap dipandang mata pasca dilakukannya pengecatan.

“Imbauan Bapak Kabiro Perlengkapan supaya tidak membuang sampah sembarangan sangat positif dan mesti dipatuhi semua pihak. Sebab Kantor Gubsu bukan hanya berfungsi sebagai kantor pemerintahan tapi lebih dari itu yakni sebagai simbol Sumatera Utara,” ujar Irsal yang juga Sekretaris DPW Angkatan Muda Ka’bah Sumatera Utara. [adi]

DOLOKSANGGUL, MANDIRI

Beberapa proyek bernilai miliaran rupiah tahun anggaran 2009 di Dinas Peternakan dan Perikanan Humbahas disebut-sebut tidak ditenderkan, diantaranya proyek pengadaan pakan ternak bernilai Rp862.905.480.

Anehnya, pada proyek yang dibagi tiga paket itu diduga dimonopoli perusahaan milik Kabid Peternakan. Untuk mengurangi tindakan manipulasi dan korupsi di daerah ini sudah waktunya Kejaksaan Tinggi Sumut memenjarakan mafia ternak di Humbahas.

Sumber yang dihimpun Mandiri dari berbagai kalangan di Humbahas, Jumat dan Sabtu lalu menjelaskan, diantara proyek yang tidak ditenderkan itu antara lain Pengadaan pakan ternak babi Grower bernilai Rp296.177.500, pakan ternak induk babi Rp233.447.980 dan pakan ternak babi lepas sapih Rp333.280.000 ditambah berbagai proyek sebelumnya. Termasuk pengadaan 252 ekor calon induk babi bernilai Rp849.412.095 dikatakan sarat dengan korupsi karena yang dibeli adalah babi sembarang secara kiloan. Dari proyek yang satu ini saja, negara disebut-sebut dirugikan Rp500 juta lebih.

“Penjarakan segera mafia ternak, khususnya Kabid Peternakan Buroniani Naibaho karena tindakan serupa sudah dilakukan sejak tahun 2006 dan disebut-sebut oknum pejabat yang satu ini terkaya di kantor tersebut,” ujar sumber itu sambil menunjukkan beberapa bukti akurat tentang pelanggaran yang dilakukan oknum pejabat nakal tersebut.

Ditambahkan, proyek pengadaan pakan ternak ketiga paket tersebut tidak ditender, namun dikerjakan dengan cara penghunjukan langsung (PL) sehingga melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003. “Kalau ditender sudah pasti dibuat pengumuman lelang/tender di surat kabar sebagaimana diatur dalam Keppres. Pemprov Sumut juga telah menenderkan dan membuat naskah kerjasama bahwa setiap pengumuman tender proyek untuk tahun anggaran 2009 di seluruh jajaran Pemprovsu, Kabupaten/Kota bahwa pengumuman dimaksud wajib dimuat di harian Waspada. Kepala Badan Kominfo Sumut Drs Eddy Sofyan MAP beberapa waktu lalu membuat pernyataan tegas bagi instansi yang tidak menenderkan proyek dan tidak mengumumkannya di surat kabar supaya kasusnya dilaporkan ke KPK dan instansi penegak hukum lainnya. Jelas, siapa otak mafia tender ternak dan pakan ternak supaya segera dipenjarakan dan kasus nya diusut tuntas sampai ke pengadilan,” kata Halasan Sianturi penduduk kota Dolok Sanggul baru-baru ini.

Kedok oknum pejabat di Dinas Peternakan dan Perikanan Humbahas semakin terungkap. Ketika kasus yang dihebohkan itu dikonfirmasikan Mandiri secara tertulis baru-baru ini, Ir Joses Pardosi selaku Kadis di instansi itu menjawab secara tertulis dalam suratnya bernomor 524/2060/DPP/2009 tertanggal 6 November 2009 mengatakan bahwa proyek pengadaan pakan ternak tersebut telah ditenderkan melalui pengumuman lelang dimana kegiatan tersebut telah dianggarkan sesuai dengan kebutuhan per triwulan.

Kegiatan tersebut dianggarkan per triwulan dan untuk mencegah kerusakan pakan ternak dan supaya tidak basi sehingga ditenderkan per triwulan. Pengadaan pakan ternak babi Grower untuk triwulan I dikerjakan UD Andri (perusahaan milik suami Kabid Peternakan Buroniani Naibaho), triwulan II CV Jangga Bersada Abadi, triwulan III CV Sisoding, triwulan IV UD Andri. Pengadaan pakan ternak induk babi untuk triwulan I dikerjakan UD Andri, triwulan II CV.jangga Bersada Abadi, triwulan III CV Humisar, triwulan IV CV Monalisa. Pengadaan pakan ternak babi lepas sapih, triwulan I dikerjakan UD Andri, triwulan II CV Artha, triwulan III CV Sisoding, triwulan IV CV Familiy.

Kalangan PNS dan pemborong Humbahas bertanya, sangat aneh kalau dikatakan tender dilakukan per triwulan. Jangankan di Indonesia, di dunia internasional sajapun tidak pernah empat kali tender proyek yang sama. Kalau benar demikian, berarti darimana sumber dana proyek tersebut. Sebab tidak mungkin DPRD Humbahas bersidang empat kali setahun (empat triwulan) hanya untuk mengesahkan anggaran proyek pengadaan pakan ternak babi. Dan apakah logis Bupati Maddin Sihombing membuat empat kali Peraturan Bupati hanya untuk proyek tersebut?

Sungguh luar biasa kebohongan mereka. Kalau benarlah ditenderkan, lalu di koran mana dimuat, kapan, apakah ada klipping koran Waspada. Kemudian tender dilakukan per triwulan dikatakan untuk menghindari kerusakan dan supaya tidak basi, juga dianggap alasan yang dibuat-buat. Dalam Keppres 80/2003 jelas diatur pada syarat-syarat khusus untuk kontrak pengadaan barang pada bagian C yang berbunyi Pengriman adalah ketentuan mengenai pengiriman barang yang dilakukan pihak penjual sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak pembeli disesuaikan dengan jadwal kebutuhan. Jadi bohong besar, kalau alasan itu dikatakan jadi alasan proyek itu ditenderkan per triwulan. Dasar mau KKN, manipulasi dan korupsi. Bilang sajalah terus terang, tidak perlu mengelabui pihak Kejaksaan, Bupati Maddin Sihombing dan masyarakat Humbahas sendiri.

