Djanius Djamin Diminta Segera Angkat Kaki Dari UISU

–Pasca Dicabutnya Surat Dirjen Dikti–

MEDAN, MANDIRI

Sehubungan telah dicabutnya Surat Dirjen Dikti No 1128/D/T/2007 tentang pengangkatan Pj Rektor UISU pada 6 Januari 2009 lalu, Prof DR Hj Djanius Djamin SH MS diminta untuk segera legowo meninggalkan kampus utama Al Munawwarah, Jalan Sisingamagaraja, Medan.

“Kita meminta Djanius Djamin selaku warga negara yang baik harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah itu dan tidak melakukan manuver-manuver politiknya sebagai pejabat atau pimpinan perguruan tinggi apalagi seorang profesor di bidang hukum,” ujar pengamat hukum Syafaruddin SH MHum kepada wartawan di Medan, Selasa (13/1).

Lebih lanjut dikemukakan Dekan FH UMA ini, pemerintah sudah mempertimbangkan hal-hal itu kepada yayasan sebagai pengelola pendidikan tinggi UISU. Artinya, sejak Surat Dirjen Dikti dikeluarkan pada 18 Mei 2007 untuk mengatasi masalah dualisme di yayasan yang sedang dilanda kemelut.

Untuk menyelamatkan mahasiswa dan perguruan tinggi islam tersebut maka Pj Rektor Djanius Djamin diangkat yang tugasnya adalah melaksanakan proses akademik dan menjaga situasi kondusif pada saat itu. “Setelah hampir dua tahun berjalan, kini UISU dirasakan sudah aman dan kondusif sehingga perlu dikembalikan kepada yayasan yang sah,” ujarnya.

Apalagi setelah putusan PTUN Jakarta terhadap gugatan Surat Dirjen Dikti itu telah berkuatan hukum tetap (inkracth) sejak 5 Agustus 2008 dan merujuk pada ketentuan Pasal 116 ayat 2 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan terhadap UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN secara hukum Surat Penugasan Pj Rektor UISU Djanius Djamin menjadi tidak berkekuatan hukum sehingga yang bersangkutan tidak mempunyai hak dan wewenang untuk bertindak dan beraktivitas sebagai Pj Rektor.

Sehingga kalau sudah dicabut Surat Dirjen Dikti terhadap penugasan sebagai Pj Rektor UISU maka selaku birokrat, Djanius Djamin harus taat terhadap azas hukum yang ada. “Kalau tidak dipercaya lagi, tidak perlu mempertahankan diri,” tegasnya.

Menurutnya, UISU bukan lembaga politik yang bisa mempertahankan berbagai asumsi pembenaran. Tapi UISU suatu lembaga perguruan tinggi sebagai sumber kader pencetak sumberdaya manusia berkualitas, intelektual dan profesional harus dipertahankan sebagai aset pendidikan.

Menyinggung tembusan kepada Gubsu dan Kopertis Wilayah I Sumut-NAD, Syafaruddin menilai kedua instansi tersebut tidak mempunyai wewenang apapun menyangkut keabsahan UISU. “Gubsu dan Kopertis hanya perpanjangan tangan pemerintah dan Dirjen Dikti semata,” tukasnya.

Ini berarti bahwa surat pencabutan Dirjen Dikti itu hanya sebatas tembusan saja dan tidak perlu dipersoalkan lagi mengingat pemerintah sudah mencabut Surat Dirjen Dikti No 1128/D/T/2007 itu dan selanjutnya harus menyerahkan penyelenggaraan kegiatan akademik di UISU kepada pimpinan universitas yang sah.

Pj Rektor UISU Djanius Djamin ketika dikonfirmasi wartawan melalui HP tidak bersedia memberikan komentar karena belum menerima surat pencabutan dari Dirjen Dikti tersebut. [nsr]

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: