TAPTENG, MANDIRI
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pijar Keadilan Sumatera Utara mempertanyakan siapa pemilik PT Nauli Sawit yang sesungguhnya. Pasalnya, di tengah dahsyatnya gelombang unjuk rasa masyarakat meminta pengembalian lahan rakyat hingga pertemuan yang tidak membuahkan hasil yang difasilitator DPRD Tapteng, PT Nauli Sawit “tidak tergoyahkan”. Di sisi lain, Bupati Tapteng terkesan enggan menemui dan berdialog langsung dengan pendemo. Ada apa?
“Siapa pemilik perusahaan PT Nauli Sawit yang sesungguhnya. Kenapa Bupati Tapteng enggan menemui pengunjuk rasa yang ingin menyampaikan aspirasi mereka. Padahal, yang melakukan aksi demo adalah masyarakat Tapteng. Saya menaruh curiga, seorang kepala daerah terkesan mengelak dan tidak bersedia berdialog langsung dengan warganya,” ujar Wakil Ketua LSM Pijar Keadilan Sumut Prins Wales Tambunan melalui siaran persnya, Rabu (4/6) dikediamannya.
Dikatakan, keengganan Bupati Tapteng Tuani Lumbantobing menjelaskan sikap transparan pemerintahannya terkait penyerobotan lahan yang dilakukan PT Nauli Sawit sekitar 8.000 hektare di enam kecamatan sudah barang tentu menimbulkan pertanyaan serta imej negatif bagi lembaga yang dipimpinnya. Juga, pertemuan yang difasilitasi DPRD Tapteng untuk mencari solusi antara masyarakat pemilik sertifikat tanah dengan PT Nauli Sawit akhirnya tidak membuahkan hasil pada Selasa (3/6) kemarin.
Menurutnya, Bupati Tapteng sebagai kepala daerah pengambil kebijakan dan keputusan di wilayah tugasnya terkesan condong membela pengusaha dan mengorbankan rakyatnya. Begitu halnya dengan pertemuan digedung dewan pihak dari PT Nauli Sawit tidak hadir sehingga dalam kesempatan itu ketua DPRD Tapteng H Maratua Siregar berulang kali mengutarakan lembaga yang terhormat telah disepelekan PT Nauli Sawit.
Akibat “keserakahan” PT Nauli Sawit ribuan masyarakat Tapteng kini terlantar kehilangan mata pencaharian dikarenakan lahan pertanian dan perkebunan milik mereka telah dikuasai dengan cara kekerasan disertai intimidasi. “Yang mengherankan bagi saya, PT Nauli Sawit terus beroperasi tanpa adanya ketegasan dari Pemkab Tapteng untuk menghentikan segala aktifitas diperusahaan tersebut. Untuk itu, LSM Pijar Keadilan Sumut mencari tau bigboss pemilik PT Nauli Sawit yang telah menyengsarakan rakyat Tapteng,” tandasnya. SGL