“Kalau tidak dapat dijelaskan proses tender mulai dari sejak awal dan tidak dapat ditunjukkan alat-lat bukti pengumuman tadi, maka jelaslah itu tidak tender alias tender akal-akalan. Ini saja diusut pihak Kejaksaan, jelas sudah ketahuan apakah ada temuan pelanggaran terhadap Keppres 80/2003. Jadi gampang saja mengusutnya. Jika terbukti bersalah, maka tangkap segera oknum pejabat tersebut karena sudah merugikan keuangan negara dan merusak nama baik Bupati Humbahas Maddin Sihombing yang sudah berupaya keras meningkatkan pembangunan di kabupaten yang dijuluki Huta MAS ini,” kata S Simatupang warga Paraanginan Humbahas sembari menuding bahwa banyaknya kasus korupsi di Humbahas juga dikarenakan lemahnya fungsi pengawasan dari Inspektorat Humbahas.

Dikalangan PNS Humbahas pun muncul kecemburuan sosial. Coba periksa, dalam proyek pengadaan pakan ternak untuk tahun anggaran 2009 saja dimonopoli UD Andri (perusahaan milik suami Buroniani Naibaho). Lihat bukti akurat yang dijawab secara tertulis, dalam tiga paket proyek tersebut yang menurut mereka ditenderkan itu ditermukan CV Andri sebanyak empat kali mendapat borongan yakni tiga kali untuk triwulan I pada proyek pengadaan pakan ternak babi Grower, babi induk dan babi lepas sapih dan satu kali pada triwulan IV pada paket pakan ternak babi Grower.

Selain Buroniani Naibaho sangat licik memperdaya petinggi Humbahas sehingga dia tidak punya urat malu untuk memonopoli proyek pakan ternak babi dan berbagai proyek lainnya yang belum diungkap, juga dalam penerimaan bantuan ternak babipun beberapa waktu lalu terdapat nama anak sekolah SMP bernama Andri Sianipar selaku anak kandung Buroniani Naibaho. “Benar Andri adalah anak saya. Tapi dia kan bukan PNS dan semua kewajibannya telah dipenuhinya. Lagi pula mana ada larangan bagi suami atau anak dan keluarga PNS mendapat jatah atau borongan,” ujar Buroniani Naibaho dengan enteng.

Menanggapi pernyataan Buroniani tersebut, kalangan PNS termasuk yang sudah pernah Pimpro dan Kepala Bidang di instansi lain justru merasa geli dan dibodohi atas jawaban tersebut. Pantaslah tindakan yang melanggar peraturan dan merugikan negara dilakukan Buroniani setiap tahunnya. “Barangkali sudah waktunya Bupati Maddin Sihombing segera mencopot Buroniani dari jabatannya. Buroniani perlu disuruh untuk membaca Undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999, UU nomor 28 tahun 1999 tentang aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa,ditambah lagi Keppres nomor 80 tahun 2003 yang melarang keluarga pejabat untuk menjadi pemborong guna menghindari praktek KKN, manipulasi dan korupsi. Kalau tidak ada larangan, jadilah dunia atau negara ini gawat. Bisa-bisa misalnya isteri, anak dan sanak famili Presiden SBY jadi pemborong atau makelar proyek di Indonesia. Gawat bukan. Atau Bupati Maddin Sihombing saja tidak berani memberikan proyek kepada isteri atau keluarganya. Untuk mengurangi tindakan manipulasi dan korupsi di Humbahas, maka tidak ada pilihan lain. Tindak segera dan copot Buroniani Naibaho dari jabatannya dan kasusnya dilimpahkan sampai ke pengadilan. Kalau Bupati Maddin tidak segera menindak dan mencopot Buroniani maka dipastikan muncul image yang negatif. Ada apa Bupati Maddin melindungi stafnya yang setiap tahun mencoreng nama baiknya. Masyarakat Humbahas percaya dalam waktu dekat ini Bupati Maddin akan melakukan tindakan tegas,” ujar Halasan Silaban penuh optimis. [bnd]

MEDAN, MANDIRI

Orang yang kreatif pasti dapat pujian. Tetapi kalau terlalu “kreatif” alias “maju kali” bisa-bisa malah diganjar pemecatan. Sepertinya itu yang terjadi pada Thamrin, ST, Kabid Pengawasan TRTB Pemko Medan.

Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM tampaknya sudah hilang kesabaran terhadap anak buahnya yang satu ini. Bagaimana tidak, Thamrin diduga kuat melakukan pemerasan kepada pemilik bangunan, dengan dalih pengawasan bangunan. Tidak itu saja, permintaan uang Rp 10 juta itu disebutnya atas perintah atasannya, dalam hal ini Walikota Medan.

Sikap tegas tersebut disampaikan Rahudman ketika Mandiri menghubunginya melalui telepon, Jumat (6/11) malam.

Rahudman mengaku, bukan kali ini saja ia menerima laporan dari masyarakat mengenai tindakan “menyalah” Kabid Pengawasan Dinas TRTB. Sebelumnya, sudah berkali-kali ia menerima laporan mengenai “kelakuan” T yang diangkat menjadi Kabid Pengawasan Dinas TRTB di penghujung masa jabatan Pj Walikota Medan Afifuddin Lubis.

“Sudah berkali-kali masyarakat melaporkan mengenai tindakan Kabid Pengawasan Dinas TRTB itu. Makanya ia akan ditindak tegas. Di sini juga saya tegaskan, saya tidak pernah memerintahkan Kabid Pengawasan Dinas TRTB untuk meminta sejumlah uang kepada pemilik bangunan,” tegas Rahudman.

Sebelumnya diberitakan, Kabid Pengawasan Dinas TRTB berinisial T melakukan tugas di malam hari untuk memeriksa bangunan. Peristiwa ini terjadi Rabu (4/11) sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Pembangunan, Helvetia, Medan, di lingkungan Akademi Kebidanan Sehati yakni sebuah rumah merangkap Klinik Bersalin yang memiliki IMB Bahkan kata pemilik untuk mengurus izinnya itu dia sudah membayar sampai Rp30 juta ke Dinas TRTB.

Persoalannya, kata ibu S br Marpaung, pemilik bangunan, klinik itu dipenuhi oleh siswa Akbid Sehati milik anaknya untuk sementara. Menurut Ibu Marpaung, hal itu terpaksa dilakukannya karena asrama siswi Akbid Sehati penuh dan untuk sementara ditampung di klinik itu. Hal inilah dijadikan Kabid Pengawasan bersama dua anak buahnya, Z dan H sebagai pintu masuk untuk meminta uang sebesar Rp10 juta.

Tentu saja Ibu Marpaung terkejut dan menyatakan malam-malam seperti itu dia tidak memiliki uang sebanyak yang diminta. Tapi T mendesak terus karena katanya itu perintah atasannya yang memerlukan uang malam itu juga sebesar Rp 10 juta. Tak dijelaskan apakah atasannya itu Kadis atau Walikota. Cuma saja karena Walikota sekarang gencar melakukan penertiban, bagi Ibu Marpaung yang pensiunan Polwan itu menduga di dalam hatinya atasan yang dimaksud T adalah Walikota. Tapi karena tak memiliki uang dia tetap menolak.

Hebat dan mencengangkan. T malah memaksa supaya Ibu Marpaung mengambil uangnya melalui ATM. “Masa Ibu tak punya ATM, kita ambil saja malam ini. Rp8 jt pun jadi karena ini suruhan atasan saya,” kata sang Kabid. Karena tetap ditolak akhirnya T memberi tempo sampai Jumat (6/11) agar Ibu Marpaung menyiapkan uang yang Rp10 juta. Kalau tidak dia akan membongkar bangunan itu. Menurut Ibu Marpaung karena persoalan itu lebih bagus dia mengusir para siswi Akbid itu dari kliniknya dari pada membayar Rp10 juta.

Ketika hal ini diceritakan kepada anggota DPRD Medan, Ilhamsyah dari Fraksi Partai Golkar, tokoh pemuda Melayu ini sangat terkejut. Dia meminta agar Walikota segera mengambil tindakan, apalagi kalau permintaan uang secara paksa seperti itu dengan alasan untuk atasannya. “Saya tau betul dengan Pak Wali, mana mungkin dia menyuruh bawahannya melakukan hal seperti itu,” kata Ilhamsyah tegas. [adi]

MEDAN, MANDIRI

Kedatangan Gubernur Sumut H Syamsul Arifin SE yang membawa piagam penghargaan dari Menteri Keuangan atas keberhasilan Pemprovsu terbaik I dalam mengelola keuangan, ekonomi dan kesejahteraan disambut meriah bak pahlawan oleh berbagai komponen masyarakat dan para pejabat teras Sumut di VIP Room Bandara Polonia Medan, Jumat (6/11).

Gubsu tampak terharu begitu keluar dari pintu pesawat melihat berbagai komponen strategis tersebut spontan menyongsongnya sembari mengalungkan bunga dan secara teratur menyalami dan sebagian memeluk beliau dengan hangat.

Diantara pejabat dan komponen strategis tersebut Wakil Gubernur Sumut H Gatot Pudjo Nugroho, Sekdaprovsu DR RE Nainggolan MM, Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM, Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut Sudjono, Anggota DPRD Sumut Arifin Nainggolan, Ketua MUI Sumut Prof DR H Abdullah Syah MA, Ketua Forkala Sumut Prof T Luckman Sinar Al Haj, unsur PGI, Ketua DPRD Medan H Denny Ilham Panggabean, Dirut PT Bank Sumut H Gus Irawan Pasaribu, Direktur PT Perkebunan Provsu Ir Hj Heriati Chaidir, Dekan Fakultas Ekonomi USU Jhon Tafbu Ritonga, pimpinan KNPI Sumut dan pimpinan OKP diantaranya Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumut Anuar Shah serta komponen masyarakat lainnya.

Begitu tiba sekitar pukul 11.30 WIB, Gubsu mengaku terharu, karena sama sekali tidak mengira bakal disambut seperti itu. Diapun menyatakan rasa syukur dan terimakasihnya karena Sumut berhasil meraih penghargaan pertama dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.

Kepada wartawan, Gubsu mengatakan, penghargaan yang diterima Pemprovsu itu harus disyukuri. Karena, untuk pertama kali Pemprovsu mendapat penghargaan karena berhasil mengelola keuangan. Dia juga menyampaikan rasa terimakasihnya kepada seluruh aparat di jajaran Pemprovsu. Kata Gubsu, penghargaan itu mampu diraih Sumut karena bantuan dan kerja keras aparat di jajaran Pemprovsu.

“Saya memaknai prestasi ini dapat kita raih karena kinerja staf-staf saya dibantu anggota DPRD Sumut. Saya selama ini mengajak, mari majukan Sumut,” ujar Gubsu.

Gubsu juga mengaku, sama sekali tidak mengira bakal mendapat penilaian terbaik dalam mengelola keuangan daerah, ekonomi dan kesejahteraan. Katanya, yang menilai tersebut adalah tim penilai independen selama priode setahun kinerja pengelolaan keuangan daerah.

“Penghargaan yang kita terima ini sesuai penilaian tim independen, tanpa kita ketahui timnya siapa, dan macam mana. Saya baru tahu akan mendapat penghargaan ini tiga hari sebelumnya. Saya diundang untuk hadir menerima penghargaan,” sebutnya.

Disebutkan Gubsu, ada beberapa kreteria yang menjadi penilaian tim sehingga Pemprovsu menerima penghargaan tersebut. Yakni meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), APBD Sumut 2010 disahkan tepat waktu, meningkatnya pendapatan rata-rata penduduk, penurunan kemiskinan dan peningakatan manajemen keuangan dari penilaian disclaemer berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2008 naik dua tingkat menjadi memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Dari penilaian lima inilah, kita mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Penilaian ini saya tahu setelah penghargaan itu diberikan. Akhirnya Sumut terpilih nomor satu. Kita mendapat satu kertas penghargaan dan dana insentif Rp38 miliar. Ini akan menjadi motivasi bagi PNS di jajaran Pemprovsu untuk terus meningkatkan kinerja utamanya dalam pengelolaan keuangan,” harap mantan Bupati Langkat ini.

Gubsu mengajak, kerjasama tim dan aparat di jajaran Pemprovsu tetap dijaga. Selain itu, selalu mendiskusikan permasalahan yang terjadi di Pemprovsu. Dia juga bilang, keberhasilan Sumut meraih penghargaan dari Menteri Keuangan tersebut tidak terlepas dari bimbingan BPKP.

Dia juga mengaku keberhasilan yang diraih Sumut tidak terlepas dari tulisan dan kritikan yang disampaikan wartawan di media massa. “Karena itu saya tak mau ditinggalkan wartawan. Kadang-kadang, ada orang dikritik wartawan tak suka. Tapi saya suka itu. Tapi saya tidak terima begitu saja, biasanya informasi dari wartawan saya cek dan ricek kembali. Informasi wartawan itu sangat berguna bagi saya, karena langsung datang dari lapis bawah,” sebut dia.

Disebutkan Gubsu, untuk menjaga agar para pimpinan SKPD dan aparat di jajaran Pemprovsu tidak melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, dirinya menyerahkan sepenuhnya pengawasan ke Kepala Inspektorat Nurdin Lubis. “Saya beri kewenangan penuh kepada Kepala Inspektorat. Jika salah, langsung beri sanksi tegas. Tapi Alhamdulillah, hingga kini kerjanya masih baik,” lanjut dia.

Tentang alokasi dana insentif bantuan Menteri Keuangan ke Pemprovsu sebesar Rp38 M menurut Gubsu akan dimasukan ke PAPBD 2010. Kemana nantinya akan dialokasikan, pihaknya masih akan merumuskannya dengan pimpinan SKPD dan panitia anggaran DPRD Sumut.

Sementara itu Dekan FE USU Jhon Thafbu Ritonga yang ikut menyambut beserta para Pembantu Dekan menyatakan FE akan terus membantu Pemprovsu mendorong upaya peningkatan perekonomian masyarakat.” Saya berharap Pak Gubsu terus menggenjot para pimpinan SKPD untuk lebih kretatif dan lebih dinamis dalam menggerakkan program SKPD-nya dan membina para stakeholder” ujar Dekan FE USU yang optimis indikator ekonomi tahun depan di Sumut akan lebih baik lagi.

“Momentum punya pemimpin Sumut seperti H Syamsul Arifin yang memiliki daya komunikasi yang memikat ke atas, ke samping dan ke rakyat, akan lebih mewujudkan Sumut yang lebih kondusif, dinamis dan luar biasa,” ujar pakar ekonomi ini.

Sementara itu Ketua Komisi C mewakili pimpinan DPRD Sumut Arifin Nainggolan menyatakan bangga atas keberjasilan ini dan ini bukti pemerintah pusat serius untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Selain itu Arifin juga bangga kepada Gubsu H Syamsul Arifin yang punya kepiawaian dalam membina kerja sama dengan legislatif, pemerintah pusat dan pemkab pemko sehingga bisa menggerakkan dinamika pembangunan Sumut. “Pemprovsu dan kita jangan cepat puas bahkan terlena tapi ini memotivasi untuk berperestasi lebih baik lagi,” ujar politisi Demokrat ini.

Sekdaprovsu RE Nainggolan menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut naik rata-rata di atas nasional dalam tiga tahun terakhir masing-masing tahun 2006 naik 12,87 persen, 2007 naik 9,80 persen dan 2008 naik 32,19 persen.

Selanjutnya proses penetapan Perda APBD diterima oleh pemerintah pusat mulai APBD 2009, P-APBD 2009 dan APBD 2010 tepat waktu sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Bahkan se-Indonesia APBD 2010 Sumut tercepat nomor tiga.

Sedangkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2008 naik dua tingkat menjadi memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (OWP) dari tiga tahun sebelumnya pada peringkat terendah (disclaimer).

Dalam kriteria ekonomi dan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2009 sebesar 6,39 persen sementara nasional 5,9 persen, indeks pembangunan manusia (IPM) urutan ke-8 nasional sebesar 72,8 sedangkan nasional 70,59, inflasi 10,72 tahun 2008 di bawah rata-rata nasional 11,06 persen, tingkat pengangguran 8,25 persen atau 51.000 pengangguran sedangkan nasional 10,20 persen, tingkat kemiskinan 12,56 persen sedangkan nasional 15,42 persen. [oga]

KISARAN, MANDIRI

Puluhan aktivis Mahasiswa Peduli Stabilitas Pembangunan Asahan melakukan unjuk rasa ke Kantor Bupati Asahan, Kamis (5/11). Mereka meminta agar Badan Pemeriksaan Keuangan, Kejari, Polres dan Inspektorat sesegera mungkin melakukan pemeriksaan dan pemanggilan terhadap Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Asahan Buwono Prawana SIP karena diduga melakukan korupsi.

Tuntutan itu dibacakan M Isa Anshori dalam orasi di halaman Kantor Bupati Asahan. Dalam lembar pernyataan sikap yang dibagi-bagikan pengunjukrasa disebutkan, indikasi KKN itu ada dalam penerimaan pegawai kontrak di Satuan Pol PP. Besar kutipan disebut berkisar antara Rp3-4 juta per orang.

“Tapi hingga kini pekerjaan yang dijanjikan tidak juga didapat, sementara uang yang telah disetorkan tak juga dikembalikan dengan alasan yang tak jelas. Saat ditanyakan kepada yang mengutip, dia berkilah dengan menyatakan hal itu adalah arahan dari Kepala,” demikian bunyi statemen itu.

Diungkap pula adanya dugaan korupsi dalam hal pengadaan alat tulis kantor di kantor tersebut, yang menurut mereka selama ini tidak pernah ditenderkan, dan diduga pemenangnya sudah diarahkan alias seperti semuanya sudah diatur saja.

Begitu juga tentang kegiatan yang ada di kantor tersebut, disebut tidak trealisasi dalam setiap anggaran yang diajukan yakni pada TA 2007 dan 2008.

Pada bagian lain pernyataannya, mereka juga mempersoalkan penyitaan minuman keras hasil razia yang digelar Satpol PP tahun 2007, 2008 dan 2009. “Puluhan ribu botol minuman keras hasil razia yang diamankan, namun seharusnya sitaan itu dijadikan barang bukti dalam persidangan, kemudian dimusnahkan. Semua tidak jelas keberadaannya,” ujar pengunjukrasa.

Mereka mengatakan, saat acara pemusnahan itu, beberapa orang sempat mencicipi isi botol minuman itu, namun mereka menyebut isinya hanya air mineral.

Berdasar dugaan itu, mereka meminta Bupati Asahan untuk mengganti Kepala Kantor Satuan Polisi pamong Praja Asahan Buwono Prawana SIP.

Selain itu, mereka juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas persoalan itu.

Setelah beberapa saat berotasi, lalu mereka meninggalkan Kantor Bupati dan menuju ke Kantor Satpol PP di Terminal Madya Kisaran.

Di sana mereka juga melakukan aksi dan orasi yang sama. Berikutnya mereka mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kisaran.

Kepala Kantor Satpol PP Asahan Buwono Prawara SIP tidak berada di kantornya saat para pewarta ingin melakukan konfirmasi.

“Beliau sedang mengikuti pendidikan di Medan,” ujar beberapa anggota Satpol PP yang minta jati dirinya dirahasiakan. [irw]

TARUTUNG, MANDIRI

Tindakan membuang bayi, baik masih hidup maupun yang sudah tak bernyawa, makin lazim kita dengar di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Medan. Celakanya, di pelosok alias huta-huta pun, cermin kerusakan moral itu sudah terjadi.

Warga Saitnihuta, Tarutung, menemukan sesosok mayat bayi berjenis kelamin laki-laki yang diduga sengaja dibuang ke Aek (Sungai) Sigeaon, Kamis (5/11).

Mayat tersebut pertama sekali dilihat para pekerja bangunan beronjong disekitar tepian sungai sekitar pukul 08.00 WIB. Awalnya para pekerja tersebut hanya melihat sebuah tangan yang terapung kemudian melihat seluruh tubuh yang ternyata mayat manusia yang masih bayi.

Melihat mayat tersebut, para pekerja beronjong berupaya untuk mengambil mayat bayi tersebut dari dalam sungai. “Para pekerja beronjong berlari ke hilir sungai dan mengambil mayat bayi tersebut dari tepian sungai yang selanjutnya menghubungi Polres Taput,” terang salah satu warga, Rosmeri Boru Hutagalung di lokasi kejadian.

Rosmeri mengatakan, setelah kepolisian datang maka mayat bayi tersebut langsung dibawa ke kamar jenazah RSU Swadana Tarutung. Serta beberapa dari pekerja yang menjadi saksi dibawa polisi guna pemeriksaan. “Kalau bagaimana selanjutnya kami kurang tau, soalnya langsung dibawa polisi,” paparnya.

Leksa Tobing, warga sekitar mengatakan bahwa perbuatan membuang bayi ke sungai tersebut merupakan tindakan yang tidak bermoral. Memang jika bayi tersebut masih baru lahir dan tidak memiliki status agama bukan berarti dapat dibuang begitu saja. Sebab bayi tersebut adalah manusia. “Kan bisa dikubur dengan baik tanpa embel-embel tanda keyakinan. Dan itu lebih manusiawi dari pada membuang ke sungai,” jelasnya.

Kapolres Taput AKBP J Didiek DP mengatakan bahwa saat ini sejumlah keterangan telah dikumpulkan oleh pihak kepolisian guna pengembangan kasus tersebut. Serta keterangan semenatra yang dihimpun dari tim medis mayat tersebut masih berusia 0 hari. “Bahkan kematiannya diduga masih dalam hitungan jam,” paparnya.

Didiek menjelaskan bahwa bayi tersebut dibuang setelah meninggal. Sebab dari kondisi fisik bayi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau sistim kelahiran yang aneh. Bahkan dibagian lengan tangan bayi dilihat ada bekas infus serta ada juga upaya untuk penyelamatan dengan ditemukannya bekas selang oksigen.

“Namun kita tidak tau di medis mana bayi itu dilahirkan dan siapa medisnya. Tetapi kita pastikan bahwa ada campurtangan medis dalam persalinannya. Sehingga kita menduga bahwa bayi itu dibuang setelah meninggal. Selain itu pihak kepolisian juga masih berupaya untuk mencari siapakah ibu dari bayi tersebut,” katanya.

Dari beberapa petunjuk tersebut, Didiek mengatakan bahwa dugaan kuat bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap atau hubungan tanpa status. Sebab jika bayi tersebut lahir dilingkungan keluarga yang baik serta memiliki status yang jelas maka akan dilakukan penguburan dengan cara yang manusiawi dan tidak dibuang begitu saja.

“Namun seperti apapun itu tetap akan ada sanksi terhadap pelakunya. Baik si medis ataupun si ibu. Tergantung siapa pelaku pembuangan tersebut. Bahkan jika si bayi meninggal karena unsur kesengajaan maka akan dikenakan sanksi pidana murni yang dijerat dengan pasal 338 dengan hukuman maksimal 9 tahun,” pungkasnya. [frh]

MEDAN, MANDIRI

Ini baru hebat dan mencengangkan. Seorang Kabid Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan berinisial T melakukan tugas di malam hari untuk memeriksa bangunan. Peristiwa ini terjadi Rabu (4/11) sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Pembangunan, Helvetia, Medan, di lingkungan Akademi kebidanan Sehati yakni sebuah rumah merangkap Klinik Bersalin yang memiliki IMB. Bahkan kata pemilik untuk mengurus izinnya itu dia sudah membayar sampai Rp30 juta ke Dinas TRTB.

Persoalannya kata ibu S br Marpaung, pemilik bangunan itu, klinik itu dipenuhi oleh siswa Akbid Sehati milik anaknya untuk sementara. Menurut Ibu Marpaung hal itu terpaksa dilakukannya karena asrama siswi Akbid Sehati penuh dan untuk sementara ditampung di klinik itu. Hal inilah dijadikan Kabid Pengawasan bersama dua anak buahnya, Z dan H sebagai pintu masuk untuk meminta uang sebesar Rp10 juta.

Tentu saja Ibu Marpaung terkejut dan menyatakan malam-malam seperti itu dia tidak memiliki uang sebanyak yang diminta. Tapi T mendesak terus karena katanya itu perintah atasannya yang memerlukan uang malam itu juga sebesar Rp10 juta. Tak dijelaskan apakah atasannya itu Kadis atau Walikota. Cuma saja karena Walikota sekarang gencar melakukan penertiban, bagi Ibu Marpaung yang pensiunan Polwan itu menduga di dalam hatinya atasan yang dimaksud T adalah Walikota. Tapi karena tak memiliki uang dia tetap menolak.

Hebat dan mencengangkan T malah memaksa supaya Ibu Marpaung mengambil uangnya melalui ATM. “Masa Ibu tak punya ATM, kita ambil saja malam ini. Rp8 juta pun jadi karena ini suruhan atasan saya,” kata sang Kabid. Karena tetap ditolak akhirnya T memberi tempo sampai Jumat (6/11) agar Ibu Marpaung menyiapkan uang yang Rp10 juta, kalau tidak dia akan membongkar bangunan itu. Menurut Ibu Marpaung karena persoalan itu lebih bagus dia mengusir para siswi Akbid itu dari kliniknya dari pada membayar Rp10 juta.

Ketika hal ini diceritakan kepada anggota DPRD Medan, Ilhamsyah dari Fraksi Partai Golkar, tokoh pemuda Melayu ini sangat terkejut. Dia meminta agar Walikota segera mengambil tindakan, apalagi kalau permintaan uang secara paksa seperti itu dengan alasan untuk atasannya. “Saya tau betul dengan Pak Wali, mana mungkin dia menyuruh bawahannya melakukan hal seperti itu,” kata Ilhamsyah tegas. [sus]

JAKARTA, MANDIRI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui Provinsi Sumut unggul dalam banyak indikator prestasi ekonomi di antara seluruh provinsi di Indonesia sehingga menempatkan Provinsi Sumut pada urutan teratas daerah berkinerja baik di bidang pengelolaan keuangan, ekonomi dan kesejahteraan tahun ini.

Hal itu ditegaskan Menteri usai menyerahkan piagam penghargaan yang berimplikasi pada pemberian dana insentif kepada 9 daerah provinsi serta 45 kabupaten dan kota se-Indonesia, Senin (2/11) malam di Aula Djuanda Gedung Djuanda I Departemen Keuangan Jakarta.

Dalam urutan ini, Sumut menempati posisi pertama penerima penghargaan yang diserahkan langsung Menteri Keuangan kepada Gubsu Dato’ Seri H Syamsul Arifin SE. Selain piagam, Pemprovsu juga mendapat dana insentif Rp38 miliar dari Departemen Keuangan RI atas prestasi yang dinilai oleh tim independen melibatkan pakar serta tim Depkeu dan Depdagri.

Begitu menerima piagam tersebut, Gubsu langsung meneruskannya kepada Sekdaprovsu DR RE Nainggolan MM yang juga hadir bersama Inspektur Provsu H Nurdin Lubis SH MM, Assisten Ketataprajaan Drs Hasiholan Silaen, Kadis Pendapatan Sumut H Sjafaruddin SH MM, Kadis Kominfo Sumut Drs H Eddy Syofian MAP, Kepala Biro Keuangan Drs H M Syafii MSi, Kepala Biro Otda Drs Bukit Tambunan dan Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Sumut di Jakarta Drs Junjung Lubis.

“Pengargaan ini bukan untuk saya pribadi, melainkan bagi seluruh masyarakat Sumut sebagai suatu team work yang solid, termasuk seluruh staf saya yang dikoordinir Sekdaprov serta dukungan penuh dari seluruh anggota DPRD Sumut. Jadi saya serahkan kepada Pak Sekda,” aku Gubsu yang juga disaksikan anggota DPRD Sumut Syahrul M Pasaribu dan mantan anggota DPRD Sumut HM Zaki Abdullah.

Delapan provinsi lainnya penerima penghargaan Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Kepulauan Riau. Sedangkan dari 45 kabupaten dan kota yang memperoleh penghargaan, 3 diantaranya dari Sumut, masing-masing diterima Bupati Simalungun H Zulkarnain Damanik, Bupati Labuhanbatu HT Milwan dan Walikota Binjai HM Ali Umri

Menteri mengumumkan kepada daerah-daerah yang berprestasi ini diberikan dana insentif antara Rp18 miliar sampai dengan Rp38 miliar tiap daerahnya. Menteri tidak merinci jumlah masing-masing penerima, namun beliau mengatakan, “Jumlahnya bervariasi dan urutan yang pertama-peratama itulah yang memperoleh dana insentif kisaran Rp38 miliar, misalnya Sumut yang memiliki banyak indikator prestasi kinerja ekonomi dan keuangan dimaksud,” ujar Menteri disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Hadir juga pada penyerahan penghargaan di acara Stakeholders Gathering serangkaian Hari Keuangan ke-63 tersebut Menteri Perdagangan Marie LK Pangestu dan perwakilan dari Kementerian Negara/Lembaga, Ketua DPD-RI Ir Irman Gusman, Ketua Komisi IX DPR-RI, anggota BPK, unsur BUMN dan stakeholder dari unsur perekonomian, lembaga keuangan nonbank, lembaga keuangan internasional dan pemimpin redaksi media massa nasional.

Menteri menjelaskan kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada daerah yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, tetap mengupayakan terwujudnya clean government dan good governance, serta kinerja keuangan yang baik.

Kriteria yang digunakan dalam penentuan daerah yang berprestasi adalah kriteria kinerja keuangan antara lain prestasi daerah dalam upayanya (effort) meningkatkan dan mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar dapat memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atau WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK, upaya dalam menyampaikan perda APBD secara tepat waktu setiap tahunnya, upaya dalam memacu kenaikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di atas rata-rata kenaikan PAD nasional, serta daerah dengan kapasitas fiskal di bawah rata-rata nasional namun IPM (Indeks Pembangunan Manusia) nya di atas rata-rata nasional.

Sedangkan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan didasari penilaian atas prestasi daerah yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata pertumbuhan nasional, daerah yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan di atas rata-rata pengurangan kemiskinan nasional, daerah yang dapat mengurangi pengangguran di atas rata-rata pengurangan pengangguran nasional, serta memiliki inflasi di bawah rata-rata inflasi nasional.

“Diharapkan dengan adanya kebijakan ini akan memacu pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerjanya sebab dengan semakin banyak daerah pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional muaranya akan mendongkrak kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional. Bagi daerah yang memperoleh penghargaan diharapkan tidak langsung puas melainkan terus meningkatkan prestasi, minimal mempertahankannya. Sementara, bagi daerah yang belum mendapatkan insentif diharapkan dapat termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya,” ujar Menteri.

Paca acara ini, Menteri Keuangan juga mempublikasikan Laporan Kinerja Departemen Keuangan (LKDK) dan menyerahkannya secara simbolis kepada Kementerian Negara/Lembaga yang diwakili oleh Menteri Perdagangan mewakili, DPR yang diwakili oleh Pimpinan Komisi XI DPR-RI, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diwakili oleh Ketua DPD. Selain LKDK, juga dipublikasikan Jurnal Keuangan Negara.

Apresiasi Tinggi

Anggota DPRD Sumut Syahrul M Pasaribu menyampaikan apresiasi atas perolehan penghargaan utama ini. “Kami ucapkan selamat karena Sumut urutan pertama dari 9 provinsi penerima penghargaan dari 33 provinsi se-Indonesia. Kita harapkan kerjasama yang baik dan konstruktif antara eksekutif dan legislatif ke depan dapat terus ditingkatkan dan saya optimis kerjasama ini akan semakin mendukung,” ujarnya.

Sekdaprovsu DR RE Nainggolan ketika dikonfirmasi wartawan menjelaskan pendapatan asli daerah (PAD) Sumut naik rata-rata di atas nasional dalam tiga tahun terakhir masing-masing tahun 2006 naik 12,87 persen, 2007 naik 9,80 persen dan 2008 naik 32,19 persen.

Selanjutnya proses penetapan Perda APBD diterima oleh pemerintah pusat mulai APBD 2009, P-APBD 2009 dan APBD 2010 tepat waktu sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Bahkan se Indonesia APBD 2010 Sumut nomor tercepat nomor tiga.

Sedangkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2008 naik dua tingkat menjadi memperoleh Opini Wajar dengan Pengecualian (OWP) dari tiga tahun sebelumnya pada peringkat terendah (disclaimer).

Dalam kriteria ekonomi dan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2009 sebesar 6,39 persen sementara nasional 5,9 persen, indeks pembangunan manusia (IPM) urutan ke-8 nasional sebesar 72,8 sedangkan nasional 70,59, inflasi 10,72 tahun 2008 di bawah rata-rata nasional 11,06 persen, tingkat pengangguran 8,25 persen atau 51.000 pengangguran sedangkan nasional 10,20 persen, tingkat kemiskinan 12,56 persen sedangkan nasional 15,42 persen.

Pengamat ekonomi yang juga Dekan Fakultas Ekonomi USU Jhon Tafbu Ritonga juga memberikan apresiasi tinggi atas capaian kinerja ini yang dinilainya merupakan kesimpulan kinerja sesuai analisis dalam buku setahun kepemimpinan Syamsul-Gatot. “Ini merupakan legitimasi nasional atas kinerja masyarakat Sumut, pemprovsu beserta pemkab dan pemko, DPRD, pengusaha dan seluruh potensi yang ada. Ini harus kita syukuri,” ujarnya.

Selanjutnya Jhon Tafbu berharap hal ini dapat ditingkatkan, kerukunan masyarakat dan etos kerja lebih digiatkan sehingga Sumut tetap menjadi luar biasa sebagaimana yang sering dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan disugestikan Gubsu H Syamsul Arifin SE. “Sumut bisa, Sumut luar biasa, kita wujudkan bersama-sama,” ujarnya. [oga]

MEDAN, MANDIRI

Ditinjau dari berbagai aspek, Kabupaten Labuhanbatu dinilai sudah layak memiliki lapangan terbang. Bahkan, kalau dinilai khusus dari potensi sumber daya alam (SDA)-nya, kabupaten yang baru dimekarkan menjadi tiga kabupaten ini, lebih layak dibanding sejumlah kabupaten lain di Sumut yang sudah lebih dulu memiliki bandara udara (Bandara).

Penilaian tersebut dikemukakan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Isma Fadly Ardya Pulungan SAg SH di ruang kerjanya, Selasa (3/11).

“Bandingkan saja dengan Kabupaten Tobasa Samosir (Tobasa) dengan lapangan terbangnya Bandara Sibisa, di Tapanuli Utara (Taput) dengan Bandara Silangit-nya dan di Tapanuli Selatan (Tapsel) dengan Bandara Aek Godang-nya. Dari tiga kabupaten ini, saya melihat sebenarnya Labuhanbatu lebih layak memiliki Bandara,” kata anggota Komisi C DPRD Sumut tersebut.

Secara khusus, ia membandingkan lagi dengan Kabupaten Tobasa dan Taput. Potensi kedua kabupaten ini sangat jauh di bawah Labuhanbatu. “Memang, selama ini diharapkan kedua Bandara di Tobasa dan di Taput dapat mendongkrak kunjungan wisatawan ke Danau Toba. Tapi ternyata, harus diakui bahwa selama ini geliatnya kurang berkembang,” kata Isma.

Nah, Isma Fadly lebih yakin, andai saja kabupaten ini memiliki lapangan terbang, maka Labuhanbatu dan kabupaten lain yang ada di sekitarnya, akan jauh lebih berkembang. “Paling tidak, selain kabupaten induk yakni Labuhanbatu Induk, dua kabupaten pemekarannya yakni Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan Labuhanbatu Utara (Labura) akan jauh berkembang pesat,” katanya.

Isma Fadly yang juga Ketua Pemuda Mitra Kamtibmas (PMK) Kota Medan ini menjelaskan, sebetulnya rencana pembangunan Bandara di Labuhanbatu ini, sudah pernah dibicarakan di DPRD Labuhanbatu. “Bahkan, informasi terakhir yang saya dengar, PTPN3 dikabarkan tidak mempersoalkan lahannya dijadikan sebagai lokasi Bandara. Memang, yang menjadi lokasi direncanakan terletak di kawasan Aek Nabara,” katanya.

Isma Fadly juga yakin, upaya mendorong agar “langit” Labuhanbatu diterbangi si burung besi itu, tidak akan mempengaruhi pendapatan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Selama ini, armada yang akrab bagi masyarakat ke Labuhanbatu adalah Kereta Api. “Tapi saya yakin, itu tak ada pengaruhnya. Kalau pun ada, tidak begitu terasa. Karena sebenarnya, segmen pasar kedua angkutan ini berbeda,” jelas Isma.

Sejalan dengan itulah, selaku anggota DPRD Sumut, Isma Fadly Pulungan berjanji akan memperjuangkan terwujudnya pembangunan Bandara di Labuhanbatu. “Saya akan menggalang teman-teman untuk mewujudkannya. Karena yang kita perjuangkan ini juga realistis,” katanya.

Langkah awal yang akan dilakukan, menurut Isma, adalah mendorong agar Pemprov Sumut berjuang mendapatkan sokongan dana pembangunannya dari APBN. “Begitu juga dari dana APBD Sumut dan APBD Labuhanbatu, kita akan dorong semua pihak,” katanya meyakinkan. [adi]

TAPUT, MANDIRI

Pencairan dana Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS di Tapanuli Utara, dinilai pilih kasih. TTP untuk PNS di sejumlah instansi di Taput sudah dicairkan, tetapi TTP bulan November 2009 untuk guru belum dicairkan oleh pihak Dinas Pendidikan.

Dana TTP tersebut Rp100 ribu/bulan/guru dengan jumlah guru di Taput sebanyak 5.000 guru. Biasanya dana TTP dicairkan bersamaan dengan gaji rutin. Atas keterlambatan pencairan dana TTP tersebut, guru di Taput mengaku kecewa.

“Kami sangat kecewa dalam kinerja pihak Dinas Pendidikan Tapanuli Utara, sebab sampai saat ini kemai belum terima Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) untuk bulan November 2009, padahal biasanya dana tersebut kami terima sebesar Rp100 ribu/guru. Untuk golongan III dan V dipotong PPh sebesar 15%, untuk golongan I, II tidak ada potongan PPh. Pencairan dana tersebuat biasanya bersaman dengan gaji rutin,” ujar beberapa guru di Taput.

Saat ditanya berapa jumlah guru PNS di Taput, mereka menjelaskan kurang lebih 5.000 guru. Untuk itu mereka sangat membutuhkan perhatian Bupati Torang Lumbantobing, agar tetap memperhatikan kesejahteraan guru guna meningkatkan pelayanan pendidikan.

Di tempat terpisah, beberapa para kepala sekolah, saat dihubungi wartawan, Selasa (3/11) seputar dana TTP, awalnya para kepala sekolah tersebut mengaku sudah menerima dana TTP. Tapi saat ditanya kenapa para guru belum menerima dana TTP bulan November, kepala sekolah akhirnya mengakui belum menerima dana tersebut. “Apabila kami mengakui dana tersebut belum dicairkan, kami takut kepada atasan,” ujar mereka.

Sementara itu, sejumlah PNS di Kantor Bupati Tapanuli Utara mengakui pada Senin (2/11) sudah menerima dana TTP bersamaan pada saat menerima gaji rutin.

Salah seorang anggota Bendahara Dinas Pendidikan Taput kepada wartawan mengatakan bahwa TTP para guru untuk bulan November sudah dicairkan oleh bendahara. Saat ditanya kapan dicairkan dan berapa jumlah guru di Taput, dia tidak dapat menjelaskan. “Tanyakan saja kepada Sekretaris,” ujarnya.

Sementara Kabid Keuangan Dinas Pengelola Aset dan Kekayaan Daerah (Dipenloka) Taput Rudolf Manalu menjelaskan, pencairan dana TTP untuk bulan November 2009 belum diusulkan oleh pihak Dinas Pendidikan karena sampai saat ini belum ada Surat Permohonan (SP) dari Dinas Pendidikan. Kemungkinan dalam waktu dekat ini dana TTP untuk para guru di Taput akan dicairkan, ujar Rudolf.

Kepala Dinas Pendidikan Taput Mariani Br Simorangkir saat dihubungi wartawan melalui telepon dan juga SMS seputar belum dibuatnya SP pengajuan pencairan dana TTP ke Dipenloka, Kepala Dinas menjawab sudah. Saat ditanya kapan dibuat SP pengajuan pencairannya ke Dipenloka, Kepala Dinas tidak menjawab lagi. [frh]